Reklamasi Pantura, Lapangan Kerja dan Pembangunan Indonesia

Manfaat reklamasi Teluk Jakarta bagi pembangunan Indonesia sangat signifikan. Multiplier effect-nya secara ekonomi juga sangat besar.

Di saat pelaksanaan, proyek reklamasi pantai utara Jakarta ini bisa menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Menurut keterangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lebih dari 20.000 tenaga kerja akan diserap dalam pengerjaan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Tenaga Kerja tersebut akan diserap oleh sekitar 167 perusahaan yang terlibat selama pelaksanaan proyek reklamasi.

Puluhan triliun dana yang berputar selama pengembangan proyek reklamasi, hanya sebagian dari manfaat ganda yang menjadi dampak positif reklamasi. Jika proyek reklamasi ini rampung, wilayah pulau-pulau buatan ini akan menjadi pusat ekonomi baru yang memutar dana milyaran rupiah setiap harinya.

Di pulau-pulau hasil reklamasi nantinya akan ada tempat kegiatan bisnis, rekreasi, dan pemukiman. Kegiatan ekonomi di wilayah baru ini, tidak hanya dari penduduk dan warga yang bekerja di sana, tapi juga dari wisatawan yang datang.

Daratan baru di utara Jakarta ini akan membuat ibukota menjadi Waterfront City. Dengan pesona yang memikat, setiap hari akan berkunjung ribuan wisatawan domestik maupun manca negara ke tempat baru ini nantinya.

Jika konsep Waterfront City terwujud, akan menjadikan pantai utara Jakarta sebagai wilayah berkelas dunia. Tak kalah bersaing dengan kawasan waterfront Marina Bay Sands di Singapura. Wisatawan domestik tak perlu berwisata ke luar negeri, cukup datang ke tempat ini yang mempunyai pesona setara dengan kota-kota terkemuka dunia yang memiliki konsep yang serupa.

Untuk nelayan, wilayah baru hasil reklamasi ini juga akan memberi manfaat yang besar. Karena konsep Waterfront City yang berorientasi pada pariwisata akan menumbuhkan bisnis di sektor kuliner.

Wisata tepi pantai biasanya menghadirkan sajian makanan laut atau seafood. Dari sini pemerintah dapat mendesain rencana untuk melibatkan nelayan dalam kegiatan bisnis kuliner.

Nelayan tidak hanya terlibat sebagai pemasok ikan-ikan segar bagi pebisnis kuliner, tapi para nelayan juga bisa menjadi pelaku bisnis kuliner di sana. Dengan perencanaan yang matang dan melalui training yang intensif, Pemprov DKI bisa memfasilitasi dan mempersiapkan para nelayan untuk merasakan secara maksimal manfaat pengembangan wilayah baru ini.

Melihat potensi manfaatnya yang besar bagi pembangunan Indonesia, khususnya di ibukota Jakarta, proses pelaksanaan reklamasi di pantai utara Jakarta akan jauh lebih baik jika dapat kembali dilanjutkan. Program pemerintah ini juga merupakan solusi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai persoalan ibukota yang multi dimensional.

Jakarta menghadapi berbagai potensi persoalan yang harus segera dapat dieksekusi solusinya. Persoalan banjir yang mengancam, kepadatan penduduk, luas wilayah yang terbatas dan juga potensi kelangkaan sumber air bersih adalah hal-hal yang harus diatasi segera.

Penataan kawasan pantai utara Jakarta melalui reklamasi sudah sejak awal dekade 1990-an didiskusikan dan dipersiapkan. Bahkan, di tahun 1995, terbit Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995 sebagai dasar untuk melaksanakan reklamasi di pantai utara Jakarta.

Kajian ilmiah untuk reklamasi Teluk Jakarta sudah beberapa kali dilakukan. Berbagai pakar dilibatkan oleh pemerintah. Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, beragam potensi dampak negatif dan manfaat positif telah diperhitungkan dan diantisipasi. Dengan bekal ini, pemerintah membuat berbagai instrumen kontrol untuk menekan berbagai potensi mudaratnya secara maksimal agar bisa mendapatkan maslahat yang sebesar-besarnya.

Sayangnya, hingga saat ini pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta masih terkendala oleh hal-hal nonteknis yang bersifat klasik, terkait politik. Barangkali, hal ini terjadi karena isu reklamasi bisa menjadi komoditas politik yang signifikan.

Padahal, seharusnya akan menjadi lebih produktif bagi pembangunan negeri kita jika proses reklamasi pantai utara Jakarta lancar dan hasilnya dapat segera terwujud. Dari kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja saja, kontribusi reklamasi pantura akan ikut membantu pemerintah dalam membuka lapangan kerja.

Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN (atau APBD di tingkat pemerintah daerah) semata dalam pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung akan menyebabkan pengangguran. Semakin sedikit tingkat penganguran akan berarti positif karena semakin banyaknya pekerja produktif yang bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.

Sebagai gambaran, simak data Biro Pusat Statistik (BPS) terakhir yang dirilis bulan Mei 2018 lalu. Menurut BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, penduduk yang benar-benar bekerja hanyalah 127 juta orang. Dari angka tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2018 adalah sebesar 6,87 juta atau sekitar 5,13%.

Untuk DKI Jakarta, data lengkap BPS yang terakhir menyebut, bahwa jumlah pengangguran di DKI Jakarta pada Agustus 2017 mencapai 346.940 ribu jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,14 persen dari total angkatan kerja. Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi Februari 2017 hanya 5,36 persen maupun dari posisi Agustus 2016 sebesar 6,12 persen.

Tingkat pengangguran tertinggi di DKI dicatat Jakarta Timur, yakni mencapai 7,8 persen atau sebanyak 99 ribu jiwa. Diikuti Jakarta Utara sebesar 7,67 persen dengan jumlah penganggur lebih dari 69 ribu jiwa, dan Kepulauan Seribu dengan TPT sebesar 7,33 persen dengan jumlah penganggur sebanyak 66 ribu jiwa. Pengangguran ketiga wilayah tersebut di atas tingkat pengangguran provinsi DKI Jakarta.

Wajar, jika pemerintah sangat berkepentingan untuk terus menekan tingkat pengangguran di angka yang sangat rendah. Karena, semakin tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan pendapatan perkapita, menurunkan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, dan selain itu akan meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Mengacu kepada latar belakang tersebut, pemerintah seharusnya tidak ragu lagi dan gamang untuk melanjutkan kembali proses pelaksanaan reklamasi pantura yang saat ini masih terhenti. Jika dilanjutkan dan segera terwujud, kontribusinya bagi pembangunan negara akan sangat besar.

Reklamasi juga merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai negara. Banyak negara-negara di dunia yang sukses meningkatkan perekonomian dan menambah luas negaranya dengan cara reklamasi. Singapura bisa menjadi contoh.

Reklamasi, bahkan menjadi strategi pemerintah Singapura untuk mengembangkan negara dan memperluas wilayah negara kota yang luasnya sangat terbatas itu. Sejak awal abad ke-19  hingga saat ini, reklamasi masih terus berlangsung di Singapura dan pemerintahnya masih menargetkan penambahan luas wilayahnya hingga tahun 2030 nanti.

Penulis adalah aktivis sosial dan lingkungan dari Komunitas Pemerhati Pembangunan Kota (KP2K)