Banyak KAP Terkena Sanksi, kemunduran moral para praktisi?

Disamping itu seorang Akuntan dan Auditor juga dituntut dalam hal ketelitian dalam menyajikan dan memeriksa laporan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyajian dan pemberian opini laporan independen dari Auditor.

Pemberitaan diatas juga memberikan gambaran bahwa sebuah Firma sebesar Ernest &Young (menaungi KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja) Big Four firma audit yang dianggap kredibel oleh khalayak luas dapat tersandung oleh kasus yang demikian. 

Menurut penulis harus ada keseriusan dalam peningkatan mutu dari perusahaan-perusahaan khususnya KAP di Indonesia tentang kesadaran profesionalisme, kejujuran dan tanggung jawab sebagai seorang pelaksana audit dan ini harus dilakukan dengan serius demi tidak terulangnya kejadian yang serupa dan pelanggaran-pelanggaran dalam dunia akuntansi ini.

Namun di sini juga menjadi sebuah dilema sendiri oleh para Auditor, khususnya auditor internal. Dimana dalam sebuah kasus sang auditor diminta oleh bos atau klien untuk memutar balikan Laporan Keuangan. 

Di satu sisi dia harus memilih antara kehilangan pekerjaan dan kariernya dan mengikuti idealism dirinya sendiri sebagai seorang akuntan sejati. Atau malah membuang nilai-nilai moral yang ada pada dirinya dan mengikuti intruksi bos/klien agar karirnya tetap diatas dan mendapatkan keuntungan lebih.

Dalam hal ini, Pemerintah khususnya Kementrian Keuangan yang mengawasi langsung para praktisi ini di perlukan pendidikan yg lebih ketat tentang etika profesi akuntansi dan pengetahuan EQ, & SQ agar para praktisi dan calon-calon praktisi ini paham dan sadar bahwa mereka bertanggung  jawab tidak hanya kepada bos mereka, melainkan juga pada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kejujuran dan rasa tanggung jawab tertanam dan melekat dalam setiap pekerjaan yang mereka geluti.

Penulis berharap kedepannya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran menyangkut tentang Laporan keuangan yang melibatkan para KAP. Seperti penulis jabarkan diatas Para KAP juga berfungsi sebagai pengawas Perusahaan dan Pemerintah dan harus bersifat Netral sehingga keseimbangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan Negara dapat diantisipasi dan di proses. Bila KAP dalam prakteknya tidak netral dan ikut memihak, maka harus dengan siapa lagi kita percaya