Tujuan dari usulan Menko PMK ini memang mulia yakni untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi caranya yang terasa membingungkan dan kadang sulit dipahami.
Pada titik pertama, usulan ini sudah merendahkan nilai perkawinan. Setiap agama mempunyai pemahaman yang berbeda tentang perkawinan. Pada dasarnya, agama meyakini kalau perkawinan merupakan ekspresi iman kedua belah pihak.
Â
Perkawinan itu merupakan persatuan antara suami dan istri atas dasar cinta. Bagi agama Kristen bahkan menyatakan kalau sebuah perkawinan adalah relasi yang suci dan kudus.
Negara mempunyai batasan dalam urusan perkawinan sepasang insan. Batasan itu berupa aturan-aturan tertentu.
Sementara yang tidak bisa dijangkau oleh negara atau maupun institusi mana pun yakni soal hati kedua insan. Perkawinan selalu berkaitan dengan urusan hati kedua belah pihak. Pada level ini, negara tidak boleh mencampurinya.
Soal hati kedua insan sangat sulit dijangkau oleh aturan negara maupun institusi mana pun. Tidak heran, ada yang menikah walaupun berbeda agama, negara, dan latar belakang tertentu. Hal ini terjadi karena disposisi batin kedua belah pihak yang tidak sulit dikontrol oleh pihak mana pun.
Hemat saya, gagasan perkawinan lintas tingkat perekonomian hampir serupa nilainya dengan kawin kontrak. Perkawinan hanya dilihat dari aspek latar belakang sosial ekonomi, tanpa melihat lebih jauh tentang perasaan kedua belah insan.
Dengan kata lain, kesamaannya terletak intensi dari perkawinan, dalam mana bukan karena cinta kedua belah pihak, tetapi soal sosial-ekonomi kedua belah pihak.
Dengan kata lain, gagasan perkawinan lintas tingkat perekonomian hanya serupa dengan kontrak antara orang kaya dengan orang miskin. Saat kontrak itu tercapai dalam arti orang miskin mendapat perbaikan status, dia pun dengan gampang diceraikan. Kontraknya hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi.
Saya kira juga persoalan kawin kontrak di Bogor lebih pada soal ekonomi. Para perempuan rela dinikahkan demi kebutuhan ekonomi tanpa peduli pada perasaan.
Sejatinya, perkawinan itu merupakan perwujudan cinta kedua belah pihak. Cinta inilah yang akan menjadi fondasi kuat bagi kehidupan kedua belah insan. Cinta inilah penopang kehidupan kedua belah pihak. Â
Jadi gagasan perkawinan lintas tingkat perekonomian hanyalah sebuah beban baru bagi kehidupan sosial laiknya persoalan kawin kontrak di Bogor.
Gobin Dd
