Mengulik Penyimpagan Kebijakan Politik Perdagangan

"Di tahun politik yang intesitasnya semakin hari semakin memanas, masyarakat terkadang dibuat kebingungan dengan isu-isu ekonomi yang dikemukakan para politisi."

Politik dan perdagangan merupakan hal tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tidak dipungkiri kedunya sangat erat hubungannya. Dalam perdagangan internasional, kita dapat melihat kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan pemerintah misalnya, ekspor dan impor.  

Biasanya hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang menguntungkan sepihak. Sehingga Isu-isu ekonomi terangkat tanpa berdasarkan fakta dan data yang ada.

Perekonomian Indonesia makin hari makin menyimpang dari konstitusi yaitu UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan kesejahteraan umum. Negara memilih menyerahkan peran Negara pada swasta, termasuk kebijakan ekonominya,

Keterkaitan yang erat antara ilmu ekonomi dan politik sudah disadari sejak dahulu. Sayangnya, sangat sedikit politisi yang memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu ekonomi  sehingga ketika mereka bicara bagaimana kinerja perekonomian suatu negara, justru kerap kali menjadi blunder. 

Lalu, bagaimana sebenarnya hubungan antara ilmu politik dan ekonomi? Mengapa para politisi perlu memahami ilmu ekonomi? 

Ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat.

Di Indonesia, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai (koalisi). Kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang/power kepada dia dalam memengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat.

Menjelang tahun politik, isu ekonomi menjadi salah satu isu hangat yang diangkat oleh para politisi. Isu-isu penting di bidang ekonomi, seperti inflasi, kemiskinan, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi menjadi topik utama kampanye. 

Misalnya, di level nasional ketika salah satu politisi mengatakan bahwa harga-harga mahal, sebenarnya dia bicara tentang inflasi.

Di tahun politik yang intesitasnya semakin hari semakin memanas, masyarakat terkadang dibuat kebingungan dengan isu-isu ekonomi yang dikemukakan para politisi. 

Oleh sebab itu, pemahaman terhadap indikator-indikator ekonomi menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi para politisi. Bagi partai oposisi, isu-isu ekonomi dapat diangkat untuk mengkritisi pencapaian pemerintah yang sedang berkuasa. 

Bagi incumbent, kinerja ekonomi menentukan seberapa besar keberhasilan partai incumbent itu untuk berkuasa kembali. Siapa pun itu, masyarakat hendaknya disajikan debat ekonomi yang berkualitas, bukan isu ekonomi yang digoreng untuk kepentingan sesaat.

Namun, pada akhirnya Indonesia tetap mengajukan proposal beberapa kerja sama dengan berbagai negara. 

Transformasi diplomasi perdagangan Indonesia dari sebelumnya berbasis pada multilateral dan regional kemudian berevolusi menjadi strategi bilateral yang dalam beberapa studi belum memberikan keuntungan ekonomi yang maksimal.

Sayangnya, itu masih pada negara-negara dengan kondisi industri domestik yang lemah daya saingnya. Berdasarkan deskripsi dinamika kerja dasar untuk memahami strategi perdagangan yang telah dilakukan

Ilustrasi Politik Perdagangan | Dari: Sarjanaekonomi .co.id

Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara/wilayah. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu bersifat terbatas sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

Sumber daya yang dimaksud, meliputi alam (hutan, tanah, air dll), SDM, dan modal. Beberapa literatur memasukan teknologi dan kemampuan kewirausahaan sebagai sumber daya. 

Di sini terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat itu power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa (politik).

Dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara, pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang diproduksi (misalnya fokus pada industri atau jasa).

Lalu, bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi barang/jasa itu diproduksi (padat karya vs padat modal). Lebih lanjut, pemegang kekuasaan juga dapat menentukan di mana dan kapan barang dan jasa diproduksi, dan didistribusikan.

Penentuan impor terhadap komoditas strategis juga ditentukan oleh pemegang kekuasaan. Berdasarkan uraian itu terlihat bahwa kekuatan politik memengaruhi bagaimana sistem ekonomi di suatu negara bekerja. 

Misalnya, ekonomi liberal, terpimpin atau campuran. Jika ekonomi liberal, alokasi sumber daya akan ditentukan kekuatan pasar. Sebaliknya, pada sistem ekonomi terpimpin, alokasi sumber daya ditentukan pemerintah.

Fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor rawan penyimpangan. Jika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelaksana lapangan kurang cakap mengantisipasi, impor secara riil akan bertambah. 

