Anies Baswedan sejatinya adalah figur yang cukup ideal untuk memimpin Daerah Khusus Jakarta. Ia cukup berhasil menata kota dan warganya puas dengan kepemimpinannya. Ia sangat layak jika kembali untuk memimpin DK Jakarta yang telah ia urus selama kurang lebih 5 tahun.
Belakangan, Anies tidak bisa mendaftar menjadi salah satu Cagub DK Jakarta karena PKB dan PKS menarik dukungannya dan mengalihkan dukungan kepada Ridwan Kamil, sementara PDIP yang disinyalir akan mengusungnya akhirnya mengusung kadernya sendiri, Pramono Anung dan Rano Karno.
Isu yang beredar, Anies akan diusung melalui Pilgub Jawa Barat juga sempat santer beredar di media mainstream, namun terhnyata tidak terjadi. Walhasil Anies tidak menjadi Cagub baik di DK Jakarta ataupun Jawa Barat.
Menurut hemat saya, terdapat beberapa 'dosa' Anies hingga tidak menemukan labuhannya dalam Pilgub 2024 kali ini. Tentu saja ini sangat subjektif, namun sangat masuk akal karena 'dosa' ini merusak relasi antara Anies dan Partai-partai yang seharusnya mengusungnya. Sementara politik itu sangat cepat sekali berubah, sedangkan Anies secara personal tidak dapat mewadahi kepentingan partai-partai yang ingin berkuasa.
Berikut beberapa 'dosa' Anies yang menjegalnya sendiri dalam pencaguban:
1. Politik Identitas.
Sah-sah saja menjadikan identitas sebagai stratak. Namun, ini menjadi boomerang bagi Anies. Saat Nyagub dan menjadi Gubernur DKI periode 2019-2024, Anies berhadapan dengan partai besar PDIP.
Masih ingat bagaimana kentalnya aura 'permusuhan' Pilgub DKI antara Anies dan Ahok, hingga muncul politik identitas. Bagaimana pun Ahok adalah kader PDIP yang aktif sampai saat ini, dalam kacamata saya, Ahok tidak akan rela jika Anies diusung oleh partainya sendiri. Ahok sendiri masih besar kans dan fansnya di PDIP dan DKI ataupun di Indonesia.
2.Tidak akur dengan Presiden saat ini.
Perseteruannya dengan Joko Widodo karena memiliki latar belakang sebagai mantan menteri yang diberhentikan juga punya kontribusi, terjadinya kegagalan Anies dalam pencaguban. Walaupun, kelihatannya Joko Widodo mulai ditinggalkan oleh koalisinya, sepertinya masih punya pengaruh terhadap beberapa partai yang menteri-menterinya berada dalam kabinetnya saat ini.
3.Anies berani mencalonkan diri menjadi presiden dan berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto yang notabene pengusung utama pada Pilgub Jakarta.
Saat mencalonkan diri menjadi presiden, menjadi hak semua warga negara termasuk Anies Baswedan. Namun, Anies lupa purwadaksi, lupa Sejarah, siapa yang mendukungnya habis-habisan pada Pilgub Jakarta, adalah Prabowo Subianto. Sama seperti saat Joko Widodo menjadi Gubernur Jakarta, Prabowo dan Gerindra menjadi personal dan partai yang habis-habisan mendukungnya.
Ini menjadi semacam cacat, karena setelah diperjuangkan habis-habisan, justeru Prabowo dan partainya sendiri harus menghadapi figur yang diperjuangkannya. Ini semacam menolong orang yang tidak tahu berterima kasih. Bukannya balas budi, malahan melawannya. Ini menjadi semacam 'dosa' politik Anies Baswedan terhadap Prabowo dan Partai Gerindra.
4. Anies juga memiliki sikap 'sombong' dalam berpolitik.
Ridwan Kamil, walaupun tidak berlabuh di Partai Gerindra yang telah mengusungnya saat menjadi Walikota Bandung, atau ke Partai Nasdem saat Nyagub Jawar periode 2019-2024, namun pada akhirnya berlabuh ke Partai Golkar. Terlepas alasannya sangat pragmatis atau idealis, tapi itu realistis jika ingin diterima dan mendapatkan dukungan untuk kontestasi kepemimpinan ke depannya.
Sedangkan Anies, sepertinya tidak niat sama sekali untuk bergabung dengan partai-partai pengusungnya, misalnya ke PKS atau Nasdem. Sebagai ucapan terima kasih karena telah mengusungnya menjadi Capres. Justeru berakhir dengan bersilaturahmi ke PDIP yang memiliki latar belakang hubungan polisik yang kurang baik saat periode Pilkada 2019. Wajar jika pada akhirnya PKS menarik dukungannya.
Bukankah ini sebagai bukti 'kesombongannya' dalam berpolitik? Â
Setelah gagal Nyagub, Anies justeru berniat mendirikan partai politik atau Ormas.
5.Bersikap tidak Ramah saat kampanye
Saat kampanye dialogis, Anies sempat memberikan penilaian terhadap kinerja Prabowo Subianto dengan nilai merah sangat buruk. Banyak pihak menyayangkan, juga sebagai bentuk yang tidak etis dari seorang Anies. Walaupun Prabowo bukan pendendam dan relatif lebih rileks, namun bagaimana raut mukanya saat mendapatkan penilaian tersebut, sesuatu yang sulit untuk lupa.
Jika Prabowo dan Gerindra sakit hati, saya kira wajar. Bisa lain cerita, jika Anies menghindari penilaian terhadap Prabowo, tapi fokus saja pada program-programnya ke depan.
Jika dibahasakan, ngapain mengusung sosok yang tidak tahu terima kasih dan justeru 'menghina'nya dengan penilaian buruk.
Sebagai penonton drama politik, tentu saja saya menyayangkan tidak adanya sosok Anies dalam arena kontestasi Pilgub, baik di DK Jakarta ataupun Jawa Barat.
Sebagai pentonon, senang sekali dapat melihat aktor politik yang punya visi dan berpigur sebagai pemimpin, berbicara secara runtut dengan pilihan kata-katanya yang pas. Kehadiran sosok Anies juga memberi warna dan pilihan bagi warga dan konstituennya, apalagi bagi warga Jakarta yang mengapresiasi keberhasilan kepemimpinannya.
Namun, menjadi sosok pempimpin politik, tidak hanya kemajuan dan kebesaran visinya yang harus dihargai, relasi politik juga harus dibangun, balas budi juga harus bisa diperlihatkan kepada publik, agar publik dapat menilai Anies sebagai calon pemimpin tahu balas budi. Di negara dengan tingkat feodalisme yang kental, penting diperhatikan.***[]
