Persoalan lingkungan hidup menjadi hal urgen untuk disikapi pada saat sekarang. Perubahan iklim yang tak pasti dan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di pelbagai belahan dunia dan secara khusus di Indonesia menjadi salah satu contoh di mana lingkungan hidup kita tak dalam kondisi baik-baik saja.
Agar mencapai solusi terbaik dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup, tiap elemen dalam konteks sosial perlu bekerja bersama. Pihak pemerintah dan swasta seyogianya satu jalan dalam menjaga dan membangun lingkungan hidup yang sehat karena kita tinggal dalam satu ruang (bumi) yang sama.
Oleh sebab itu, pemimpin perlu berbicara dan menyoroti kondisi lingkungan hidup. Di tengah musim pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat ini, kita coba menilik dan menelusuri tentang seberapa banyak calon kepala daerah yang berbicara tentang lingkungan hidup atau menjadikan lingkungan hidup sebagai program unggulan. Barangkali sangat jarang.
Seringkali persoalan lingkungan hidup disoroti sewaktu terjadi debat antara para calon. Itu pun terangkat lantaran ditanyakan oleh panelis. Kalau tidak, persoalan lingkungan hidup luput dari jangkauan sewaktu kampanye.
Pembicaraan semasa kampanye pilkada lebih berkutat pada infrastruktur, investasi, dan percaturan ekonomi daerah. Infrastruktur seringkali menjadi salah satu topik dan juga "bahan jualan" paling laris dalam pilkada.
Pihak incumbent biasanya menjual kesuksesannya dalam membangun infrastruktur selama masa kepemimpinannya dan mau melanjutkannya jika terpilih. Sementara itu, pihak penantang coba mengkritisi pembangunan itu dan memberikan solusi lebih jauh tentang pembangunan infrastruktur.
Daya jual infrastruktur juga dibarengi dengan mentalitas pemilih (masyarakat). Masyarakat masih terpenjarah dalam pola pikir bahwa pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang bisa membangun dan memperbaiki infrastruktur berupa jalan dan fasilitas publik. Takarannya sejauh mana jalan yang telah dibangun atau pun target yang dipasang oleh seorang pemimpin dalam membangun dan memperbaiki jalan ketika kelak terpilih.
Model kampanye itu kadang kala mengeyampingkan persoalan yang dinilai urgen seperti persoalan lingkungan hidup. Makanya, ketika ada sorotan soal tambang, para calon kepala daerah berada dalam lintasan yang gamang, tak tahu arah di mana harus berdiri. Pembicaraan cenderung lebih diplomatis, seperti misal, meninjau apakah investasi tambang itu bermanfaat untuk daerah ataukah tidak.
Pernyataan diplomatis itu bisa menunjukkan sikap tak pasti dalam keberpihakan pada kesehatan lingkungan hidup. Apabila seorang pemimpin benar-benar berpihak pada lingkungan hidup, sikapnya pasti mengedepankan lingkungan hidup dan menempatkan tambang pada daftar yang berikutnya.
Hemat saya, untuk saat ini persoalan lingkungan hidup perlu mendapat satu tempat dengan infrastruktur. Memang, harus diakui bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi masalah di beberapa daerah.
Misalnya, di tempat saya di Flores. Pada masa kepemimpinan Jokowi, jalan lintas Flores yang dinilai sebagai jalan provinsi mendapatkan prioritas besar. Tak elak, kualitasnya bagus.
Namun, wajah itu berbanding terbalik dengan jalan yang berada langsung di bawah pemerintahan daerah. Coba pergi ke wilayah perkampungan, yang mana masih ditemukan jalan yang rusak parah.
Ada jalan beraspal, tetapi sudah rusak. Pernah diperbaiki tetapi kualitasnya di bawah standar terbaik sehingga cepat rusak. Situasi seperti ini pun menjadi bahan jual sewaktu kampanye. Jadinya, persoalan lain yang lebih urgen tak begitu diperhatikan.
Menghadapi situasi seperti ini, salah satu solusinya adalah pendidikan politik. Bagaimana masyarakat dididik secara politik dalam melihat dan menelaah persoalan kemasyarakatan. Umumnya, kita sudah dibentuk dengan pola pikir bahwa tanggung jawab utama pemerintah adalah membangun jalan dan menyediakan fasilitas publik.
Padahal, tugasnya begitu luas. Tak hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga meyentuh soal sosial, budaya, dan lingkungan hidup.
Oleh karena itu, perlu pendobrakan pola pikir bahwa pemerintah itu bukan saja bekerja demi kepentingan infrastruktur, tetapi juga soal-soal lain seperti lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup cukup kompleks. Bukan saja gerakan penghijauan lingkungan, tetapi juga pengolahan sampah, kebersihan lingkungan hidup, hingga gaya hidup masyarakat.
Sampah menjadi salah satu isu di tengah masyarakat. Persoalan sampah kadang menjadi salah satu sebab dari kerusakan lingkungan. Untuk itu, para (calon) pemimpin perlu jeli dalam membuat kebijakan penanggulangan sampah.
Selain itu, masyarakat perlu disadarkan pada pentingnya kesehatan lingkungan hidup. Peran tiap aspek seperti agama, LSM, institusi sekolah, dan pemerintah menjadi sangat perlu dalam membangun pola pikir masyarakat tentang pentingnya kualitas lingkungan hidup.
Toh, pada saat bencana terjadi, infrastruktur kerap menjadi korban. Terlebih lagi jika infrastruktur yang dibuat berada di bawah standar sehingga gampang hancur sewaktu ada bencana alam. Menjadi lucu ketika infrastruktur yang dibuat seperti tanggul di aliran sungai sebagai pelindung, malah kemudian gampang hancur dan tak kuat menahan air.
Kampanye tentang infrastruktur memang tak boleh dikesampingkan begitu saja. Akan tetapi, hal itu bukan menjadi prioritas yang utama dan terpenting dalam agenda kampanye politik. Perlu memetahkan persoalan dengan jeli agar tak fokus pada salah satu aspek dan tak mengabaikan aspek yang juga seharusnya menjadi perhatian penting.
Lingkungan hidup menjadi hal yang urgen untuk dibahas saat ini dan target untuk dikerjakan dalam masa pembangunan. Kalau boleh, ada slogan atau pun gerakan tentang lingkungan hidup yang disuarakan pada masa kampanye pilkada agar masyarakat tahu dan sadar tentang pentingnya lingkungan hidup dan sikap politis dari para calon pemimpin.
Salam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
