Menangani bencana bukanlah perkara sederhana. Diperlukaan kepekaan, keberpihakan kebijakan, dan management crisis leadership yang baik. Salah-salah dalam mengelola bencana bisa berakibat fatal. Alih-alih bisa melakukan rekonstruksi sosial dan infrastruktur malah bisa mengakibat krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.
Oleh sebab itu, menyikapi situasi bencana di awal 2021 ini, penting bagi pemerintah untuk tidak "egois" dalam menjalankan pemerintahan. Tidak hanya mendengar kawan selingkaran, tapi juga merangkul sahabat yang berbeda barisan.
Mungkin masukan dari partai politik (parpol) di luar pemerintahan, seperti Partai Demokrat yang memberi masukan agar pemerintah tidak terlalu "bernafsu" membangun infrastruktur perlu dipertimbangkan ulang. Segala yang berat tentunya akan lebih ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Gotong-royong bahasa "Pancasilanya". Atau, "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing" kata pepatah.
Selain itu, bencana yang melanda negeri akhir-akhir ini juga menjadi pekerjaan rumah besar Menteri Sosial baru, Tri Rismaharini. Jika untuk pemulung di Ibu Kota, Risma bisa menjanjikan tempat tinggal, tentu janji dan komitmen Risma juga ditunggu oleh para korban bencana.
Jangan sampai, gara-gara lokasi bencana yang sulit ditempuh dan sedikit awak media membuat Risma menjadi pilih kasih. Jangan sampai, akibat daerah-daerah yang terkena bencana bukan bagian dari target "skenario politik", maka Mensos tak meliriknya. Tugas Mensos meliputi Sabang hingga Merauke, dari Mianggas hingga Pulau Rote.
Covid-19 telah membawa dampak negatif bagi perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Jika pemerintah tidak siap menghadapi kolaborasi Covid-19 dan krisis kebencanaan, maka "neraka" krisis kemanusiaan tak dapat dielakkan.
Kita tidak bisa lari dari bencana. Satu-satunya cara adalah menghadapinya. Tentunya tidak hanya maju tanpa senjata (persiapan). Dibutuhkan kematangan emosional, kerja sama yang solid antar anak bangsa, dan kebijakan yang jauh dari pencitraan demi kepentingan politik semata.