Mengulik Penyimpagan Kebijakan Politik Perdagangan

Modus kedua adalah memanipulasi dokumen ekspor. Artinya, pengusaha mengimpor bahan baku dan bahan penolong, tetapi hasil produksi finalnya tidak diekspor melainkan dipasarkan di dalam negeri.

Perdagangan internasional hendaknya dilakukan dengan penuh perhitungan, mengingat hal ini akan sangat memengaruhi kondisi perekonomian nasional. 

Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam mengatur pelaksanaan perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi cara atau strategi tertentu yang sifatnya protektif untuk menyelamatkan dan melindungi perekonomian dalam negeri. 

Kebijakan perdagangan internasional yang biasa dilakukan pemerintah adalah tarif atau bea masuk, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, politik dumping, dan diskriminasi harga.

Menurut Patrya Pratama, pembangunan kota merupakan hal yang strategis dalam perdagangan internasional. Secara demografis, kota adalah tempat dimana sebagian besar penduduk dunia tinggal. 

Oleh karena itu, peran pemerintah kota, gube rnur dan infrastrukturnya menjadi penting bagi sebuah negara yang berambisi untuk sukses dalam perdagangan internasional.

Untuk mencegah penyimpangan lebih jauh beberapa alternative pemecahan antara lain (1) Norma-norma hukum hendaknya selaras dengan kandasan filosifis bangsa.

Kemudian (2) Pemanfaatan SDA dan pasar domestic digunakan untuk kesejahteraan rakyat (3) Kebijakan pemerintah hendaknya makin terarah (4) Reformasi birokrasi (5) Arah baru politik ekonomi yaitu mengurangi peran penguasaan asing dan lebih memberi peluang pada peran domestik. 

Jadi tidak ada pilihan lain kecuali melakukan koreksi terhadap kebijakan ekonomi dan menjadikan UUD 1945 sebagai referensi.

Seperti diuraikan di atas, politik dan ekonomi ialah dua hal yang saling berhubungan erat. Mengutip profesor salah satu universitas, ilmu ekonomi dan ilmu politik bak dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. 

Artinya, mutlak bagi para politisi untuk memahami ilmu ekonomi dan sebaliknya. Penjelasannya sederhana, jika seorang politisi ingin berkuasa, dia harus meyakinkan pemilih bahwa program ekonomi yang dia usung akan menguntungkan pemilihnya.