Pentingnya Peranan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Diplomasi Siber di Indonesia

Diplomasi siber sendiri memiliki banyak pengertian dan saya akan mengambil salah satunya yaitu "upaya untuk memfasilitasi komunikasi, menegosiasikan perjanjian, mengumpulkan informasi dan intelijen dari negara lain untuk menghindari gesekan di ruang siber, dengan mengacu pada agenda kebijakan luar negeri" (Assegaff, 2020). Dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa diplomasi siber itu merupakan sebuah wadah untuk hal-hal yang menyangkut siber.

Bisa dikatakan ancaman siber bukanlah hal yang bisa dianggap remeh karena cakupan pembahasannya telah meluas dari hilangnya harta benda, informasi, nyawa serta ruginya keuangan (Iskandar Hamonangan, 2020). Meluasnya cakupan ini membuat indonesia merespon dengan membuat badan khusus terkait dengan keamanan siber yaitu Badan Siber Dan Sandi Negara.

Diplomasi sendiri itu adalah wadah komunikasi, maka dari itu diplomasi siber ini merupakan wadah yang disiapkan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan siber. Indonesia memiliki BSSN sebagai badan yang mengurus masalah siber di indonesia dalam hal ini penulis ingin menjelaskan pentingnya peranan BSSN dalam diplomasi siber di indonesia.

APA ITU BSSN?

"Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang Keamanan Informasi dan Keamanan Siber. BSSN dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia" (BSSN, n.d).

BSSN merupakan respons dari pemerintah akan ancaman siber yang terjadi di indonesia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa indonesia merupakan negara dengan penggunaan teknologi internet yang tinggi hal ini pun didukung dengan populasi indonesia yang sebanyak 272.229.372 jiwa ini (dukcapil.kemendagri, 2021).

Pendirian BSSN sendiri disusun di dalam Keputusan presiden/keppres nomor 103 tahun 2001 tentang tugas, kedudukan, kewenangan, fungsi, susunan organisasi serta tata kerja lembaga pemerintah yang tidak termasuk ke dalam departemen dengan tugasnya adalah melakukan tugas pemerintahan di bagian persandian yang di mana sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chotimah, 2019).

Untuk kedudukannya sendiri BSSN adalah lembaga pemerintah yang tidak termasuk ke dalam kementerian, melakukan keamanan siber dengan cara yang cepat dan praktis dapat dengan mengembangkan, memanfaatkan hingga mengkonsolidasikan yang terkait dengan hal keamanan siber (Budiman, 2017).

BAGAIMANANA SIH KONDISI DARI KEAMANAN SIBER DI INDONESIA?

Pertumbuhan yang menggunakan internet di indonesia sungguh banyak tahun demi tahun terus naik. Pada tahun 2019 hingga 2020 pengguna internet naik sebesar 73,7% daripada tahun 2018 yang sebesar 64,8% menurut dari survei APJI. Dan ini bisa saja akan terus bertambah mengingat indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak. (kominfo, 2020).

Dengan perkembangan internet yang masif tentu saja ada kekhawatiran pada masyarakat tentang keamanan dalam menggunakan internet. Heffer & Goel tahun 2018 menerangkan bahwa Ketergantungan akan dunia digital dalam semua aspek seperti aspek bisnis, individu hingga pemerintah yang mungkin karena inovasi siber yang disebabkan oleh kemajuan dalam teknologi modern. ketergantungan kita terhadap prasarana internet tak lepas dari ancaman siber yang mengikutinya  (Iskandar Hamonangan, 2020, p. 312). 

Supaya bisa mengendalikan komputer dengan tanpa persetujuan pemiliknya dan juga melakukan Penyerangan terhadap sistem komputer maupun jaringan komputer merupakan pengertian dari serangan siber. Lalu ada yang namanya kejahatan siber dimana ini adalah upaya yang dilakukan  untuk membuat rugi secara materiil maupun immateriil dengan komputer target yang menjadi sasarannya. Setelah mengetahui pengertian siber maka bisa dikatakan kejahatan siber dan serangan siber ini merupakan ancaman siber.

Pada tahun 2017 indonesia mengalami kerugian ekonomi akibat keamanan siber dengan total kerugian 34,2 miliar dolar amerika ini dilaporkan oleh microsoft & frost & sullivan tahun 2018. Pada tahun 2020, covid 19 menyebar ke seluruh dunia mengakibatkan semua aktivitas beralih menjadi serba daring. Maka dari itu ada peningkatan sebesar 40 persen selama PSBB jumlah ini terkait dengan pengguna internet selama maret hingga april 2020. Tak hanya pelaku kriminal siber juga meningkat dengan makin banyaknya arus lalu lintas internet di indonesia (Anjani, 2021).

