Terpanggil oleh rasa tanggung jawab yang besar terhadap jalannya pembangunan di pedesaan, ingin melihat sendiri bagaimana implementasi pembangunan itu dilakukan, suatu kali Ganjar bermaksud ingin melihat secara langsung jalannya musrenbang di salah satu desa di Wonosobo.
Berangkat dari Kantor Gubernuran di Semarang, Ganjar sudah membayangkan bagaimana seru dan alotnya musrenbang di desa tersebut. Bagaimana BPD atau stakeholders beradu argumentasi dengan kepala desa atau dengan lembaga desa lainnya untuk menentukan pelaksanaan pembangunan.
Tapi apa kemudian yang terjadi? Setelah sampai di desa tersebut, ternyata Ganjar hanya menemui suasana sepi. Di Kantor Kepada Desa, Ganjar hanya mendapati kepala desa dan seorang kepala dusun. Kecewa sekali ia.
"Saya sudah membayangkan di sini sedang terjadi adu argumentasi soal rencana pembangunan. Duitnya kurang, terus minta bantuan gubernur. Kekurangannya apa bisa dicukupi, dan sebagainya. Lha kok malah nggak ada kegiatan apa pun?" kata Ganjar dengan wajah memerah.
Kepala desa mencoba konfirmasi kepada Camat melalui handphone. Anehnya kepala desa tersebut tidak tahu (atau pura-pura tidak tahu) kalau hari itu ada musrenbang di desanya. Ganjar tambah kecewa dengan ulah lurah tersebut.
Sambil mengeluarkan jadwal yang tertera di bukunya, Ganjar berucap, "ini lho jadwalnya. Jangan-jangan musrenbang abal-abal?" gertak Ganjar.
Dengan kesal Ganjar meninggalkan kantor desa itu untuk meneruskan perjalanan.
Semestinya musrenbang menjadi fondasi pelaksanaan pembangunan dan tumpuan kebijakan yang pro-rakyat. Ganjar sangat memberi tekanan pada arti penting perencanaan pembangunan. Dalam setiap kesempatan ia mencoba memberi makna pada paradigma baru dalam musrenbang.
Ia meminta seluruh elemen di desa dilibatkan. Tidak hanya perangkat dan lembaga desa, tapi juga pemerhati anak, bidan desa, aktivis lingkungan, perwakilan perempuan, seniman bahkan partai politik.
Untuk memastikan instruksinya dilaksanakan, seringkali Ganjar turun melihat langsung proses musrenbang desa. Ia juga mengajarkan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dengan membuat musrenbang tingkat provinsi sebagai even yang bebas diakses masyarakat umum.
Tapi sayangnya masih banyak kepala desa yang tidak memahami hal ini. Musrenbang hanya dipandang sebagai pemenuhan formalitas yang tidak begitu penting. Partisipasi rakyat dianggap hanya akan menghambat jalannya pembangunan.
