Saya pernah terlibat dalam sebuah diskusi tentang pemilihan pemimpin daerah. Fokus diskusi berkutat pada topik pemimpin daerah seperti apa yang patut dipilih dalam sebuah kontestasi politik. Kebetulan waktu itu sedang hangatnya kampanye politik.
Ada banyak ide dan pandangan yang diutarakan. Hampir semua orang yang terlibat dalam diskusi mempunyai pendapat tentang para calon.
Dari tiga pasangan calon, semua orang mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Pendapat berbeda karena calon yang dipilih pun berbeda.
Dari pelbagai pendapat yang muncul, ada kecenderungan untuk memilih seorang pemimpin karena faktor kepentingan pribadi dan kelompok.
Ada yang mau memilih pemimpin tertentu demi kepentingan anaknya yang mungkin bisa diakomodasi untuk kerja di instasi pemerintahan. Ada yang memilih calon tertentu karena yang bersangkutan pernah memberi sumbangan. Ada yang memilih calon tertentu karena kepentingan wilayah dan keluarga.
Jadinya, diskusi untuk memilih pemimpin lebih pada soal kepentingan daripada pembedahan kualitas yang mau diangkat dari para calon pemimpin. Â
Karena faktor-faktor ini, faktor kualitas dan kapabalitas calon untuk memimpin terabaikan. Faktor kepentingan pribadi dikedepankan dan menjadi perhatian.Â
Ya, memilih seorang pemimpin secara langsung adalah bagian dari sistem demokrasi kita dan hidup sosial kita. Karena keistimewaan sistem ini, kita mempunyai hak untuk bisa memilih siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin bagi kita.
Meskipun sistem menekankan kerahasiaan, tetapi faktor kepentingan pribadi kerap membuka selubung kerahasiaan dari siapa yang dipilih dalam sebuah kontestasi.
Tidak heran di dalam sebuah lingkungan kecil kadang kali gampang untuk mendeteksi pilihan yang dibuat. Hal ini bisa dilihat dari kepentingan yang dibawah oleh para pemilih dalam memilih calon pemimpin tertentu.
Selain itu, nilai kepantasan pada seseorang untuk menjadi seorang pemimpin kadang subyektif. Dalam arti pandangan kita belum tentu sepandangan dengan orang lain.
Penilaian kita pada calon tertentu belum tentu sama dengan penilaian orang lain. Nilai kepantasan yang menjadi standar kita pada seorang pemimpin berbeda-beda. Tidak heran, ada perbedaan juga pada sebuah hasil pemilihan.
Nilai kepantasan ini acap kali berjalan berbarengan dengan nilai kepentingan tertentu. Seperti misal, saya memilih si A karena si A dinilai bisa melanggengkan kepentingan saya pada sektor tertentu. Atau saya tidak memilih si B karena si B bisa menjadi penghambat saya untuk menjalankan misi tertentu.
Faktor kepentingan pribadi kerap kali kontestasi sebuah pemilihan pemimpin. Karena faktor kepentingan ini, tidak jarang aspek kualitas dari para calon bisa terabaikan. Atau juga karena faktor kepentingan ini, perpecahan antara kelompok dan pribadi bisa saja terjadi.
Dari sisi pemimpin yang merupakan hasil dari pemilihan karena kepentingan juga akan terbelenggu oleh kepentingan itu sendiri untuk menjalankan roda kepemimpinannya.
Kepentingan pribadi dan kelompok yang memilih mesti menjadi prioritas. Kepentingan lain bisa masuk asalkan kepentingan itu tidak menjadi saingan atau merusak kepentingan teman pemilih.
Faktor kepentingan bisa menjadi belenggu yang bisa mengikat seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya.
Karenanya, dari sisi pemimpin sendiri, dia mesti melihat arah kepentingan yang paling mendasar dari tujuan kepemimpinannya. Dia mesti tahu kalau kepentingan apa yang mesti dibawah dalam arah kepemimpinan.
Tentunya, dia dipilih karena kepercayaan banyak orang karena dinilai mampu untuk mengembankan tugas dan tanggung jawab. Kepercayaan banyak orang itu bisa menjadi suara kalau mereka membutuhkan pemimpin yang bisa menyalurkan dan menggolkan kepentingan mereka. Singkatnya, kepentingan bersama mesti menjadi patokan dasar dari seorang pemimpin.
Tetapi kalau seorang hanya berpikir tentang posisi dan kekuasaan tanpa berpikir tentang dampak dan manfaat dari posisi dan kekuasan itu untuk banyak orang, dia akan terjebak pada belenggu kepentingan.
Sejatinya memilih pemimpin mesti dinilai dari niat seorang pemimpin untuk memikul kepentingan bersama dan bukannya kepentingan pribadi. Kalau ini yang dituruti, bukan tidak mungkin kepemimpinan akan menghasilkan kesejahteraan bersama untuk semua.