PENTINGNYA PERANAN BSSN DALAM DIPLOMASI SIBER DI INDONESIA

Dalam keadaan pandemi covid 19 saat ini tak bisa kita hindari bahwasanya semua orang di dunia lebih sering dalam menggunakan internet untuk berbagai macam kegiatan tak terkecuali pemerintah. Maka dari itu indonesia mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah indonesia dalam menangani masalah keamanan siber ini (Rosandry, 2018). Indonesia mengeluarkan yang namanya undang-undang ITE untuk regulasi serta kebijakan yang berkaitan tentang keamanan informasi. Institusi ataupun lembaga nasional atau swasta telah melaksanakan andilnya dalam pertahanan siber di indonesia dengan melindungi sistem jaringan yang membantu prasarana kritis. Sosial media adalah tempat dimana kita bisa mengekspresikan diri sendiri dengan bebas namun kebebasan ini membuat tak jarang ada gesekan kepentingan dan perselisihan pun terjadi. Maka dibuatlah UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi serta transaksi elektronik (Chotimah, 2019).

Ada 3 peran serta fungsi BSSN:

• Dalam hal ini BSSN memformulasikan kebijakan yang strategi untuk merespons yang berhubungan dengan ancaman siber.
• Harmonisasi dengan 6 pengelolaan fungsi siber yaitu, penyaringan internet dengan penyelenggaranya adalah kementerian komunikasi serta informatika, penyelenggara dari fungsi diplomasi siber oleh kementerian luar negeri, ada juga persandian serta perlindungan siber yang menempel di BSSN, kementerian pertahanan serta TNI untuk siber pertahanan, dan yang terakhir oleh Polri untuk kejahatan siber.
• Terbatasnya fungsi operasional (Dina, n.d)

Untuk dapat menciptakan keamanan siber maka tak bisa untuk dilakukan sendirian perlu kerja sama dengan berbagai pihak agar bisa terwujud dalam hal ini maka indonesia ikut serta dalam ASEAN Regional Forum di tingkat kawasan maupun nasional. Keamanan kawasan dapat mempengaruhi keadaan yang terjadi dalam wilayah regional oleh karena itu indonesia menggunakan diplomasi dalam hal ini diplomasi siber untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam ARF, indonesia mengajukan beberapa hal diantaranya adalah membentuk badan yang bertanggung jawab mengenai keamanan siber di negaranya masing-masing (Henike Primawanti, 2020). Pada bulan november tahun 2017 ini dikarenakan ASEAN untuk pertama kalinya mempunyai posisi bulat tentang kejahatan siber ini mengangkat "ASEAN declaration to prevent and combat cybercrime" yang bernilai penting dan hal ini dalam cakupan regional (Rosandry, 2018)

BSSN ini merupakan badan khusus yang dibentuk oleh indonesia yang khusus untuk menangani masalah siber. Bukan tanpa alasan indonesia mengusulkan harus membuat badan khusus yang mengatur tentang keamanan siber, hal ini karena di ASEAN sendiri beberapa negara belum mempunyai sesuatu seperti badan atau lembaga khusus yang menangani masalah keamanan siber ini. Karena hal ini secara tidak langsung memiliki dampak dalam tingkat fasilitas yang terhalangi di wilayah nasional serta mengakibatkan kontak point menjadi informal dari beberapa negara yang diterima oleh indonesia. Dengan adanya badan khusus ini maka diplomasi siber yang ada di indonesia dapat di petakan jaringan serangannya, mengambil tindakan yang efisien dengan negara lainnya dan juga melaksanakan penjelasan terkait diplomasi siber. Dalam hal ini peranan BSSN dalam diplomasi siber yang dilakukan oleh indonesia sangat penting dalam menjaga kepentingan nasional indonesia untuk keamanan siber (Henike Primawanti, 2020).

Semua yang dilakukan oleh negara, tak jauh dari yang namanya kepentingan nasional negaranya. Seperti halnya yang terjadi di indonesia, keamanan siber mendapatkan perhatian pemerintah mengingat kita memiliki jumlah populasi serta pengguna internet terbanyak yang dapat memberikan peluang bagi ancaman siber untuk merajalela di dunia siber indonesia.

Di samping itu baru-baru ini BSSN indonesia melakukan kerjasama dengan inggris. Menurut dari liputan6.com kedubes inggris datang ke indonesia dengan mengunjungi BSSN merupakan agenda dari Liz Truss selama 2 hari berada di indonesia. Kerja sama ini membahas tentang pencegahan kejahatan dunia maya, perlindungan critical national infrastructure, kolaborasi strategi siber, dan kemitraan di bidang indsutri serta akademis (kurnia, 2021). Tak hanya inggris pada tahun 2017 hingga 2020, BSSN juga melakukan kerja sama dengan australia. Ada 3 kali dialog yang terjadi, di mana bertujuan untuk "mempererat kerja sama siber dan kemitraan antara kedua negara dalam hal berbagi informasi, praktik terbaik keamanan siber, pengembangan kapasitas dan peningkatan ekonomi digital serta penanganan kejahatan siber". (bssn.go.id, 2020).

Kunci dari diplomasi siber di indonesia adalah berada di sekutu serta kerja sama internasional. Dan untuk menghadapi ancaman keamanan serta kejahatan siber maka sikap indonesia dlam hal ini sangat tergantung di kebijakan dan kepentingan nasionalnnya.

• Kolaborasi dalam kerangka kerja sama internasional membuatnya tak bisa dielak.
• Kolaborasi bersama stakeholder di tingkat regional.
• Untuk lebih tegas dalam orientasi politk luar negeri serta diplomasi indonesia maka ada yang namanya strategi nasional dalam aspek siber.

BSSN menjadikan indonesia memiliki catatan yang positif dengan adanya strategi keamanan siber ini yang disusun oleh BSSN dalam upayanya untuk mencapai budaya keamanan siber, kemananan siber di bidang ekonomi digital, keamanan layanan publik, hingga ketahanan siber. Untuk menyikapi adu kekuatan di antara negara-negara besar di aspek "global cyber governance" maka modal utama diplomasi indonesia adalah strategi nasional siber serta penting juga untuk menghadapi situasi politik dunia (Rosandry, 2018).

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijelaskan maka bisa di tarik kesimpulan bahwa Badan siber dan sandi negara (BSSN) merupakan badan pemerintah yang tidak termasuk ke dalam kementerian. Peranan BSSN sendiri sangat penting bagi indonesia dalam diplomasi siber, karena kerja sama yang berkaitan dengan dunia siber maka BSSN lah yang menindaklanjutinya. BSSN ini bisa dikatakan sebagai badan yang menjembatani pemerintah indonesia dengan negara lainnya menyangkut keamanan siber. Kerja sama bilateral maupun multilateral yang dilakukan oleh BSSN merupakan bentuk dari dari peran BSSN dalam diplomasi siber di indonesia. Dari mulai berpartisipasi pada ASEAN hingga kerjasama antar negara seperti kerja sama inggris-indonesia dan australia-indonesia, hal ini bisa menjadi bukti bahwa peran BSSN untuk diplomasi siber di indonesia penting adanya. Strategi nasional siber yang disusun oleh BSSN merupakan hal yang penting dimana bermanfaat untuk menghadapi kondisi politik dunia dan adu kekuatan antara negara-negara besar dunia dalam aspek "global cyber governance"

 

Bibliography

Anjani, N. H. (2021). Perlindungan Keamanan Siber. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2-3.

Assegaff, I. H. (2020). CYBER DIPLOMACY:MENUJU MASYARAKAT INTERNASIONAL YANG DAMAI DI ERA DIGITAL. Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR) Vol. 1 No. 3, Januari 2020, 311.

BSSN. (n.d). tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Retrieved 11 30, 2021, from bssn.go.id: https://bssn.go.id/tentang/

bssn.go.id. (2020, 9 2). BSSN Inisiasi Lanjutan Kerja Sama Keamanan Siber Indonesia-Australia dalam 3rd Indonesia-Australia Cyber Policy Dialogue. Retrieved 12 1, 2021, from bssn.go.id: https://bssn.go.id/bssn-inisiasi-lanjutan-kerjasama-keamanan-siber-indonesia-australia-dalam-3rd-indonesia-australia-cyber-policy-dialogue/

Budiman, A. (2017). OPTIMALISASI PERAN BADAN SIBER DAN SANDI NASIONAL. majalah info singkat pemerintahan dalam negeri Vol. IX, No. 12/II/Puslit/Juni/2017, 18.

Chotimah, H. C. (2019). Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara. Politica Vol. 10 No. 2 November 2019, 116.

Dina, S. (n.d). Pembentukan BSSN dan Ancaman Siber. Retrieved 11 30, 2021, from kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/12331/pembentukan-bssn-dan-ancaman-siber/0/sorotan_media

dukcapil.kemendagri. (2021, 8 7). Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit. Retrieved 11 2021, 30, from dukcapil.kemendagri.go.id.

Henike Primawanti, S. P. (2020). DIPLOMASI SIBER INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN SIBER MELALUI ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATION (ASEAN) REGIONAL FORUM. jurnal ilmiah hubungan internasional Vol 2, No 2 (2020) , 11-12.

Iskandar Hamonangan, Z. A. (2020). CYBER DIPLOMACY: MENUJU MASYARAKAT INTERNASIONAL YANG DAMAI DI ERA DIGITAL. Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR) Vol. 1 No. 3, Januari 2020, 312.

kominfo. (2020, 11 9). Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital. Retrieved 11 30, 2021, from kominfo.go.id.

kurnia, T. (2021, 11 13). Menlu Inggris Temui Kepala BSSN, Siap Kolaborasi Strategi Siber. Retrieved 12 1, 2021, from liputan6.com.

Rosandry, I. (2018, 11 22). Merajut Diplomasi Siber Indonesia. Retrieved 11 30, 2021, from mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/opini/199360/merajut-diplomasi-siber-indonesia