Ada berita di berbagai media sosial on line yang intinya : Dua orang polisi di vonis bebas oleh hakim di PN Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 868/pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan  Perkara Nomor 867/pid.B/2021/PN.Jkt.Sel yang di periksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Â
Dalam KOMPAS.com tanggal  9/03/2022, 09:30 WIB disebutkan : "Menyatakan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai dakwaan primer penuntut umum dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas," ujar hakim ketua Arif Nuryanta di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat 19/03/2022 09.30 WIB.
Apa yang dimaksud dengan vonis (putusan hakim) bebas tersebut ? Â
Di Indonesia ada bermacam - macam hukum yang berlaku, misalnya Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Usaha, Hukum Kepailitan, Hukum Perbankam,Hukum Pajak, dsbnya. Â Khusus dalam tulisan ini penulis berkeinginan menjelaskan arti vonis bebas dalam hukum pidana di Indonesia.
Dalam buku - buku hukum pidana yang ditulis oleh Pakar Hukum Pidana telah memberikan defenisi mengenai pengertian hukum pidana, yang masing - masing pakar tersebut memberikan defenisi  beserta alasan - alasannya. Dari sekian banyak defenisi yang ada dan penulis baca, dapat disimpulkan bahwa inti dari pengertian hukum pidana tertulis di Indonesia saat ini adalah: "Keseluruhan Undang - Undang  dan Perda yang berisi perbuatan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh harus dilakukan  yang disertai dengan sanksi hukum bagi yang melanggarnya".Â
Sanksi tersebut diperlukan agar peraturan - peraturan tersebut ditaati oleh masyarakat Indonesia.
Kenapa hanya Undang-Undang dan Perda yang memuat sanksi pidana ?Â
Dalam Pasal 15 (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (LN Tahun  2011 Nomor 82 dan TLN 5234) menyebutkan :  "Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang - Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Dengan demikian, di Indonesia hanya UU dan Perda yang memuat ketentuan pidana.
Jika ada seseorang atau lebih telah melanggar aturan tersebut yang disertai  sanksi  pidana, maka orang tersebut akan diproses hukum oleh penegak hukum dengan terlebih dahulu di cari bukti - bukti hukumnya dan kemudian dihadapkan kepada Majelis Hakim  untuk diperiksa atas kesalahan perbuatannya.
Dalam proses persidangan, Majelis Hakim dapat mengambil satu diantara 3 (Tiga) putusan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :Â
1). Putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa
