Diplomasi dan Kebijakan Politik Muawwiyah

"Muawiyah telah menang atas Ali lewat manipulasi politik, ketangkasan dalam mengeksploitasi kematian Ustman. "

Nama lengkap muawiyah bin abi Sufyan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Ia dilahirkan di Makkah 15 tahun sebelum hijriyah, kira-kira pada tahun ke-5 sebelum kenabian yaitu tahun 606 M. 

Ia masuk Islam pada saat penaklukan kota makkah pada ahun 8 H ketika usianya 23 tahun, namun menurut pengakuannya sendiri ia masuk islam pada saat peristiwa Yaum al-Qadha yaitu ketika Rasulullah dan para sahabt melakukan Umrah setelah perjanjian Hudaibiyyah.

Ketika itu ia datang menghadap Rasul dan menyatakan bahwa dirinya sebagai umat Islam, tetapi keislammnya itu disembunyikan, hal itu dilakukan karena ia mendapa ancaman dari keluarganya. Ia memiliki gelar Muawiyah I karenanya adalah khalifah pertama dari bani Umayyah dan juru tulis nabi Muhammad. 

Baca juga : Sepak Terjang Diplomasi Muawiyah bin Abi Sufyan dan Awal Dinasti Umayyah

Muawiyah diakui oleh kalangan Sunni sebagai salah seorang sahabat nabi, walaupun keislamannya baru diakui setelah penaklkan Makkah. Namun, kalangan Syiah tidak mengakui Muawiyah sebagai Khalifah dan sahabat nabi karena di anggap telah menyimpang setelah meninggalnya Rasulullah. 

Ia diakui khalifah sejak Hasan bin Ali, ynag selama beberapa bulan menggantikaan ayahnya sebagai khalifah, berbai'at padanya. Dia menjabat menjadi khalifah mulai tahun 661 pada saat umur 58 tahun sampai dengan tahun 680 H.

Muawiyah berasal dari keturunan bani Umawiyah, Muawiyah memiliki nama panggilan atau julukan yaitu Abdurrahman dan Al-Quraisyi al-Umawi al-Makki. Muawiyah adalah seorang laki-laki yang berperawakan tinggi, berkulit putih, dan penuh wibawa, ia adalah seseorang yang sangat mencintai kebersihan. 

Ayahnya adalah Abu Sufyan bin Harb, seorang pembenci nabi Muhammad SAW dan akhirnya masuk Islam dengan terpaksa di ikuti juga dengan istrinya Hindun binti Utbah. Ibunya adalah Hindun binti Utabh, seorang pemakan jantung paman nabi Muhammad karena kebenciannya terhadap Islam dan Nabi Muhammad.

Baca juga : Muawiyah bin Abi Sufyan, Diplomat Hebat dari Islam

DIPLOMASI MUAWIYYAH

Muawiyah telah menang atas Ali lewat manipulasi politik, ketangkasan dalam mengeksploitasi kematian Ustman. Muawiyyah di kenal sebagai negarawan dan politikus yang ulung, ungkapannya dalam hal ini pernah dicacat oleh sejarah, "Aku tidak akan menggunakan pedangku selagi cambukku sudah cukup. 

Aku tidak akan menggunakan cambukku selagi lisanku masih bisa mengatasinya. Jika rambutku membentang antara diriku dan penentangu, maka rambut itu tidak akan putus selamanya. Jika mereka menarik kencang maka akan aku longgarkan dan jika mereka melonggarkan maka aku akan mengencangkan." Tindakan kasar dan kelembutan tidak akan banyak mempengaruhi dirinya.

Allah telah mengaruniainya tindakan lemah lembut dan bijaksana dan kemampuan untuk meredan kemarahannya, dan kkemampuan  yang demikian tinggi dalam mengendalikan diri. Dia betul-betul seorang diplomat dan politikus yang cerdik.

Para sejarawan Arab mengumpamakan Muawiyyah itu sebagai seekor unta, tatkala di biarkan dia akan berjalan, dan manakala dia di pukul dan disakiti, maka dia akan menolak untuk berjalan. Muawiyyah sering berkata: "Dunia ini lebih banyak dikendalikan dengan lidah daripada dengan pedang

Baca juga : Perihal Tuduhan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan

KEBIJAKAN POLITIK PADA MASA PEMERINTAHAN MUAWWIYAH BIN ABI SUFYAN

Berikut dalam penjelasan ini akan digolongkan kebijakan politik Muawwiyah bin Abi Sufyan dalam tiga aspek penting:

