DPRD Kota Bandung,
DI BELAKANG PINTU TERTUTUP
Selama ini semua Anggota Legislatif dari PSI menjadi teladan dalam hal kehadiran di rapat-rapat DPRD Kota Bandung. Selain hadir di dalam rapat, juga hadir di ruang kantor fraksi PSI-PKB, menjadi ruang terisi di antara banyak ruang kosong sehari-hari. Baru ketika Pandemi melanda dan diputuskan bahwa Gedung DPRD Kota Bandung tidak dipakai, para Anggota Legislatif bekerja dari rumah masing-masing, atau dari Kantor DPD PSI Kota Bandung.
Di manapun, keterbukaan dan transparansi kerja antar Dewan PSI dan para pendukung, misalnya tim Tenaga Ahli, mengalir dengan lancar. Permasalahan ditemukan dan diangkat, dibahas bagaimana hal tersebut berdampak kepada rakyat secara umum. Kadang pembahasan tentang Raperda, membahas dalam rangka menentukan sikap dan membangun Pandangan Umum. Kadang membahas pengawasan dan perilaku Eksekutif. Kini, membahas Anggaran.
Sayangnya, kebanyakan Pandangan Umum dan kritik serta koreksi yang dikemukakan hanya disimpan dalam laci. Kami pernah berdiskusi panjang lebar tentang Pandangan Umum mengenai pertanggungjawaban Walikota, ternyata dokumen yang semula diharapkan dibacakan itu kembali hanya masuk laci. Sebagai kelompok kecil, suara PSI seringkali diabaikan oleh Walikota dan parpol pemenang mayoritas kursi di DPRD Kota Bandung. Hal ini membuat kami semakin solid dan semakin dalam menganalisa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung.
Ketika Pandemi mulai terjadi di awal tahun 2020, kami menyadari ada tantangan yang lebih krusial. Pandemi adalah Bencana Alam, suatu musibah yang seharusnya ditanggapi secara khusus. Kenyataannya, demi melawan Pandemi kita semua melalui tahap-tahap Pembatasan Sosial, juga Pembatasan Kegiatan.Â
Muncul New Normal dan pola hidup yang berubah drastis, berlangsung mulai dari pertengahan bulan Maret hingga sekarang, dengan model PPKM berlevel. Untuk masa Natal dan Tahun Baru 2022, Pemerintah sudah menetapkan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia. Artinya, pembatasan masih berlaku, sementara kita melihat bahwa Pandemi Covid mengalami mutasi menjadi varian baru yang dikatakan lebih menular. Semoga tidak juga lebih mematikan.
Secara kemasyarakatan, ada masalah dalam segala hal. Bagaimana orang berbelanja, berdagang, telah berubah. Bagaimana orang bepergian, sistem tranportasi, berubah. Bagaimana orang sekolah, bagaimana orang bekerja, juga berubah. Banyak yang tidak bisa mengikuti perubahan, sehingga usahanya tutup.Â
Banyak jalur distribusi barang bahan baku, bahan pembantu, bahan kemasan, serta alat produksi tersendat. Pengusaha yang mempunyai nilai stok besar, buru-buru mencairkan stoknya dengan harga murah -- kadang dibawah harga belinya -- supaya bisa pegang uang tunai. Sudah barangnya terjual, ia tidak mampu mengisi kembali stoknya, barang sudah tidak tersedia. Atau tersedia dengan harga jauh lebih tinggi.
Dalam keadaan demikian, kita semua mengalami dampak dari perubahan iklim. Terjadi curah hujan lebih tinggi, terjadi topan badai lebih sering. Terjadi banjir, pohon tumbang, dan genangan air yang tinggi meluas di Kota Bandung, termasuk di tempat yang dari dulu tidak pernah ada genangan. Hal ini juga menghambat transportasi, menghambat proses ekonomi yang beralih dari offline menjadi online. Jalanan menjadi rusak, saluran drainase lebih rusak lagi.
Kekacauan logistik menjadi penyebab utama terhentinya pengangkutan sampah, dan cuaca membuat penyelesaian persampahan menjadi lebih rumit. Air di TPS membawa sampah ke mana-mana. Dalam keadaan demikian, ada masalah dengan truk sampah, bahan bakarnya, dan orang-orangnya, kini dipindah dari PD Kebersihan menjadi bagian dari Dinas Lingkungan Hidup. Perubahan manajerial di tengah kondisi pelik ini tak urung menurunkan kinerja, sehingga lebih banyak lagi sampah tidak terangkut.
