Penerapan Etika Deontologis Kantian
Etik deontologis Kantian dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk kehidupan pribadi dan kebijakan publik. Prinsip universalitas mengatakan bahwa hal-hal harus dinilai berdasarkan apakah mereka dapat diterima jika dilakukan oleh semua orang. Dalam konteks korupsi, misalnya, jika setiap orang menerima suap, sistem pemerintahan akan runtuh karena integritas dan kepercayaan publik akan hilang. Prinsip manusia menekankan betapa pentingnya menghormati martabat dan hak setiap orang. Dalam konteks korupsi, ini berarti menghindari menggunakan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seorang pejabat yang menerima suap sambil mengabaikan kepentingan publik adalah contohnya.
1. Prinsip Dasar Etika Deontologis Kantian
Filsuf Jerman abad ke-18 Immanuel Kant adalah salah satu orang penting yang membantu mengembangkan teori etika deontologis. "Kewajiban moral" yang mutlak adalah dasar etika Kant. Kant berpendapat bahwa moralitas tidak boleh didasarkan pada konsekuensi, tetapi harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang dapat diterima secara universal.
Kant membuat ide tentang "imperatif kategoris" sebagai cara untuk menentukan apakah suatu tindakan bermoral. Imperatif kategoris adalah aturan atau prinsip yang harus diikuti tanpa pengecualian, dan mereka dapat didefinisikan dalam berbagai cara, tetapi yang paling penting untuk mencegah korupsi adalah:
1. Prinsip Universalitas: Suatu tindakan hanya dapat dianggap benar jika dapat didasarkan pada prinsip umum yang berlaku untuk semua orang tanpa kontradiksi. Dengan kata lain, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan oleh semua orang secara konsisten tanpa merusak sistem sosial, maka tindakan tersebut tidak bermoral.
2. Prinsip Manusia sebagai Tujuan: Ini berarti bahwa setiap orang memiliki nilai intrinsik dan tidak boleh diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. Artinya, setiap orang harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri daripada sebagai alat untuk mencapai tujuan lain.
2. Penerapan Imperatif Kategoris dalam Pencegahan Korupsi
Kita perlu mempelajari dua prinsip ini lebih lanjut untuk memahami bagaimana imperatif kategoris dapat diterapkan untuk mencegah korupsi:
1. Prinsip Universalitas
