Belajar dari Perjuangan Mei 1998, Sebuah Catatan Kritis

Setelah peristiwa berdarah 27 Juli 1996 (penyerbuan Kantor PDI) yg merupakan tonggak awal perlawanan Rakyat dan Mahasiswa, terhadap Rezim Soeharto berikut pilar-pilar yang menyangga kekuasaannya. Situasi Pasca 27 Juli gerakan rakyat mengalami masa-masa mencekam, dimana terjadi "Crack down" (pemukulan keras) terhadap PRD (Partai Rakyat Demokratik), dan Ormas-rmas sektoralnya seperti SMID (Mahasiswa), STN (Tani), PPBI (Buruh), Jaker (Seniman), SRI (Miskin Kota), juga oragnisasi-organisasi Pro-demokrasi lainya seperti Pijar, KIPP, Aldera, YLBHI, basis2 PDI Mega dll.  

Represi keras Orba saat itu, berupa serangkaian penangkapan aktifist Pro Demokrasi, pemenjaraan, penculikan, disertai dengan digrebeknya sekertariat-sekertariat gerakan, penggerebekan kampus-kampus, pabrik-pabrik oleh Intelijen dan Tentara, juga penggerebekan banyak rumah-rumah dan kantor-kantor yang dicurigai sebagai tempat berkumpulnya kaum Pergerakan kala itu.

Memasuki era tahun 1997, gerakan Rakyat dan Mahasiswa mulai menggeliat kembali secara perlahan-lahan, berbagai bentuk aktifitas Konsolidasi, diskusi-diskusi dan rapat-rapat tertutup mulai dilakukan oleh para aktifis pergerakan yang tersisa dan berserakan, dalam situasi ketakutan, ancaman dan kocar-kacir pasca pemukulan secara fisik dibeberapa Kota tentunya, termasuk di Jakarta. 

Sepanjang tahun 1997 bentuk-bentuk perjuangan tertutup (Bawah tanah) mulai dilancarkan, seperti "Grafity Action" di dinding-dinding strategis Kota, Pembangunan kembali Komite-komite Aksi, distribusi selebaran ke Kampus-kampus, juga ke kantong2 pemukiman massa perkotaan, kawasan-kawasan industri, perkampungan Buruh, Bis-bis, halte, telphone umum, dan fasilitas Publik lainnya, dengan tujuan agar memungkinkan Selebaran-selebaran dan terbitan yg diproduksi oleh gerakan bawah tanah mampu dibaca dan menjangkau massa luas. 

Selebaran-selabaran ini umumnya berisikan berbagai isyu-isyu yang saat itu menjadi keresahan & pembicaraan orang banyak, seperti naikan upah buruh, tanah untuk Petani penggarap, turunkan harga, kebebasan berorganisasi, Otonomi Kampus, juga isyu Politik seputar Cabut 5 UU Politik, Dwi Fungsi ABRI (Militerisme) dan seruan Gulingkan Soeharto.

Sepanjang bulan Mei 1997, Orde Baru menyelenggarakan Pemilu untuk melegitimasi kembali kekuasaannya, sementara Gerakan Rakyat dan Mahasiswa yang bekerja dalam syarat-syarat yang begitu represif mulai bergerak dan merespon dengan lantang Pemilu 1997 dengan selogan : "Boikot Pemilu Orba dan Gulingkan Soeharto...!!".

Mega Bintang Rakyat (MBR) sebagai alat ropaganda dan agitasi gerakan bawah tanah kala itu, mengeluarkan selebaran berkali-kali pada masa-masa Kampanye Pemilu 1997 ini, berbagai isyu dari tema-tema diatas menjadi tema utama dalam setiap isi penjelasan dan seruan selebaran-selebarannya. Ribuan, bahkan Ratusan Ribu selebaran MBR diproduksi dan didistribusikan secara masif dalam barisan konvoi-konvoi kampanye massa PPP, PDI, Massa rakyat perkotaan dan Mahasiswa yang tumpah ke jalan-jalan di Jakarta sepanjang masa kampanye tersebut. Seruan dan sentimen anti Soeharto dan Orde baru disambut rakyat Jakarta dijalan-jalan dengan begitu antusias, perelawanan Rakyat berupa Pertempuran-pertemupran jalanan antara massa rakyat dan Tentara yg dibantu Polisi terjadi hampir disemua sudut-sudut Kota Jakarta, dimana titik-titik massa tumpah kejalan.

Situasi umum saat itu hampir seluruh jalanan, hingga gank-gank di sudut-sudut Kota Jakarta dan perkampungan dilanda pertempuran jalanan, bahkan meluas sampai ke wilayah Botabek (kota-kota satelit dipinggir Jakarta). Peristiwa MBR 1997, dikemudian hari merupakan ajang latihan bagi Mahasiswa dan Rakyat Jakarta, dalam menghadapi pertempuran-pertempuran jalanan berikutnya yang lebih besar dan menentukan dalam rangka membuka ruang Demokrasi dan kebebasan Politik, juga menentukan bagi perjalanan Sejarah Indonesia Kontemporer selanjutnya.

Memasuki awal tahun 1998, situasi Krisis Ekonomi, Politik dan Sosial yang melanda Rezim Orba yg makin uzur ini berlangsung lebih mendalam, antrian orang untuk mendapatkan Sembako semacam beras, minyak, bensin dan kebutuhan pokok sehari-hari, terjadi dimana-dimana. Kalangan Kelas menengah Jakarta yang awalnya relatif bersikap netral (tenang-tenang saja), mulai resah dan ikut berteriak-teriak menghadapi realitas ini, Sistem Kapitalisme-Militeristik yg dibangun Rezim Orba selama 32 tahun, tiba-tiba mengalami stagnasi, krisis dan kebangkrutan secara luas.

Sementara kalangan Mahasiswa dari berbagai Kampus yang memang sudah mulai menkonsolidasikan diri secara perlahan-lahan, terkonsolidasi dengan para aktifist gerakan bawah tanah yang tidak banyak jumlahnya itu mulai menggeliat. Lahirnya Komite-komite Aksi, kegiatan Aksi Demonstrasi dan Mimbar Bebas dikampus-kampus mulai berlangsung dengan berbagaiasan macam isyu utama "Turunkan Harga kebutuhan Pokok", "Otonomi kampus dan kebebasan Akademik". 

Di Kota Jakarta, saat menyadari perubahan-perubahan situasi ini, beberapa aktifis Mahasiswa yang awalnya tak sampai puluhan jumlahnya ini mulai mengumpukan kontak-kontak dan jaringan dari berbagai kampus-kekampus yang mampu dijangkau secara intensif, tentunya, masih dalam suasana kerja-kerja semi terbuka (semi legal), untuk menghindari jangkauan aparat Militer pada waktu itu.