Menelisik Motivasi Gatot Nurmantyo Menghembuskan Isu PKI

Minggu ini, ditengah pandemi covid19, Gatot Nurmantyo memiliki nasib yang berbeda dengan para musisi yang dibatasi manggung. Mantan Panglima TNI ini cukup beruntung mendapat jatah manggung, bukan hanya sekali, langsung dua kali. 

Manggungnya memang bukan di panggung musik, tetapi di panggung yang tidak kalah hingar bingarnya, panggung perpolitikan tanah air.

Isunya, tidak berasal dari aktifitas beliau di Gerakan KAMI. Kali ini, Gatot Nurmantyo mengisi panggung berbagai media cetak dan elektronik dengan isu PKI. Kendatipun mengusung isu yang sebenarnya sudah usang, kelihatannya cukup mampu mengangkat kembali nama mantan Jendral AD ini di kancah perpolitikan tanah air.

Gatot Nurmantyo mensinyalir bahwa pencopotan beliau dari jabatan Panglima TNI disebabkan oleh instruksi beliau kepada seluruh prajurit TNI untuk menonton film G 30 S PKI. Nah, beberapa hari berikutnya, setelah pernyataan beliau dibantah oleh Istana, dalam wawancara live di sebuah stasiun TV, beliau langsung mengklarifikasi bahwa pernyataannya ditafsirkan lain oleh masyarakat dan media. 

Dalam kesempatan itu pula, Gatot Nurmantyo menjelaskan secara gamblang bagaimana sikap beliau terkait pembahasan RUU HIP yang dianggapnya sebagai pengingkaran terhadap Pancasila dan mengulang kembali pernyataannya tentang ancaman kebangkitan kembali PKI di Indonesia.

Isu PKI yang dihembuskan lagi oleh mantan Panglima TNI ini, cukup menarik untuk disimak. Bagaimana tidak, pernyataan ini dilontarkan oleh seorang politikus. Sudah menjadi  kelaziman, pernyataan seorang politikus acapkali tersirat dan bersayap, tidak bisa ditafsirkan langsung secara harafiah.

Apakah pernyataan ini sekedar memancing ketertarikan warga ataukah ada maksud lain? Bagaimana relevansi isu PKI dengan langkah politik Gatot Nurmantyo?

Ideologi Terlarang yang Lagi Sekarat.

Sesungguhnya, bila ditinjau dari konstelasi geopolitik pasca perang dingin, ideologi komunis sebenarnya sudah kalah telak. Ideologi ini sudah sekarat, tergerus perubahan zaman dan perubahan prilaku manusia. Bahkan, negara yang masih menganut paham komunis bisa dihitung dengan jari.

Hanya tersisa, negara China, Korea Utara, Kuba, Vietnam, dan beberapa negara miskin di benua Afrika. Bahkan, di negara asalnya sendiri, Rusia, sudah meninggalkan ideologi komunis. 

Merujuk pada Pasal 13 Konstitusi negara yang disahkan pada tahun 1993, Rusia secara resmi menghapus ideologi komunis sebagai dasar negaranya. China sendiri, sejak lama sudah mengadopsi ekonomi pasar bebas demi mengejar kemajuan di bidang ekonomi.

Bagaimana dengan Indonesia? Seiring kegagalan G30S/PKI, keputusan Pemerintah sudah tegas, yakni dengan menerbitkan Ketetapan MPRS Nomor : XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan  atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/Marxisme-Leninisme. Artinya selama Ketetapan MPRS tersebut belum diubah. Tidak ada alasan bagi siapapun, diperkenankan untuk menghidupkan atau menyebarkan paham komunis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gatot Numantyo

Nah, entah apa yang terbersit di pikiran Gatot Nurmantyo, sampai harus mengungkit kembali isu PKI ini. Tindakan ini mengulangi kiprah beliau ketika menjabat sebagai Panglima TNI. Pada saat itu, beliau menginstruksikan seluruh prajurit TNI wajib menonton film G 30S PKI.

Padahal, seperti yang sudah dijelaskan diatas, ideologi komunis sudah termakan zaman, tidak mampu lagi mengakomodasi selera dan keinginan masyarakat dunia.

Apalagi di zaman sekarang, era kapitalisme yang mengagungkan kebebasan individu dan tidak membatasi kepemilikan pribadi. Rasa-rasanya sangat sulit menemukan masyarakat atau negara yang tertarik  menganut ideologi komunis. Ideologi yang membatasi kepemilikan individu dan mengekang kebebasan berpendapat. 