Kita semua mengalami hal-hal ini. Anggota Legislatif dari PSI bukan hanya menggumuli pasal demi pasal, anggaran demi anggaran di ruang DPRD yang nyaman, tetapi juga berusaha memahami apa yang terjadi di lapangan.
Sampai di sini, kita bisa melihat betapa pentingnya RAPBD 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung di 2022 menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Masalahnya di awal: kami tidak mendapatkan akses untuk melihat detil anggaran hingga komponen. Jadi hanya bisa melakukan analisa berdasarkan rangkuman. Baru belakangan mendapatkan akses ke SIPD untuk melihat detail, dan kondisinya mencengangkan. Tidak heran, kondisi Kota Bandung seperti begini!
Kalau anggaran untuk pemeliharaan jalan tidak cukup, maka jangan heran banyak jalan berlubang.
Kalau anggaran untuk rehabilitasi drainase tidak cukup, maka jangan heran air terus menggenangi jalanan.
Kalau anggaran untuk penerangan lingkungan perumahan dipangkas, maka jangan heran di tahun 2022 ada lingkungan hidup yang gelap.
Selain yang dipangkas, kami juga menemukan pemborosan-pemborosan. Membayar saluran internet 200 MBps dengan nilai ratusan juta rupiah per bulan? Itu sangat luar biasa. Mengapa Pemerintah Kota Bandung membutuhkan saluran internet internasional sedemikian rupa, hingga bermiliar-miliar?
Di tahun 2021 ini ada anggaran dinas pendidikan bertambah 200 M, antara lain untuk pembuatan mebel yang nilainya puluhan miliar. Mengapa harus puluhan miliar lagi di tahun 2022?
Lalu dengan semua pemangkasan, ada hibah untuk Guru Agama yang tidak dipangkas, nilainya 43,7 Milyar. Dengan kondisi semua SKPD mengalami pemangkasan, apa justifikasinya hibah untuk Kementerian Agama? Ini adalah Kota Bandung, bukan kota satu agama. Penduduknya bermacam-macam agama kepercayaannya, mengapa menghabiskan puluhan miliar untuk hibah guru agama saja, yang disinyalir hanya dari satu kelompok saja?
Jadi, keputusan untuk menolak RAPBD 2022 bukan keputusan emosional, tetapi sudah berulangkali digumuli, dipikirkan, diperdebatkan. Hingga larut malam kami berdiskusi via zoom, berdiskusi lagi lewat telepon, melihat apakah ada pembenaran yang bisa diberikan kepada RAPBD 2022. Tentunya, kami juga berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli, sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh DPP. Tidak bisa jadi sok pintar dalam hal krusial, bukan?
Kesimpulannya: tidak ada. Lihat seluruh RAPBD 2022, apa yang disebut Program Pemulihan Ekonomi adalah program lama yang biasa, yang ditaruh di tabel sebagai kegiatan pemulihan ekonomi. Apanya, bagaimananya bisa memulihkan ekonomi?
Bagaimana dampaknya bagi rakyat luas, kalau Pemerintah Kota tidak bekerja? Kehidupan semakin merosot. Orang harus berjuang sendiri untuk membangun dari tengah resesi. Pemerintah Kota angkat tangan. Lepas tangan.
Kami tidak bisa ambil bagian dari RAPBD semacam itu.
Kami walkout.
Semoga dengan ini, ada kesadaran dan ada perhatian dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, untuk meninjau kembali RAPBD. Karena semua orang yang belajar ekonomi, sedikit saja mempelajari RAPBD 2022 pasti akan melihat bahwa anggaran seperti ini tidak menjadi solusi bagi pemulihan ekonomi, sekaligus memulihkan kondisi kehidupan yang rusak karena alam.
Menjawab Pak Walikota: kami sangat paham masalah. Apakah Bapak paham? Apakah Bapak membca?
Menjawab Pak Ketua DPRD: kami selalu bertindak sesuai apa  yang benar. Bapak tinggal buka laci dan baca kembali semua tulisan yang kami berikan. Siapa bilang kami selalu setuju dalam rapat?
Bagi warga Kota Bandung, mohon doanya agar kami tetap melakukan apa yang benar.
Bandung 30 November 2021
Anggota Legislatif DPRD Kota Bandung dari PSI
beserta Tim Tenaga Ahli
Donny A. Wiguna, ST.MA, CFP, QWP, AEPP, QFE
