Untuk KPK yang Akan Hilang Arah

Bicara mengenai prestasi KPK bisa tak ada habisnya, tapi untuk saat ini fokusnya bukan pada prestasi, melainkan tindakan struktur yang membuat KPK "akan" hilang arah dan pendiriannya. Gawat!

Tetap Kuat-lah KPK!

Kenapa harus kuat? Kuat mempunyai makna kata kontradiktif yang tepat bila harus disandingkan dengan kelemahan; bahkan kelemahan yang dibuat struktur negara. Apa saja yang dilemahkan:

Calon Pimpinan (Capim) KPK sudah dikerucutkan menjadi 10 orang melalui seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, namun pada hal ini, beberapa nama di antaranya terdapat nama-nama bermasalah yang telah di-blacklist oleh KPK sendiri, beberapa bahkan telah masuk kasus kejahatan (korupsi dsb). 

Jelas dalam hal ini Pansel Capim KPK tak kuat menerjang panasnya politik dalam negeri di bangsa ini. Pada akhirnya, Pansel Capim KPK ini lah yang melempar nama 10 orang kepada Presiden dan DPR untuk memutuskan siapa yang akan berhak menjadi Capim KPK berikutnya. 

Sekarang, DPR dan Eksekutif saling melontarkan kata-kata kontradiktif untuk menguatkan KPK; justru malah mempertanyakan urgensi bila orang yang lolos seleksi diangkat menjadi pimpinan KPK. 

Padahal, konteks masalah ini bisa ditarik suatu benang merah yang mengartikan bila pimpinan KPK nanti diisi oleh orang bermasalah, maka dapat dipastikan secara kinerja akan mengancam sisi internal maupun produktifnya dari KPK sendiri. Singkatnya itu!

Kamis, 5 September 2019,  Sidang Paripurna DPR telah setuju untuk merevisi Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 dan menjadi RUU Inisiatif DPR sendiri. Tentu KPK mengakui hak tersebut merupakan amanah yang dapat diambil oleh DPR, namun tentu saja tak bisa untuk melemahkan KPK! 

DPR sebagai perwakilan rakyat apakah tidak melihat secara jeli kalau tindakannya mampu mengancam independensi KPK, meleluasakan koruptor, dan bahkan bisa merugikan negara serta memperluas jurang ketimpangan dengan kelas bawah. Kemana DPR? Suara rakyat di luar sana sudah jelas mengatakan bila kita harus memperkuat KPK, bukan memperlemah!

Lalu apa?

Bila sudah lemah, KPK akan kehilangan pendiriannya, peraturan yang konsisten dan mampu menangkap jera koruptor kandas begitu saja akibat tindakan DPR yang tak mengindahkan KPK. Dapat disadari, menurut DPR, dirinya melakukan revisi karena untuk membatasi penyadapan dan tidak mengulang korban "salah tangkap" seperti RJ Lino, namun bukan itu solusinya! Justru yang dibutuhkan hanya ketegasan KPK yang tidak diterpa politik dari tekanan pemerintah itu lah untuk mengatasi itu.