Sampai di sini, kita bisa melihat betapa pentingnya RAPBD 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung di 2022 menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Masalahnya di awal: kami tidak mendapatkan akses untuk melihat detil anggaran hingga komponen. Jadi hanya bisa melakukan analisa berdasarkan rangkuman. Baru belakangan mendapatkan akses ke SIPD untuk melihat detail, dan kondisinya mencengangkan. Tidak heran, kondisi Kota Bandung seperti begini!
Kalau anggaran untuk pemeliharaan jalan tidak cukup, maka jangan heran banyak jalan berlubang.
Kalau anggaran untuk rehabilitasi drainase tidak cukup, maka jangan heran air terus menggenangi jalanan.
Kalau anggaran untuk penerangan lingkungan perumahan dipangkas, maka jangan heran di tahun 2022 ada lingkungan hidup yang gelap.
Selain yang dipangkas, kami juga menemukan pemborosan-pemborosan. Membayar saluran internet 200 MBps dengan nilai ratusan juta rupiah per bulan? Itu sangat luar biasa. Mengapa Pemerintah Kota Bandung membutuhkan saluran internet internasional sedemikian rupa, hingga bermiliar-miliar?
Di tahun 2021 ini ada anggaran dinas pendidikan bertambah 200 M, antara lain untuk pembuatan mebel yang nilainya puluhan miliar. Mengapa harus puluhan miliar lagi di tahun 2022?
Lalu dengan semua pemangkasan, ada hibah untuk Guru Agama yang tidak dipangkas, nilainya 43,7 Milyar. Dengan kondisi semua SKPD mengalami pemangkasan, apa justifikasinya hibah untuk Kementerian Agama? Ini adalah Kota Bandung, bukan kota satu agama. Penduduknya bermacam-macam agama kepercayaannya, mengapa menghabiskan puluhan miliar untuk hibah guru agama saja, yang disinyalir hanya dari satu kelompok saja?
Jadi, keputusan untuk menolak RAPBD 2022 bukan keputusan emosional, tetapi sudah berulangkali digumuli, dipikirkan, diperdebatkan. Hingga larut malam kami berdiskusi via zoom, berdiskusi lagi lewat telepon, melihat apakah ada pembenaran yang bisa diberikan kepada RAPBD 2022. Tentunya, kami juga berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli, sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh DPP. Tidak bisa jadi sok pintar dalam hal krusial, bukan?
Kesimpulannya: tidak ada. Lihat seluruh RAPBD 2022, apa yang disebut Program Pemulihan Ekonomi adalah program lama yang biasa, yang ditaruh di tabel sebagai kegiatan pemulihan ekonomi. Apanya, bagaimananya bisa memulihkan ekonomi?
Bagaimana dampaknya bagi rakyat luas, kalau Pemerintah Kota tidak bekerja? Kehidupan semakin merosot. Orang harus berjuang sendiri untuk membangun dari tengah resesi. Pemerintah Kota angkat tangan. Lepas tangan.
Kami tidak bisa ambil bagian dari RAPBD semacam itu.
Kami walkout.
Semoga dengan ini, ada kesadaran dan ada perhatian dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, untuk meninjau kembali RAPBD. Karena semua orang yang belajar ekonomi, sedikit saja mempelajari RAPBD 2022 pasti akan melihat bahwa anggaran seperti ini tidak menjadi solusi bagi pemulihan ekonomi, sekaligus memulihkan kondisi kehidupan yang rusak karena alam.
Menjawab Pak Walikota: kami sangat paham masalah. Apakah Bapak paham? Apakah Bapak membca?
