Mohon tunggu...
Sucahyo AdiSwasono@PTS_team
Sucahyo AdiSwasono@PTS_team Mohon Tunggu... Wiraswasta - Bakul Es :
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pegiat Komunitas Penegak Tatanan Seimbang (PTS); Call Center: 0856 172 7474

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Pilihlah Capres-Cawapres yang Berani Tidak Populis

2 November 2023   18:59 Diperbarui: 3 November 2023   08:39 241
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Input sumber gambar: shutterstock.com

2. Gerak pembangunan 'Back to Basic' secara masif, diawali dari kemandirian pangan dan ketahanan pangan, seterusnya berkembang ke sektor sandang dan ke sektor lainnya.

3. Membangun Sistem yang Berkeadilan Sosial.

a. Memperbaiki Kerusakan Keseimbangan Alam

  • Kerusakan keseimbangan alam, berakibat pada berbagai bencana alam.
  • Karenanya, prinsip tugas manusia yang sadar adalah bagaimanakah cara memperbaiki kerusakan keseimbangan alam yang tengah berlangsung terjadi.
  • Dengan harapan tujuannya, yakni dengan alam yang terjaga, kita sudah berbuat sesuai kehendak Sang Khalik. Sehingga akan terlindung dari berbagai bencana alam.

b. Program Kemandirian dan Ketahanan Pangan

Dengan adanya perubahan iklim, maraknya bencana alam, peperangan, pandemi, dan lain-lain, akan berimplikasi pada krisis pangan. Ke depan pangan merupakan komoditas yang yang sangat dibutuhkan oleh seluruh negara di dunia. Dan, Indonesia sebagai Negara Agraris dan Maritim harus mencanangkan menjadi negara penyuplai pangan terbesar di Dunia.

Program Perbaikan Keseimbangan Alam

  • Mengurangi dan menghentikan ekspor bahan tambang dan hasil hutan (khususnya batu bara).
  • Memangkas dan mencabut HGU perkebunan dan pertambangan demi program perluasan hutan lindung.
  • Reboisasi dan rehabilitasi besar-besaran terhadap semua lahan kritis.
  • Pembatasan penggunaan sumber energi fosil, dengan beralih ke sumber energi non fosil (solar sistem, tenaga air, angin, panas bumi, dan lain lain.)
  • Pembatasan ijin produksi pupuk dan obat-obatan kimia.

Pendapatan negara yang berkurang akibat penghentian ekspor dan berkurangnya areal perkebunan, akan digantikan dengan pendapatan dari ekspor dan pajak penghasilan komoditas pangan.

Garis Besar Program Ketahanan Pangan

  • Memaksimalkan anggaran APBN untuk Program Ketahanan Pangan
  • Stop Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Pembangunan Infrastruktur Khusus yang terkait dengan Program Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
  • Pemangkasan atau Pencabutan HGU Perkebunan dan Pertambangan untuk  Alokasi Perluasan Hutan Lindung dan Tanaman Pangan.
  • BUMN tidak hanya terjun di Sektor Perkebunan, tetapi juga di Sektor Pertanian Pangan. Perusahaan BUMN sebagai Inti, dan Pertanian  Masyarakat sebagai Plasma.
  • Penggalakan Program Transmigrasi Masif Khusus Komoditi Pangan.
  • Pengembalian Fungsi Areal Sawah Irigasi dan Rekolasi Bangunan di Atasnya.
  • Restrukturisasi Masif Pegawai Negeri dan Relokasi dalam Program Transmigrasi Tanaman Pangan.
  • Pelibatan Anggota TNI maupun Polri dalam Program Budidaya Tanaman Pangan.

 Anggota TNI-Polri juga harus dilibatkan untuk menunjang program ketahanan pangan. Dengan demikian, akan terjadi penghematan anggaran yang sangat besar, dan peningkatan tenaga-tenaga produktif untuk menunjang ketahanan pangan.

Adakah Capres-Cawapres yang berkontestasi di Pemilu 2024 yang dalam program kerjanya lantang mengampanyekan program pembangunan bangsa yang tidak populis? Beranikah mereka bila berharap menjadi yang terpilih dalam Pemilu 2024 dengan menerima stempel sebagai 'tidak populis' dari warga pemilih?

Sekian dan terima kasih. Salam Seimbang Universal Indonesia Nusantara ....

*****

Kota Malang, November di hari kedua, Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun