Mohon tunggu...
Dwi ayu pitaloka
Dwi ayu pitaloka Mohon Tunggu... Freelancer - mahasiswa

universitas sriwijaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pentingnya Peranan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Diplomasi Siber di Indonesia

1 Desember 2021   10:10 Diperbarui: 1 Desember 2021   10:32 477
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Keamanan. Sumber ilustrasi: PIXABAY/Pixelcreatures

Supaya bisa mengendalikan komputer dengan tanpa persetujuan pemiliknya dan juga melakukan Penyerangan terhadap sistem komputer maupun jaringan komputer merupakan pengertian dari serangan siber. Lalu ada yang namanya kejahatan siber dimana ini adalah upaya yang dilakukan  untuk membuat rugi secara materiil maupun immateriil dengan komputer target yang menjadi sasarannya. Setelah mengetahui pengertian siber maka bisa dikatakan kejahatan siber dan serangan siber ini merupakan ancaman siber.

Pada tahun 2017 indonesia mengalami kerugian ekonomi akibat keamanan siber dengan total kerugian 34,2 miliar dolar amerika ini dilaporkan oleh microsoft & frost & sullivan tahun 2018. Pada tahun 2020, covid 19 menyebar ke seluruh dunia mengakibatkan semua aktivitas beralih menjadi serba daring. Maka dari itu ada peningkatan sebesar 40 persen selama PSBB jumlah ini terkait dengan pengguna internet selama maret hingga april 2020. Tak hanya pelaku kriminal siber juga meningkat dengan makin banyaknya arus lalu lintas internet di indonesia (Anjani, 2021).

PENTINGNYA PERANAN BSSN DALAM DIPLOMASI SIBER DI INDONESIA

Dalam keadaan pandemi covid 19 saat ini tak bisa kita hindari bahwasanya semua orang di dunia lebih sering dalam menggunakan internet untuk berbagai macam kegiatan tak terkecuali pemerintah. Maka dari itu indonesia mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah indonesia dalam menangani masalah keamanan siber ini (Rosandry, 2018). Indonesia mengeluarkan yang namanya undang-undang ITE untuk regulasi serta kebijakan yang berkaitan tentang keamanan informasi. Institusi ataupun lembaga nasional atau swasta telah melaksanakan andilnya dalam pertahanan siber di indonesia dengan melindungi sistem jaringan yang membantu prasarana kritis. Sosial media adalah tempat dimana kita bisa mengekspresikan diri sendiri dengan bebas namun kebebasan ini membuat tak jarang ada gesekan kepentingan dan perselisihan pun terjadi. Maka dibuatlah UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi serta transaksi elektronik (Chotimah, 2019).

Ada 3 peran serta fungsi BSSN:

  • Dalam hal ini BSSN memformulasikan kebijakan yang strategi untuk merespons yang berhubungan dengan ancaman siber.
  • Harmonisasi dengan 6 pengelolaan fungsi siber yaitu, penyaringan internet dengan penyelenggaranya adalah kementerian komunikasi serta informatika, penyelenggara dari fungsi diplomasi siber oleh kementerian luar negeri, ada juga persandian serta perlindungan siber yang menempel di BSSN, kementerian pertahanan serta TNI untuk siber pertahanan, dan yang terakhir oleh Polri untuk kejahatan siber.
  • Terbatasnya fungsi operasional (Dina, n.d)

Untuk dapat menciptakan keamanan siber maka tak bisa untuk dilakukan sendirian perlu kerja sama dengan berbagai pihak agar bisa terwujud dalam hal ini maka indonesia ikut serta dalam ASEAN Regional Forum di tingkat kawasan maupun nasional. Keamanan kawasan dapat mempengaruhi keadaan yang terjadi dalam wilayah regional oleh karena itu indonesia menggunakan diplomasi dalam hal ini diplomasi siber untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam ARF, indonesia mengajukan beberapa hal diantaranya adalah membentuk badan yang bertanggung jawab mengenai keamanan siber di negaranya masing-masing (Henike Primawanti, 2020). Pada bulan november tahun 2017 ini dikarenakan ASEAN untuk pertama kalinya mempunyai posisi bulat tentang kejahatan siber ini mengangkat "ASEAN declaration to prevent and combat cybercrime" yang bernilai penting dan hal ini dalam cakupan regional (Rosandry, 2018)