A.SIYASAH DUSTURIYAH (TATA NEGARA)
Dalam aspek ini, terdapat perbedaan  dibandingkan  dengan  pada  masa  nabi  dan  Khulafaur Rasyidin.  Perbedaan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  kebijakan  politik penguasa Dinasti ini seperti :

a)Pemindahan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Damaskus

Madinah sebagai pusat pemerintahan banyak dianggap sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus dipertahankan. Sehingga beberpa generasi kekhalifahan sebelumnya tidak satupun yang memindahkan pemerintahan tersebut. Sedang pemindahan yang dilakukan Muawwiyah tersebut dilandasi dengan berbagai pertimbangan seperti:

1) Tidak adanya nash sharih yang mewajibkan secara syar'iy penggunaan ibukota Madinah sebagai pusat pemerintahan serta tak ada pula pelarang secara syar'iy yang melarang pemindahan pemerintahan dari Madinah ke tempat lain,

2) Adanya pertimbangn politis dan keamanan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat pada masa itu. Secara strategis, Damaskus memang memiliki kondisi yang lebih aman karena jauh dari Kufah dimana pusat mayoritas kaum Syi'ah pendukung Ali bin Abi Thalib bertempat, selain itu, Di Damaskus merupakan tempat tinggal dari Bani Hasyim dan Bani Umayyah sehingga dapat dipastikan terhindar dari konflik antara dua Bani dalam perebutan kekuasaan,

3) Pertimbangan strategi pemerintahan. Damaskus yang terletak di wilayah Syam (Suria) adalah daerah yang berada di bawah genggaman pengaruh Muawiyah bin Abu Sufyan selama 20 tahun sejak ia diangkat menjadi Gubernur di  distrik  itu  pada  zaman  Khalifah  Umar  bin  Khattab.  Sehingga  ini sebagai  strategi  bagi  Muawiyah  untuk  membangun  kekuatan  politik dalam rangka mewujudkan cita-citanya. Hal ini dapatdipahami karena secara  psikologis  masyarakat  Damaskus  telah  mengenal  dengan  baik kebijakan  politik  Muawiyah  bin  Abi  Sufyan  yang  telah  memimpin mereka selama 20 tahun.

b)Perubahan Sistem Khilafah menjadi Sistem Monarki

Kebijkan dan Keputusan Politik Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dalam pemerintahannya adalah mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya berbentuk syura atau demokratis menjadi sistem monarki (kerajaan) dengan mengangkat putranya,  Yazid  bin  Muawiyah  menjadi  putra  mahkota  untuk menggantikannya sebagai Khalifah.

Dengan demikian Muawiyah dituding yang  mempelopori meninggalkan tradisi di zaman Khulafa al-Rasyidin di mana Khalifah ditetapkan  melalui  pemilihan  oleh  umat. Karena  itu,  keputusan  politik  Muawiyah  itu  mendapat protes  dari umat  Islam  golongan Syi'ah. Sedang alasan  yang  dikemukakan karena  ia  khawatir  akan  timbul  kekacauan  dan  akan  mengancam stabilitas keamanan kalau ia tidak mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya.
Berikut merupakan bias politik dan subjektivitas yang dapat kita gunakan dalam menganalisa fenomena penggantian sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan:

1) Pada saat itu, Islam bukanlah satu-satunya negara yang ada di dunia. Di luar Islam sendiri, terdapat tiga negara besar lainnya seperti Byzantium, Persia, dan Cina. Tiga negara tersebut pada masa ini menganut sistem monarki. Muawiyah sebagai mantan Gubernur Damaskus sangat memahami ini karena beliau banyak berinteraksi dengan mereka.

2) Alasan Geografis dan wilayah. Kekuasaan Islam pada masa itu mencakup wilayah yang cukup luas, dan tentu saja kondisi ini menyebabkan jarak tempuh antar satu kota dengan kota yang lain memakan waktu yang cukup lama. Rasanya sangat sulit untuk mendapatkan kesepakatan yang bulat (ijmak) dalam memili pemimpin pengganti Muawiyah.

3) Realitas sejarah memberikan  informasi bahwa pada masa itu hanya monarkhi yang diinginkan oleh umat. Pernyataan ini barangkali terlalu ekstrim. Tetapi ada hal yangperlu diperhatikan, yaitu  setelah  Ali  bin  Abi  Thalib  meninggal  dunia,  penduduk  Irak mem-bai'at Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah pengganti Ali. Setelah Hasan bin Ali meninggal terjadi pula pem-bai'at-an Husin bin  Ali  sebagai  Khalifah

c)Pemberian Penghargaan kepada Orang-Orang Berjasa

Muawiyah  memberi  penghargaan  kepada  orang-orang yang  berjasa  dalam  perjuangannya  mencapai  puncak  kekuasaan. Seperti  'Amr  bin  'Ash,  ia  diangkat  kembali  menjadi  Gubernur  di Mesir, al-Mughirah bin Syu'bah diangkat menjadi Gubernur di wilayah Persi.  Ia  juga  memperlakukan  dengan  baik  dan  mengambil  hati  para sahabat  terkemuka yang bersifat  netral terhadap berbagai kasus yang timbul  waktu  itu,  sehingga  mereka  berpihak  kepadanya.

