Adanya Pemberontakan Warga Pulau Rempang

 Secara terpisah, Kepala BP Batam, Muhammad Rudy, mengatakan hal serupa. Tim pendataan BP Batam, imbuhnya, masih berfokus pada sosialisasi hak-hak masyarakat yang bakal direlokasi.

 Apakah ini sudah dinilai efektif? apakah masih ada pemberontakan dari warga sekitar? ini masih belum ada keterangan yang jelas.

 Jika masih dirasa kurang efektif maka masyarakat terus melakukan aksi pemberontakan maka dari itu perlu adanya kebijakan atau solusi dari pemerintah terkait adanya konflik yang terjadi sekarang ini. 

 Pemerintah pusat dan daerah harus memikirkan kembali solusi lain, untuk merelokasi warga. Karena, masyarakat telah menolak opsi yang telah ditawarkan. Oleh karena itu, Ombudsman berharap dihentikan dulu upaya relokasi untuk menjaga suasana kondusif disana," katanya, (11/9).

 

Lanjutnya, pemerintah dalam rencana mengembangkan Pulau Rempang untuk menjadi proyek kawasan eco city dengan investasi yang sangat besar, diharapkan berdampak ekonomi positif bagi wilayah sekitar.

Untuk itu, seharusnya lebih bijak, dan berkeadilan dalam merelokasi masyarakat Rempang, dan mempertimbangkan serta mempertahankan kehidupan sosial, budaya masyarakat disana.

"Pemerintah harus bijak dan berkeadilan dalam merelokasi masyarakat Rempang yang diklaim berjumlah berjumlah 10 ribu jiwa berdiam diatas 16 kampung tua yang telah dihuni turun temurun bahkan sejak tahun 1834," jelasnya.

"Warga Rempang merasa tidak nyaman dan tak dapat hidup tenang, sejak adanya informasi pemerintah akan merelokasi kampung leluhurhya. Sehingga melakukan penjagaan siang malam, untuk mencegah tim yang akan mengukur lahan dan bertekad akan mempertahankannya dengan segala upaya," jelasnya lagi.

 

Sambungnya, masyarakat telah menyampaikan bahwa tidak menolak rencana pemerintah untuk mendatangkan investor  berinvestasi di Rempang, asalkan kampung/tempat tinggal tidak digusur.