BSSN ini merupakan badan khusus yang dibentuk oleh indonesia yang khusus untuk menangani masalah siber. Bukan tanpa alasan indonesia mengusulkan harus membuat badan khusus yang mengatur tentang keamanan siber, hal ini karena di ASEAN sendiri beberapa negara belum mempunyai sesuatu seperti badan atau lembaga khusus yang menangani masalah keamanan siber ini. Karena hal ini secara tidak langsung memiliki dampak dalam tingkat fasilitas yang terhalangi di wilayah nasional serta mengakibatkan kontak point menjadi informal dari beberapa negara yang diterima oleh indonesia. Dengan adanya badan khusus ini maka diplomasi siber yang ada di indonesia dapat di petakan jaringan serangannya, mengambil tindakan yang efisien dengan negara lainnya dan juga melaksanakan penjelasan terkait diplomasi siber. Dalam hal ini peranan BSSN dalam diplomasi siber yang dilakukan oleh indonesia sangat penting dalam menjaga kepentingan nasional indonesia untuk keamanan siber (Henike Primawanti, 2020).

Semua yang dilakukan oleh negara, tak jauh dari yang namanya kepentingan nasional negaranya. Seperti halnya yang terjadi di indonesia, keamanan siber mendapatkan perhatian pemerintah mengingat kita memiliki jumlah populasi serta pengguna internet terbanyak yang dapat memberikan peluang bagi ancaman siber untuk merajalela di dunia siber indonesia.

Di samping itu baru-baru ini BSSN indonesia melakukan kerjasama dengan inggris. Menurut dari liputan6.com kedubes inggris datang ke indonesia dengan mengunjungi BSSN merupakan agenda dari Liz Truss selama 2 hari berada di indonesia. Kerja sama ini membahas tentang pencegahan kejahatan dunia maya, perlindungan critical national infrastructure, kolaborasi strategi siber, dan kemitraan di bidang indsutri serta akademis (kurnia, 2021). Tak hanya inggris pada tahun 2017 hingga 2020, BSSN juga melakukan kerja sama dengan australia. Ada 3 kali dialog yang terjadi, di mana bertujuan untuk "mempererat kerja sama siber dan kemitraan antara kedua negara dalam hal berbagi informasi, praktik terbaik keamanan siber, pengembangan kapasitas dan peningkatan ekonomi digital serta penanganan kejahatan siber". (bssn.go.id, 2020).

Kunci dari diplomasi siber di indonesia adalah berada di sekutu serta kerja sama internasional. Dan untuk menghadapi ancaman keamanan serta kejahatan siber maka sikap indonesia dlam hal ini sangat tergantung di kebijakan dan kepentingan nasionalnnya.

  • Kolaborasi dalam kerangka kerja sama internasional membuatnya tak bisa dielak.
  • Kolaborasi bersama stakeholder di tingkat regional.
  • Untuk lebih tegas dalam orientasi politk luar negeri serta diplomasi indonesia maka ada yang namanya strategi nasional dalam aspek siber.

BSSN menjadikan indonesia memiliki catatan yang positif dengan adanya strategi keamanan siber ini yang disusun oleh BSSN dalam upayanya untuk mencapai budaya keamanan siber, kemananan siber di bidang ekonomi digital, keamanan layanan publik, hingga ketahanan siber. Untuk menyikapi adu kekuatan di antara negara-negara besar di aspek "global cyber governance" maka modal utama diplomasi indonesia adalah strategi nasional siber serta penting juga untuk menghadapi situasi politik dunia (Rosandry, 2018).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun