Banyaknya usia kerja dari tahun ke tahun, menuntut banyak bidang pekerjaan sebagai sarana untuk memberdayakan lulusan sekolah atas tersebut. Sementara kesempatan kerja sangat terbatas.
Walau begitu setiap tahunnya ada saja perusahaan yang membuka lowongan kerja, instansi pemerintah pun selalu membuka kesempatan bagi warga untuk menjadi aparatur sipil negera (ASN).
Pemerintah terkait mengadakan penjaringan lewat tes CPNS.
Banyaknya usia kerja menuntut pemerintah dan swasta memutar otak agar jangan banyak pengangguran di Indonesia yang nantinya berbanding lurus dengan meningkatnya kriminalitas remaja.
Angka perceraian pun melambung sebab kepala keluarga di PHK perusahaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Disela keterbatasan kesempatan kerja, ada personal-personal yang terus aktif merekrut tenaga kerja.
Personal-personal ini terkadang tidak terdeteksi oleh masyarakat awam, hanya orang-orang tertentu dan mempunyai akses dengan orang dalam.
Person-person ini seringkali dipanggil calo, calo loker (lowongan kerja) tepatnya. Mereka yang bersemangat memasukkan angkatan kerja baru.
Di setiap perusahaan pasti ada calo loker, tes kompetensi akhirnya hanya sekadar formalitas saja.
Mau tak mau orang bilang sudah zamannya. Di era 98-an slogan itu dikenal dengan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Unsur kekerabatan menjadi jalan pintas mendapatkan pekerjaan bahkan promosi jabatan.
Tumbangnya rezim Soeharto disinyalir karena praktik KKN di pemerintahannya yang memuakkan masyarakat.
Hari ini praktik kolusi dan nepotisme masih kental di berbagai level jabatan atau pekerjaan umum.
"cari uang harus dengan uang" slogan warung kopi ini banyak diamini kaum kecil. Saat persaingan begitu ketat, kompetensi hanya seadanya saja maka cuan-lah yang dirasa efektif untuk berbicara.
Kenaikan pangkat, jabatan atau apa pun hari ini tak lagi melihat kapabilitas dan kapasitas seseorang.
"Sogok" mungkin terdengar lebih kasar daripada "uang pelicin" walau hakikatnya sama juga.
Uang sogok menjadi legal saat semua struktur kerja menempatkannya sebagai salah satu prasyarat masuk atau tidaknya seseorang dalam satu pekerjaan.
Idealisme dipaksa menjadi luntur gegara mengikuti sistem yang sudah menjadi lingkaran setan. Tidak mudah untuk memutus mata rantainya karena semua sepakat itu legal.
Tampaknya mesti dikaji ulang tafsir dari hadis nabi yang mengatakan arrasyi wa almurtasyi fi annar (penyuap dan yang disuap keduanya masuk neraka).
Maka muncullah pertanyaan suap yang mana yang boleh dan suap yang mana yang berimbas neraka.
Jika ada seorang calo loker yang dia bersusah-payah mencarikan pekerjaan bagi para pelamar kerja kemudian di akhir kelulusan si pencari itu memberi jasa sebagai ucapan terima kasih, apakah itu termasuk suap yang berimbas neraka. Rasanya penilaian tersebut terlalu dini dan terlalu gegabah.
Perhatikan contoh lain, seorang pejabat yang meningkatkan jabatan tertentu atau kenaikan pangkat ke yang lebih tinggi dengan memberi sejumlah harta kepada oknum pejabat lain maka itu termasuk kolusi. Dia meraih jabatan tinggi hanya bermodalkan uang yang dia gunakan untuk menyuap oknum pejabat lainnya.
Samakah kasus pertama dengan kasus yang kedua, tentu secara prinsip sama tapi kaidah hukum itu elastis tergantung siapa objeknya.
Tentu pendapat ini subjektif dan opsional semakin cerdas kita memahami aturan semakin mudah menjalaninya.
Selama tidak ada unsur manipulasi dan merugikan orang lain maka hukum itu menempati posisinya yang elastis.
Para calo loker tentulah orang-orang yang mempunyai kuasa untuk menyalurkan tenaga kerja ke tempat-tempat produksi. Kuasanya merupakan bentuk kemampuan dia merekrut tenaga-tenaga kerja yang sangat dibutuhkan para pengusaha.
Yayasan atau lembaga yang menaungi para calo loker pun menitipkan nama baik calon pekerja agar perusahaan mendapatkan orang-orang terbaik dan bertanggungjawab dalam bekerja.
