Penataan kawasan pantai utara Jakarta melalui reklamasi sudah sejak awal dekade 1990-an didiskusikan dan dipersiapkan. Bahkan, di tahun 1995, terbit Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995 sebagai dasar untuk melaksanakan reklamasi di pantai utara Jakarta.
Kajian ilmiah untuk reklamasi Teluk Jakarta sudah beberapa kali dilakukan. Berbagai pakar dilibatkan oleh pemerintah. Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, beragam potensi dampak negatif dan manfaat positif telah diperhitungkan dan diantisipasi. Dengan bekal ini, pemerintah membuat berbagai instrumen kontrol untuk menekan berbagai potensi mudaratnya secara maksimal agar bisa mendapatkan maslahat yang sebesar-besarnya.
Sayangnya, hingga saat ini pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta masih terkendala oleh hal-hal nonteknis yang bersifat klasik, terkait politik. Barangkali, hal ini terjadi karena isu reklamasi bisa menjadi komoditas politik yang signifikan.
Padahal, seharusnya akan menjadi lebih produktif bagi pembangunan negeri kita jika proses reklamasi pantai utara Jakarta lancar dan hasilnya dapat segera terwujud. Dari kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja saja, kontribusi reklamasi pantura akan ikut membantu pemerintah dalam membuka lapangan kerja.
Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN (atau APBD di tingkat pemerintah daerah) semata dalam pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung akan menyebabkan pengangguran. Semakin sedikit tingkat penganguran akan berarti positif karena semakin banyaknya pekerja produktif yang bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.
Sebagai gambaran, simak data Biro Pusat Statistik (BPS) terakhir yang dirilis bulan Mei 2018 lalu. Menurut BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, penduduk yang benar-benar bekerja hanyalah 127 juta orang. Dari angka tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2018 adalah sebesar 6,87 juta atau sekitar 5,13%.
Untuk DKI Jakarta, data lengkap BPS yang terakhir menyebut, bahwa jumlah pengangguran di DKI Jakarta pada Agustus 2017 mencapai 346.940 ribu jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,14 persen dari total angkatan kerja. Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi Februari 2017 hanya 5,36 persen maupun dari posisi Agustus 2016 sebesar 6,12 persen.
Tingkat pengangguran tertinggi di DKI dicatat Jakarta Timur, yakni mencapai 7,8 persen atau sebanyak 99 ribu jiwa. Diikuti Jakarta Utara sebesar 7,67 persen dengan jumlah penganggur lebih dari 69 ribu jiwa, dan Kepulauan Seribu dengan TPT sebesar 7,33 persen dengan jumlah penganggur sebanyak 66 ribu jiwa. Pengangguran ketiga wilayah tersebut di atas tingkat pengangguran provinsi DKI Jakarta.
Wajar, jika pemerintah sangat berkepentingan untuk terus menekan tingkat pengangguran di angka yang sangat rendah. Karena, semakin tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan pendapatan perkapita, menurunkan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, dan selain itu akan meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
Mengacu kepada latar belakang tersebut, pemerintah seharusnya tidak ragu lagi dan gamang untuk melanjutkan kembali proses pelaksanaan reklamasi pantura yang saat ini masih terhenti. Jika dilanjutkan dan segera terwujud, kontribusinya bagi pembangunan negara akan sangat besar.
Reklamasi juga merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai negara. Banyak negara-negara di dunia yang sukses meningkatkan perekonomian dan menambah luas negaranya dengan cara reklamasi. Singapura bisa menjadi contoh.
