Tujuan dari perencanaan SDM ialah menghubungkan tenaga kerja yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Perencanaan SDM ini dirasa mampu memberikan petunjuk masa depan, menentukan dimana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, dan pelatihan serta pengembangan apa yang harus tenaga kerja miliki.
Dalam ekonomi Sumber Daya Manusia terdapat perencanaan mikro dan makro
- Perencanaan makro adalah perencanaan tenaga kerja secara nasional dan perencaan kesempatan kerja yang dikerjakan oleh pemerintah. Pada pasar tenaga kerja makro penyediaan untuk memenuhi permintaan dan kegiatan industri (permintaan) untuk mengoptimalkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif yang disusun dalam Perencanaan Tenaga Kerja dan Perencanaan Kesempatan Kerja. Perencanaan tenaga kerja makro meliputi proses penyusunan rencana ketenagakerjaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh. Dalam perencanaan SDM tingkat Nasional (makro) dibutuhkannya data ketenagakerjaan, perkiraan kesempatan kerja dan perkiraan penyediaan keja.
- Perencanaan mikro adalah manajemen SDM yang masing-masing organisasi melakukan sesuai kebutuhan masing-masing meliputi proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten / Kota maupun swasta untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik pada instansi / lembaga atau perusahaan yang bersangkutan misal dalam rencana perluasan usaha atau target produksi dalam periode perencanaan.
Perbedaan utama pada perencana tenaga kerja makro dan mikro terletak pada cara pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu pemenuhan dari luar dan pemenuhan dari dalam organisasi perusahaan. Selain itu, perbedaan yang mendasar antara kedua perencanaan ini adalah ruang lingkupnya. Perencanaan tenaga kerja makro memiliki ruang lingkup lebih luas, yaitu untuk perkembangan produktivitas secara ekonomi dan sosial disuatu negara. Sedangkan perencanaan tenaga kerja mikro lebih kepada perencanaan kerja disuatu instansi atau lembaga perusahaan pemerintah maupun swasta.
Contoh kasus di Indonesia masalah ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Persoalan pengiriman tenaga kerja di Indonesia keluar negeri dicampur tangani oleh perusahaan pengerah tenaga kerja atau agen tenaga kerja, baik legal maupun ilegal. TKI legal akan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja diluar negeri sehingga TKI legal ini akan mendapatkan perlindungan hukum, baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara penerima. Sedangkan TKI ilegal adalah tenaga kerja indonesia yang bekerja diluar negeri namun tidak memiliki izin resmi dengan tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum di Indonesia dan Negara penerimanya. Permasalahan-permasalahan pengiriman tenaga kerja Indonesia terutama tenaga kerja ilegal yang tidak memiliki perlindungan hukum misal penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja,kejahatan lainnya seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan dan pemotongan gaji oleh majikan. Hal tersebut terjadi karena rendahnya pendidikan dan pemahaman TKI mengenai aturan dan persyaratan untuk bekerja diluar negeri.
