Mohon tunggu...
Dwiyana Wika Rini
Dwiyana Wika Rini Mohon Tunggu... Wiraswasta - Mahasiswi Mercu Buana-41522110026-Prodi TI

Dosen pengampuh Apollo, Prof. Dr, M.Si.Ak, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB Sabtu 17:30 - 18:40 (VE-014), jurusan teknik informatika

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

TB1 - Aplikasi Etika Deontologis Kantian untuk Pencegahan Korupsi di Indonesia

21 Juli 2024   11:06 Diperbarui: 21 Juli 2024   11:29 26
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Meskipun etika deontologis Kantian telah melakukan banyak hal dalam bidang etika, teori ini juga dikritik. Beberapa kritikus mengkritik teori Kant karena terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan situasi khusus di mana pengecualian terhadap aturan moral mungkin diperlukan. Namun demikian, banyak ahli etika dan filsuf masih menganggap teori ini sebagai dasar studi etika. Kant memiliki pengaruh besar pada etika kontemporer. Berbagai teori etika dan perspektif moral telah dibentuk oleh gagasan imperatif kategoris dan penekanan pada kewajiban moral. Diskusi tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial sering menggunakan prinsip-prinsip Kantian.

Kesimpulan

Untuk mencegah korupsi di Indonesia, etika deontologis Kantian menawarkan pendekatan yang berbasis pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal. Strategi ini menekankan betapa pentingnya melakukan sesuatu berdasarkan prinsip moral yang benar, bukan hanya pada hasilnya. Dalam situasi seperti ini, korupsi harus dihindari karena melanggar prinsip universalitas, yaitu bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sarana. Oleh karena itu, etika deontologis memiliki kapasitas untuk memberikan dasar yang kuat untuk membangun integritas dan akuntabilitas di berbagai bidang.

Melalui transparansi anggaran dan partisipasi publik, adalah mungkin untuk menerapkan etika deontologis di sektor publik. Transparansi anggaran membantu masyarakat mengawasi penggunaan dana publik dan menemukan penyalahgunaan. Melalui forum konsultasi dan rapat terbuka, partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dibuat memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Audit reguler di pengadilan dan penegak hukum yang menerima pelatihan etika juga dapat mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Perusahaan di sektor swasta dapat mengadopsi kode etik yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika deontologis dan mengadakan pelatihan etika rutin bagi karyawan mereka. Kode etik ini mengatur perilaku yang diharapkan dari seluruh karyawan dan menekankan pentingnya integritas dalam setiap aspek pekerjaan. Pelatihan etika juga membantu karyawan memahami dan menghargai kewajiban moral mereka. Mereka juga bersemangat untuk menolak segala bentuk penipuan dan tindakan curang. Oleh karena itu, perusahaan dapat membangun budaya integritas yang kuat dan menjadi contoh bagi bisnis lain.

Sebagai kesimpulan, penerapan etika deontologis Kantian dapat menjadi dasar yang berguna untuk mencegah korupsi di Indonesia. Strategi ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan bebas dari korupsi dengan menekankan prinsip-prinsip moral universal dan kewajiban moral. Indonesia dapat menuju masa depan yang lebih baik dengan pendidikan, reformasi hukum, transparansi, dan penghargaan atas integritas. Di sana, korupsi tidak lagi menjadi penghalang pembangunan dan keadilan sosial.

Refrensi:

1. Kant, Immanuel. (1785). Groundwork for the Metaphysics of Morals. Buku klasik ini adalah karya utama Kant tentang etika deontologis dan memberikan landasan teoritis untuk prinsip-prinsip moral yang universal dan kewajiban moral.

2. Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2021. Laporan tahunan yang memberikan gambaran tentang tingkat korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). Laporan Tahunan KPK 2020. Laporan tahunan yang menyediakan data dan informasi tentang upaya dan hasil pencegahan serta penindakan korupsi di Indonesia.

4. UNODC. (2021). Indonesia: Anti-Corruption Initiatives.
Publikasi dari United Nations Office on Drugs and Crime yang membahas berbagai inisiatif anti-korupsi yang diterapkan di Indonesia.

5. Bromell, David. (2019). Ethical Competence in Public Management: Achieving Ethical Excellence in the Public Sector. Buku ini mengeksplorasi pentingnya kompetensi etika dalam manajemen publik dan bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam kebijakan publik dan administrasi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun