Rapor Merah yang Terselip di Antara Rapor Biru Sang Presiden Jokowi

Berdasarkan data BPS 2022, rerata pengeluaran per kapita penduduk Indonesia sebesar Rp1,33 juta, dimana porsi untuk makanan mendominasi diantara pengeluaran lainnya, yakni makanan Rp666 ribu (50,1%) dan non makanan Rp662 ribu (49,9%). Tahun lalu untuk kali pertama dalam beberapa tahun terakhir, porsi pengeluaran makanan melampaui non makanan setiap bulannya, membuat tekanan terhadap inflasi makin besar.

 Rapor Merah Sang Presiden Jokowi

Boleh jadi, rapor Jokowi di bidang pembangunan, khususnya infrastruktur sangat bagus, berangka dan bernilai biru. Akan tetapi di bidang pembangunan pangan justru merah, atau gagal total.

Padahal, ketahanan dan kemandirian pangan adalah hal yang paling mendasar sebagai kebutuhan utama masyarakat, mengapa hal itu tidak diskalaprioritaskan dalam program pembangunan Sang Presiden Jokowi?

Satu analogi sederhana terkait dengan nilai rapor Sang Presiden Jokowi dalam berkesimpulan apakah beliau tidak setali tiga uang pula dengan para presiden Indonesia sebelumnya? Yakni, dalam hal menjawab soal pondasi ekonomi Indonesia Nusantara sebagai negara agraris dengan kedaulatan pangannya. 

Seorang pelajar atau mahasiswa meskipun nilai reratanya adalah 8 sebagai nilai yang istimewa misalnya, kemudian indeks prestasi (IP)-nya 3 lebih, Namun bila ada satu mata pelajaran atau mata kuliah dasar berangka dan berwarna merah, maka yang bersangkutan tidak akan naik kelas atau tidak bisa lulus.

Sehingga dapat disimpulkan, meskipun banyak kemajuan yang sudah dibuat Sang Presiden Jokowi di sepanjang kepemimpinan dan pemerintahannya di  negeri ini, maka Jokowi harus berani dinyatakan telah gagal memimpin bangsa ini.

Dan, negeri ini sekarang mengahadapi ancaman "Krisis Pangan Global" yang cukup berat. Semua negara eksportir pangan sudah menutup kran ekspornya. Ketika bangsa ini mengalami krisis pangan, maka semua kemajuan yang telah dicapai, menjadi percuma dan tak ada gunanya.  

Namun sekali lagi, Jokowi selalu pandai  berkilah  berlindung di balik kondisi global, menyalahkan perubahan iklim, menyalahkan kondisi karena negara-negara yang menjadi langganan impor bagi Indonesia, telah menutup eskpor pangannya. Padahal, bila kita mau jujur tanpa tedeng aling-aling, China dan  India dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar (terbesar ke-1 dan ke-2 dunia), justru mampu berswasembada pangan, mengapa kita tidak bisa? Inilah fakta realita betapa tidak adanya keseriusan dari pemerintah dalam hal mengakhiri akar masalah fundamental tentang pondasi ekonomi Indonesia sebagai negara araris.

Agar tidak terlalu disalahkan jika terjadi gejolak, Jokowi sudah mengarahkan kepada calon presiden penerusnya yang bakal menggantikannya untuk menjadikan kedaulatan pangan sebagai program utamanya, sebagaimana dalam pidato Jokowi di Rakernas IV PDI Perjuangan di JIExpo, Sabtu, 30 September 2023 yang bisa disimak di tayangan Youtube.

Prinsip sejarah adalah suatu perulangan, sebagaimana prinsip gerak sejarah siklus (bukan linear) yang relevan dengan jalannya budaya dan peradaban umat manusia yang universal. Maka, El Nino di tahun 2023 kali ini, akankah sebagai satu perulangan dari El Nino 1997 dengan segala dampak yang ditimbulkannya? Yakni, terjadinya kekeringan, alam yang menggeliat menghadirkan pelbagai bencana yang efeknya merambah menuju krisis (darurat) multidimensional. 

Katakanlah terus terang walau itu pahit sekalipun. Selanjutnya, sekiranya sudut pandang penilaian yang objektif ilmiah berdasarkan data dan fakta berkata "tidak", haruskah mulut berucap "iya"?