Akibatnya, peningkatan ekspor sebagai tujuan hanya sebatas data di atas kertas, tidak riil. "KITE (kemudahan impor tujuan ekspor) ini lama ditunggu eksportir karena mengambil restitusi itu tak gampang. 

Jadi, jika hal ini dilakukan, selain mempermudah, juga membantu cash flowperusahaan," kata ekonom Sustainable Development Indonesia Dradjad Hari Wibowo di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Pemerintah mengeluarkan peraturan menteri keuangan tentang KITE. Fasilitasnya terdiri atas dua skema. 

Pertama adalah penambahan insentif fiskal. Selama ini insentif berupa pembebasan bea masuk bahan baku dan bahan penolong untuk ekspor dengan mekanisme restitusi pajak. 

Melalui aturan baru ini, bea masuk langsung dibebaskan saat barang masuk pelabuhan. Ada pula tambahan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Skema kedua adalah kemudahan perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan fasilitas. Misalnya penyederhanaan persyaratan dan otomasi pengajuan perizinan. Dradjad mendukung pemberlakuan KITE. 

Namun, ia mengingatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar cakap mengantisipasi potensi penyimpangan. Setidaknya ada dua modus.

Pertama, memanipulasi dokumen barang impor yang semestinya tidak termasuk kategori. Misalnya mengimpor barang jadi, tetapi dalam dokumen disebutkan bahan baku untuk ekspor sehingga bebas bea masuk.

Modus kedua adalah memanipulasi dokumen ekspor. Artinya, pengusaha mengimpor bahan baku dan bahan penolong, tetapi hasil produksi finalnya tidak diekspor melainkan dipasarkan di dalam negeri.

Perdagangan internasional hendaknya dilakukan dengan penuh perhitungan, mengingat hal ini akan sangat memengaruhi kondisi perekonomian nasional. 

Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam mengatur pelaksanaan perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi cara atau strategi tertentu yang sifatnya protektif untuk menyelamatkan dan melindungi perekonomian dalam negeri. 

Kebijakan perdagangan internasional yang biasa dilakukan pemerintah adalah tarif atau bea masuk, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, politik dumping, dan diskriminasi harga.

Menurut Patrya Pratama, pembangunan kota merupakan hal yang strategis dalam perdagangan internasional. Secara demografis, kota adalah tempat dimana sebagian besar penduduk dunia tinggal. 

Oleh karena itu, peran pemerintah kota, gube rnur dan infrastrukturnya menjadi penting bagi sebuah negara yang berambisi untuk sukses dalam perdagangan internasional.

Untuk mencegah penyimpangan lebih jauh beberapa alternative pemecahan antara lain (1) Norma-norma hukum hendaknya selaras dengan kandasan filosifis bangsa.

Kemudian (2) Pemanfaatan SDA dan pasar domestic digunakan untuk kesejahteraan rakyat (3) Kebijakan pemerintah hendaknya makin terarah (4) Reformasi birokrasi (5) Arah baru politik ekonomi yaitu mengurangi peran penguasaan asing dan lebih memberi peluang pada peran domestik. 

Jadi tidak ada pilihan lain kecuali melakukan koreksi terhadap kebijakan ekonomi dan menjadikan UUD 1945 sebagai referensi.

Seperti diuraikan di atas, politik dan ekonomi ialah dua hal yang saling berhubungan erat. Mengutip profesor salah satu universitas, ilmu ekonomi dan ilmu politik bak dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. 

Artinya, mutlak bagi para politisi untuk memahami ilmu ekonomi dan sebaliknya. Penjelasannya sederhana, jika seorang politisi ingin berkuasa, dia harus meyakinkan pemilih bahwa program ekonomi yang dia usung akan menguntungkan pemilihnya. 

Misalnya, bagaimana politisi itu bisa meyakinkan pemilih bahwa ketika dia berkuasa harga pangan murah, menyediakan lapangan kerja, dan lain-lain. 

Bagaimana politisi mencapai indikator-indikator ekonomi itu. Untuk memahami indikator-indikator ekonomi dengan baik, maka back-up yang kuat dari tim ekonomi sangat diperlukan. Isu-isu ekonomi apa yang hendak diangkat harus dipikirkan mendalam dan berdasarkan fakta dan data yang ada. 

Tim ekonomi paling tidak, pernah mendapatkan mata kuliah mikroekonomi dan makroekonomi. Sehingga, pemahaman secara menyeluruh tentang bagaimana ekonomi bekerja.