Saat Presiden dan Wakil Presiden Tidak Sejalan

Perbedaan pendapat di sebuah organisasi sangatlah biasa. Ini bisa menandakan jika prinsip setiap orang pada satu hal tertentu tidak selalu sama.

Walau berbeda, hal itu seyogianya tidak membawa kerugian bagi orang-orang yang dipimpin. Sebaliknya, itu bisa mengasah sebuah kebijakan sebelum dikemukakan kepada publik.

Presiden Filipina, Duterte dan wakil presiden, Leni Robredo acap kali dihiasi oleh perbedaan sikap dan pendapat. Sebenarnya, perbedaan ini sudah bermula dari awal kampanye politik.

Sistem pemilihan Presiden dan wakil presiden di Filipina sedikit berbeda di Indonesia. Di Indonesia, kita biasanya menyatukan presiden dan wakilnya dalam satu paket. Kalau presidennya menang pemilu, begitu pula wakil presidennya. Mereka pun disepakati oleh kendaraan politik yang sama.

Di Filipina agak berbeda. Walau presiden ikut membawa wakilnya, hal itu belum tentu menjamin keduanya bisa memenangi sebuah kontestasi. Ada pemisahan dalam pemilihan antara presiden dan wakil presiden.

Bahkan, presiden bisa berdiri sendiri tanpa topangan wakilnya. Lebih bagusnya, jika ada patner agar bisa saling mendapatkan keuntungan suara. 

Misalnya, Presiden Duterte mempunyai pasangan wakil yang bukan wapres saat ini. Namun, wakil yang dipilihnya itu tidak memiliki suara yang cukup untuk duduk di kursi wakil presiden.

Wapres yang sementara duduk di kursi kekuasaan ini berasal dari pihak lain. Dia juga mempunyai capresnya, namun kalah suara dari Presiden Duterte.

Resikonya agat rumit. Pasalnya, presiden dan wakil presiden berasal dari dua kendaraan politik yang berbeda. Perbedaan ini menyangkut perbedaan politik yang dibawah sejak masa kampanye dan kepentingan politik yang berada di balik setiap pihak.

Barangkali situasi agak berbeda jika keduanya berasal dari kendaraan politik yang sama. Ada kesepahaman dalam mengeluarkan kebijakan politik.

Akan tetapi perbedaan kerap menghadirkan perbedaan dalam pengambilan keputusan dan sikap pada persoalan tertentu. Hal ini sudah mulai muncul di awal kepemimpinan antara Presiden Duterte dan wapresnya. Presiden dan wakil presiden kerap kali berbeda pendapat dalam beberapa isu yang terjadi.

Misalnya, perbedaan pendapat dalam penanganan kasus pandemi Covid-19. Melansir berita di salah satu media Filipina, ABS-CBN.com (26/7), Wapres Leni Robredo mengharapkan agar Presiden Duterte dalam SONA (State of the Nation) melaporkan rencana pemulihan atas pandemi korona.

SONA ini sendiri seperti laporan tahunan dari seorang presiden. Ini terjadi di gedung DPR. Namun, karena situasi hal ini tidak melibatkan banyak orang. Bahkan, Wapres sendiri hanya diundang untuk mengikuti acara SONA ini lewat sistem virtual. Tentang ini, banyak media ikut menyorotinya karena seyogianya wapres tetap hadir secara langsung seperti beberapa figur penting di pemerintahan.

Situasi ini bisa menunjukkan komunikasi politik antara kedua belah pihak. Dalam mana, tidak ada komunikasi yang sejalan di antara para pemimpin. Lantas, rakyat bisa bingung di antara kedua nahkoda. Perbandingan juga sulit dihindari.  

Pada satu sisi, ini menunjukkan situasi politik. Presiden dan wakil presiden berasal dari kendaraan politik yang berbeda, visi, dan misi politik yang berbeda. Terlebih lagi, di kala masa kampanye kedua belah pihak sudah bergesekan dalam soal ide dan pendapat tentang dunia politik.

Saat keduanya duduk, perbedaan itu tetap ada. Bagaimana pun, keduanya tetap membawa pesan dari partai-partai yang berada di belakang mereka. Maka dari itu, tidak heran terjadi perbedaan di antara kedua belah pihak.

Namun di sisi lain, ini mengingatkan orientasi dasar dalam berpolitik. Berpolitik mesti berorientasi pada kepentingan dan kebaikan bersama (rakyat).

Dengan ini, kepentingan golongan dan partai mesti dikesempingkan. Andaikata kepentingan partai dan golongan lebih dikedepankan, ini tidak hanya menghadirkan kebingungan pada level pada akar rumput, tetapi sikap apatis pada dunia politik.

Situasi Presiden dan Wapres Filipina hanya sekelumit situasi di dunia politik. Bahkan ketidakcocokan itu terjadi di satu pemerintahan dan partai yang sama. Ketidakcocokan dalam berpolitik kerap kali terjadi. Seyogianya ketidakcocokan itu tidak mengorbankan rakyat atau menempatkan rakyat pada kebingungan.

Idealnya, berpolitik menjadi jalan untuk berkuasa demi kepentingan banyak orang. Satu suara dan tindakan demi menghadirkan kebaikan bagi banyak orang.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H