Lebih jauh, semu kebijakan dan langkah politik seyogianya selaras dengan konteks budaya. Kadang kala ada benturan antara sebuah kebijakan politik dengan konteks budaya. Kalau tidak mendamaikan situasi ini, yang bisa terjadi adalah konflik di antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mengenal dengan baik konteks budaya yang dimiliki oleh masyarakat.
Kedua, Pertimbangan Situasi Sosial.
Situasi sosial masyarakat beraneka macam. Ada pelbagai tingkatan sosial yang mesti diketahui.
Seorang pemimpin yang mengenal dengan baik situasi sosial biasanya gampang untuk menelurkan gagasan dan kebijakan politik. Namun, yang tidak mengenal konteks sosial, akan cenderung mengcopy gagasan dari tempat lain dan dipaksakan pada konteks sosial yang dipimpinnya. Jadinya, kebijakan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Guna mengenal sebuah konteks sosial, seorang pemimpin sudah tinggal lama dengan masyarakat. Paling tidak, konteks sosial itu sudah diperhatikan selama mungkin. Lebih baik lagi ketika pemimpin itu berasal dari konteks yang sama dan sudah menghidupi cara hidup masyarakat.
Namun, kalau hanya datang di sebuah konteks sosial hanya untuk berkampanye politik, akan sangat sulit baginya untuk menelurkan program politik yang selaras dengan kehidupan sosial.
Hal yang sama juga terjadi bagi para pemimpin yang non-WNA yang sudah lama merantau. Pulang kampung hanya karena ingin berkontestasi politik. Tak jarang, karena sudah lama menetap di luar daerah, mereka sudah tidak terlalu mengenal konteks sosial masyarakat.
Malahan, mereka coba memaksakan pengalaman dari tempat di mana mereka merantau untuk diaplikasikan kepada konteks sosial tersebut. Jadinya, masyarakat bisa bingung dengan apa yang ditawarkan.
Namun, kalau seorang pemimpin menawarkan program kerja mulai dari konteks masyarakat, mereka gampang menerima. Toh, mereka sendiri yang mengalami situasi sosial, dan mereka melihat solusi yang ditawarkan cocok dengan situasi sosial mereka.
Kalau seorang WNA sudah mengenal konteks sosial masyarakat dengan baik, dia bisa menerjemahkan pengalaman dari tempat asalnya sesuai dengan konteks sosial tersebut. Akan tetapi, hal ini butuh waktu. Seorang WNA harus sudah tinggal dan hidup menurut cara hidup masyarakat.
Dua pertimbangan ini, hemat saya, menjadi alasan yang membuat WNA sulit menjadi pemimpin. Secara umum, untuk bisa memenuhi pertimbangan ini, seorang WNA pun harus sudah hidup dan tinggal lebih lama bersama masyarakat. Lebih jauh, dia sudah secara utuh menjadi seorang warga negara Indonesia, dan bukan berstatuskan WNA lagi.
Salam