Nah, jangan-jangan mantan Panglima TNI hanya ingin membonceng isu PKI untuk menjaga popularitasnya, alih alih mempunyai fakta sahih yang mendukung pernyataan beliau bahwa ideologi komunis akan kembali dari kuburnya.

Bagaimana pun juga, isu komunis memang sangat menguntungkan untuk dijadikan bahan menarik perhatian dan keingintahuan warga. Bisa jadi, beliau berharap, isu PKI akan menarik simpati massa yang memang sering memanfaatkan isu ini untuk menyerang lawan politiknya.

Tambahan pula, di dalam pernyataannya Gatot Nurmantyo mengaitkan isu PKI dengan isu terkini, yaitu polemik pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Memang, semenjak pensiun dari TNI, Gatot Nurmantyo mulai menjajaki peruntungannya di dunia politik. Suatu langkah yang wajar, mengingat kebiasaan-kebiasaan para pendahulunya, acapkali figur Panglima TNI tertarik untuk berkiprah di dunia politik setelah pensiun dari karir militernya.

Bagaimana tidak, jabatan strategis dan kewenangan menggerakkan  ratusan ribu prajurit TNI, menjadikan sosok panglima TNI sangat powerfull dan diperhitungkan. Tambahan pula, kepopuleran Gatot Nurmantyo meningkat tajam pasca gerakan 411 dan 212.

Tidak heran, meskipun gagal, pasca meninggalkan jabatan Panglima TNI, beliau sempat dinominasikan sebagai calon presiden tahun 2019. 

Dimungkinkan, demi menjaga kans bertarung di Pilpres 2024, Gatot Nurmantyo mencoba tetap menjaga eksistensi dan kepopulerannya di dunia politik dengan turut serta melahirkan Gerakan KAMI dan sekarang ini, mencoba menghidupkan lagi isu PKI.

Tetapi, Pak Gatot seharusnya tidak boleh lupa juga, sejarah selalu berulang.  Sejak era LB Moerdani, memang sudah menjadi seperti tradisi, bahwa orang Nomor 1 di ABRI atau TNI, pasti digadang-gadang berpotensi menjadi Presiden atau wakil Presiden.

Tetapi begitu menanggalkan jabatan Panglima TNI yang secara otomatis mempreteli segala kewenangannya, kepopularan dan kekuatan para mantan panglima TNI ini, perlahan-lahan semakin tergerus dan tenggelam. 

Kalau memang Gatot Nurmantyo ingin bersaing menjadi calon Presiden di Tahun 2024, langkah yang ditempuh oleh SBY, Wiranto dan Prabowo bisa menjadi acuan. Para mantan Jendral ini meraih cita-cita politiknya dengan mendirikan partai politik, wadah yang ideal untuk dijadikan kendaraan politik.

Isu PKI Sebagai Alat Politik

Seiring berakhirnya rezim orde baru, kebenaran sejarah G30 S PKI memang kembali dipertanyakan. Tambahan pula, penetrasi internet mempermudah para penggiat sejarah untuk mendapat dan menggali informasi dari berbagai sumber. Malah informasi yang tergolong rahasia dari CIA, badan intelijen Amerika Serikat dapat diperoleh dengan mudah.

Tidak heran, kesimpangsiuran sejarah G30 S PKI menjadi bahan bagi sebagian politikus untuk meraih kepopuleran. Makin kesini, malah digunakan sebagai senjata untuk meyerang lawan politik.

Periku stigmatisasi PKI sangat berbahaya, apalagi hanya sebatas menuduh tanpa didasari fakta yang relevan. Motifnya malah seperti mengulang perilaku yang lazim dilakukan rezim orde baru, yakni menuduh lawan politik sebagai penganut paham komunis (ekstrim kiri) atau penganut paham agama fundamentalis (ekstrim kanan) untuk membungkam kritik terhadap keburukan pemerintah. 

Akhir kata, dengan kondisi bangsa yang masih rawan terpecah akibat residu Pilpres 2019, hendaknya para politikus dapat menahan syahwat politiknya barang sejenak, cobalah menghindari mengangkat isu-isu politik yang berpotensi membingungkan dan memecah belah bangsa. 

Salam