Adanya Pemberontakan Warga Pulau Rempang

 

Ombudsman menilai pemerintah belum memaksimalkan upaya dialog, ataupun musyawarah dengan masyarakat, dan sebaiknya tidak memaksakan relokasi sebelum menempuh dialog tersebut secara semaksimal mungkin.

 

"Pemerintah belum melakukan upaya musyawarah yang maksimal, benar bahwa telah dilakukan sejumlah pertemuan dan sosialisasi namun hal itu tidak serta merta melegalisasi pemaksaan relokasi yang masih ditolak masyarakat," katanya.

 

"Informasi relokasi ini baru tersiar, setelah dibentuknya tim percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan (green investment) dikawasan Rempang kota Batam, Provinsi Kepulauaan Riau, melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKKPM Nomor 174 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 lalu," katanya lagi.

 

Namanya investasi ramah lingkungan, maka sepatutnya juga cara pemerintah akan merelokasi masyarakat Rempang juga harus ramah. Masyarakat disana sudah turun temurun berdiam disana masak dalam jangka waktu singkat tidak sampai dua bulan mereka harus dipaksa direlokasi.

 

"Pulau Rempang dan Galang selama ini berstatus quo belum pernah diterbitkan HPL. Ombudsman berharap agar pemerintah melakukan langkah-langlah persuasif bukan represif untuk membahas resolusi yang berkeadilan kepada masyarakat disana. Tidak seharusnya masyarakat diintimidasi sehingga tidak merasa nyaman beraktifitas," terangnya.