d)Menumpas Orang yang Beroposisi
Muawiyah menumpas orang-orang yang beroposisi yang dianggap berbahaya  jika  tidak  bisa  dibujuk  dengan  harta  dan  kedudukan,  dan menumpas  kaum  pemberontak.  Khalifah  menumpas  kaum  Khawarij yang  merongrong  wibawa  kekuasaannya  dan  mengkafirkannya. Golongan  ini  menuduhnya  tidak  mau  berhukum  kepada  al-Qur'an dalam  mewujudkan  perdamaian  dengan  Ali  bin  Ali  Thalib  di  perang shiffin melainkan ia mengikuti ambisi hawa nafsu politiknya.

e)Pembaharuan di Bidang Administrasi
Dimulai dari Muawiyah dan khalifah-khalifah Dinasti Umayyah selanjutnya mengadakan pembaharuan di bidang administrasi pemerintahan dan melengkapinya dengan jabatan-jabatan baru  yang dipengaruhi oleh kebudayaan Byzantium. Pengelolaan administrasi pemerintahan  dan struktur pemerintahan  Dinasti Umayyah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan  Khulara  al-Rasyidin  yang  diciptakan  oleh  Umar bin Khattab.

Wilayah kekuasaan yang luas itu sebagaimana pada periode Negara  Madinah, terbagi menjadi beberapa wilayah Provinsi. Setiap Provinsi dikepalai  oleh Gubernur dengan gelar Wali atau Amir yang diangkat oleh Khalifah.  Gubernur  didampingi oleh seorang atau beberapa katib (sekretaris), seorang  hajib (pengawal) dan pejabat-pejabat penting lain, yaitu shahib al-kharaj (pejabat pendapatan), shahib al-syurthat (pejabat kepolisian) dan Qadhi (kepala  keagamaan dan hakim).  Pejabat  pendapatan  dan  qadhi  diangkat  oleh  Khalifah  dan bertanggungjawab kepadanya. Berikut adalah beberapa kebijakan Muawiyah bin Abi Sufyan:

1.Pembentukan Diwanul Hijabah, yaitu sebuah lembaga yang bertugas memberikan pengawalan kepada khalifah. Pembentukan lembaga ini di dasari atas pengalaman sejarah masa lalu, yaitu beberapa khalifah rasyidah meninggal karena di bunuh oleh orang-orang yang tidak menyukai gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Dengan adanya lembaga ini, maka setiap orang yang akan menghadap untuk bertemu khalifah diperiksa terlebih dahulu, dan ditanyakan maksud kedatangannya. Dengan cara pemeriksaan yang ketat seperti ini, khalifah dapat terhindar dari ancaman pembunuhan dari orang-orang yang tidak menyukainya.

2.Pembentukan departemen pencatatan atau Diwanul Khatam. Departemen ini mencatat semua peraturan yang dikeluarkan khalifah dan dicatat di dalam berita acara pemerintahan. Berita acara atau catatan kebijakan dan surat-surat asli disegel dan di kirimkan ke alamat yang di tuju. Sementara salinannya di simpan. Kebijakan ini dikeluarkan karena adanya kasus yang pernah terjadi, yaitu ketika khalifah memberikan 100 dirham kepada seseorang dari bendahara propinsi. Surat yang berisi perintah itu dicegat ditengah jalan dan jumlahnya di ubah dengan angka yang lebih tinggi. Dengan pencatatan seperti ini, khalifah Muawiyah berharap tidak ada lagi penipuan dan tindakan yang merugikan negara.

3.Pembentukan Dinas Pos atau Diwanul Barid. Muawiyah membentuk pos-pos penjagaan pada tempat-tempat tertentu disepanjang jalan penting dan disediakan kuda lengkap dengan peralatannya. Para pegawai pos mengambil seekor dari kuda itu dan mengendarainya dengan cepat, sehingga cepat sampai ke pos berikutnya. Di pos itu, pegawai tersebut meninggalkan kuda itu supaya kuda tersebut dapat beristrhat. Kemudian pegawai itu mengambil kuda lainnya yang telah tersedia di pos itu untuk menuju tempat yang dituju.