Dan Adapun dalam pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yaitu Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia yang mana ia menambahkan 2 poin tambahan yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksa keuangan.
Berdasarkan key data, khususnya di Indonesia, ada 6 jenis kewenangan yang dikelola oleh masing-masing instansi terkait. 2 poin.
Karena Undang-Undang Dasar negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal yang mengatur penyelenggaraan negara, maka Undang-Undang Dasar harus lebih mantap dari pada produk hukum lainnya. Apalagi, jika semangat penyelenggaraan negara dituangkan dalam konstitusi, perubahan kecil dalam konstitusi dapat menyebabkan perubahan besar dalam sistem administrasi negara. Amandemen konstitusi dapat mengubah negara demokratis menjadi kediktatoran.
Orang terkadang menginginkan amandemen konstitusi, tetapi itu tidak bisa dihindari.
Hal ini terjadi ketika timbul kesan bahwa mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur oleh konstitusi yang berlaku tidak lagi sesuai dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, pada prinsipnya Undang-Undang Dasar juga memuat ketentuan-ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri, setelah itu perubahan-perubahan yang terjadi benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat dan tidak didasarkan atas kehendak sewenang-wenang, keinginan sementara atau kehendak pemerintah. . keinginan sekelompok orang.
Pada dasarnya ada dua jenis sistem yang umum dalam praktek ketatanegaraan di seluruh dunia mengenai amandemen konstitusi. Yang pertama adalah sistem sepert konstitusi saat ini secara keseluruhan diterapkan ketika konstitusi diamandemen (konstitusional amandemen).
Semua bentuk dari sebuah konstitusi yang berisikan berbagai regulasi maupun aturan memiliki fungsi nya masing-masing yang ditujukan untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara.
Segala bentuk aturan yang diterapkan tanpa memamandang bulu, semua rata selama mereka berwarga negara yang sama maka mereka akan dibawah sebuah aturan yang sama.
Terdapat beberapa negara yang memiliki konstitusi dengan bentuk yang cukup unik, yaitu ketika konstitusi ini kembali kebentuk baru yang mana menyebut sang presiden yaitu kim jong un sebagai kepala negara yang mana sebelumnya kepala negara ini dipegang oleh presiden parlemen Korut.
Telah terjadi banyak perubahan terhadap konstitusi terutama setelah terjadinya perang korea pada tahun 1950 silam.
Berikut merupakan susunan dari konstitusi yang ada di Korea Utara
- Lembaga kepresidenan yang dijabat oleh seorang ketua dibantu dengan dua wakil ketua  Lembaga ini pula membawahi beberapa lembaga seperti  First Secretary, First Chairman dan Supreme Commander.
- Lembaga Legislatif
