Ini Perbedaan BN, MN, dan PN!

Selama ini tulisan di akun dynamind, sering kali mengulas situasi politik di Malaysia. Tak jarang, tulisan-tulisan tersebut mencantumkan istilah atau singkatan yang umum digunakan di politik sana. Tentunya hal ini membuat kita orang Indonesia, harus memahami terlebih dahulu beberapa terminologi yang akrab digunakan dalam politik Malaysia. Tak jarang tentunya, kita mengalami kesulitan dalam mencerna istilah - istilah tersebut.

Salah satu kata yang sering digunakan adalah penyebutan koalisi-koalisi politik di sana. Sebagai negara dengan sistem parlementer, membuat kedudukan kursi di legislatif sangat berpengaruh di negeri jiran tersebut. 

Sebagai salah satu contoh, tiga koalisi para partai politik di sana, bisa "bersatu" membentuk suatu pemerintahan. Tiga koalisi itu adalah Barisan Nasional (BN), Muafakat Nasional (MN), dan Perikatan Nasional (PN). Berikut adalah profil dari tiga koalisi yang sama - sama berhaluan sayap kanan tersebut.

1. Barisan Nasional (BN)
BN merupakan koalisi partai politik tertua di Malaysia. Koalisi ini telah berdiri semenjak masa pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Koalisi ini merupakan penerus dari koalisi Aliansi Nasional, yang mengalami kehilangan banyak kursi pada pemilu tahun 1969.

BN memiliki tiga anggota koalisi dengan Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) sebagai komandannya. Setelah itu, diikuti partai berbasis ras yang lain yaitu Malaysia Chinese Association (MCA) dan Malaysia Indian Congress (MIC). Hal ini membuat koalisi ini memperjuangkan ideologi nasionalis konservatif, terutama berbasis pada ras.

BN sendiri, telah memerintah Malaysia selama 60 tahun hingga 2018. Sebelum akhirnya mereka tumbang di tangan Pakatan Harapan (PH), gabungan partai-partai oposisi di Malaysia. 

Kekalahan itu kemudian diiringi dengan keluarnya beberapa partai lokal di Sabah dan Sarawak, yang berpuluh-puluh tahun telah bekerja sama dengan BN. Setelah itu, koalisi BN menjalani peran sebagai kekuatan oposisi di Malaysia. Sebelum akhirnya, mereka kembali masuk lagi ke pemerintahan melalui "kudeta jalur belakang" pada tahun 2020.

2. Muafakat Nasional (MN)
Kekalahan BN pada tahun 2018, membuat UMNO mencari cara untuk memulihkan kekuatan politiknya. Salah satu cara yang ditempuh ialah, membuka kerja sama koalisi dengan partai konservatif religius yang bernama Partai Al-Islam Se-Malaysia (PAS). PAS sendiri, pernah juga ikut di dalam BN pada pada masa 70-an. Sebelum akhirnya mereka keluar, dan menjadi musuh bebuyutan UMNO dan BN puluhan tahun.

UMNO dan PAS melakukan pertemuan demi pertemuan setelah Pemilu tahun 2018. Hingga akhirnya, pada tahun 2019 mereka sepakat untuk mendirikan koalisi politik baru yang secara resmi dinamakan Muafakat Nasional. 

Kerja sama politik ini, dilakukan dengan dasar menyatukan dua kekuatan partai "Melayu-Islam" terbesar di Malaysia. Hal inilah yang membuat MCA dan MIC, tidak ikut serta ke dalam koalisi yang bulan ini berumur satu tahun. Apalagi, PAS dikenal dengan perjuangannya untuk menegakkan syariat Islam jika memerintah.

Kerja sama dua partai kanan ini, membuat isu-isu ras dan agama menguat di Malaysia. Apalagi, koalisi PH yang sedang memerintah dianggap memihak kepada etnis minoritas di sana. Isu agama dibakar begitu massif oleh koalisi ini. Hingga akhirnya, PH tumbang dari singgasana kekuasaan. MN ikut bagian masuk ke dalam membentuk pemerintahan baru.

Seiring perkembangan situasi politik, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pimpinan Muhyiddin Yassin, juga menyertai koalisi ini pada tahun 2020.

3. Perikatan Nasional (PN)
Mundurnya Mahathir Mohamad pada awal 2020, membuat terjadi kekosongan kursi kekuasaan di sana. Hal itu semakin sengit ketika ada kumpulan dari PH, yang menolak untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri selanjutnya. 

Mereka itu terdiri dari BN, MN, Bersatu, Gabungan Partai Serawak (GPS), dan pecahan Partai Keadilan Rakyat (PKR). Hingga akhirnya, mereka menyatukan sokongan kepada Muhyiddin dan berhasil membentuk pemerintahan baru. Gabungan koalisi dan partai tersebutlah yang kemudian disebut sebagai Perikatan Nasional.

Menariknya, Perikatan Nasional tidak pernah dideklarasikan secara formal oleh para anggotanya. PN tidak pernah didaftarkan secara resmi sebagai gabungan partai politik. Bahkan, BN yang menjadi sub-koalisi PN, menolak untuk bergabung ke dalam PN secara resmi. Bersatu sendiri yang disebut sebagai pemimpin PN, malah bergabung ke dalam MN. Padahal MN adalah, salah satu penopang politik PN yang level koalisinya tentu lebih rendah.

Hingga 6 bulan memerintah, belum ada tanda-tanda mereka akan memformalkan gabungan koalisi pemerintahan ini. PN hanya sekadar sebagai julukan dari partai-partai yang tergabung di koalisi pendukung pemerintah.

Jadi itulah penjelasan dari tiga koalisi politik, yang kesemuanya menjadi bagian dari pemerintah. Semoga pemahaman kita terhadap situasi politik di sana makin terbuka. Jika masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Siapa tau, bisa muncul suatu diskusi yang menarik.