Mohon tunggu...
Pandapotan Silalahi
Pandapotan Silalahi Mohon Tunggu... Editor - Peminat masalah-masalah sosial, politik dan perkotaan. Anak dari Maringan Silalahi (alm) mantan koresponden Harian Ekonomi NERACA di Pematangsiantar-Simalungun (Sumut).

melihat situasi dan menuliskan situasi itu

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Demo KPU Sumut, Menyoal Iklan Kampanye DPD 3,7 Miliar Rupiah

29 Maret 2019   00:57 Diperbarui: 29 Maret 2019   01:01 100
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sebenarnya penulis tak ingin berburuk sangka dulu. Jika dilihat daftar media yang ditunjuk sebagai lokasi penayangan iklan, sejujurnya masih banyak yang belum layak.

Pertanyaannya, apa parameter hingga KPU Sumut memilih media-media ini? Dengan tolok ukur apa KPU Sumut menyeleksi media dimaksud? Hal ini tentu masih jadi perdebatan.

Seorang komisioner KPU Sumut memang sudah menjawab hal itu di aksi demo kemarin. Argumennya, mungkin ditinjau dari rating pembaca media itu.

Penulis mencoba membuka beberapa sampel media online yang ditunjuk KPU Sumut seperti rmol, medanbisnisdaily, LKBN Antara. Ketiga media online ini rasanya pantaslah untuk dijadikan lokasi (tempat) penayangan iklan.

Karena menurut dewan pers  sebagaimana telah dicek di https://dewanpers.or.id bahwa 3 media ini sudah 'Lolos Verifikasi', dengan kata lain: data-data perusahaannya cukup lengkap dan jelas.

Nah, bagaimana dengan 2 media online lainnya seperti media 'SM' dan CB' yang dipercaya untuk menayangkan iklan dimaksud?  (Maaf, dengan alasan etika sengaja diinsialkan)

Beberapa kali penulis menelusurinya. Ternyata, jangankan 'Belum Lolos Verifikasi' dikenal pun tidak. Begitu kira-kira mendefinisikannya.

Lagi-lagi Hanya Eksekutor Regulasi KPU Pusat

Duh, sebenarnya ini yang bikin resah para pengusaha media online. Di satu sisi, pengusaha media sudah bersusah payah hingga 'mandi keringat' agar media onlinenya bisa Lolos Verifikasi Dewan Pers, kok malah media sekelas 'SM' dan 'CB' yang justru menikmati kue iklan ini?

Jika diatas, penjelasan seorang komisioner bahwa KPU Sumut hanya bertindak sebagai eksekutor terhadap regulasi dari KPU Pusat, rasanya itu pun tak bisa diterima akal sehat.

Bagaimana mungkin KPU Pusat bisa mengidentifikasi identitas kedua media seperti SM dan CB itu? Sejujurnya penulis tak ingin menyebut media itu 'abal-abal'. Atau jangan-jangan ada oknum-oknum di KPU Sumut sengaja memberi rekomendasi ke KPU Pusat hanya lantaran ada faktor nepotisme.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun