Mohon tunggu...
Don Zakiyamani
Don Zakiyamani Mohon Tunggu... Penulis - Penikmat Kopi Senja

personal web https://www.donzakiyamani.co.id Wa: 081360360345

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Mahfud Tak Setuju Referendum?

31 Mei 2019   21:10 Diperbarui: 31 Mei 2019   21:31 164
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Saya tidak tahu, apakah kentut di depan Presiden juga disebut makar? Satu hal yang pasti, negara telah gagal berdemokrasi.

Sebenarnya wajar negara gagal berdemokrasi bila para ahli Pancasila-nya seperti Mahfud MD; bila anggota BPIP punya syahwat jabatan politik berlebihan, tidak independen, bahkan cenderung partisan capres.

Wajar bila Yudi Latief yang waras mundur. Bukan karena tak mampu, namun karena ingin menjaga kualitas diri. Yudi Latief tidak ingin menjadi 'budak' penguasa dalam melegitimasi makna apa pun sesuai kehendak penguasa.

Mahfud harusnya belajar dari Yudi Latief. Jika tidak mampu, sebaiknya diam. Nilai-nilai Pancasila yang harusnya Anda sebarkan, bukan benih kebencian.

Sekadar mengingatkan, rakyat menggaji BPIP bukan untuk menjadikan anggotanya sebagai partisan. Pemahaman itu harus dimiliki Mahfud MD dan anggota BPIP lainnya.

Saya saksikan, anggota BPIP yang lain banyak menjaga lisan. Nah Mahfud, kenapa tidak seperti mereka? Mengapa isu Anda caplok dan anehnya tanpa data? Kasihan memang. Tapi kita harus tetap kritisi agar Mahfud MD tidak terus-terusan blunder.

Memang, efek kegagalan dijadikan cawapres sangat terasa. Mahfud seperti kehilangan visi, kehilangan arah, dan salah arah. Mahfud tidak mampu memahami posisinya, apalagi menempatkan diri pada posisi yang benar.

Kegagalan Mahfud MD berdampak makin tidak respeknya publik padanya maupun pada BPIP. Jika tidak paham Aceh dan Sumatra Barat maupun Sumatera pada umumnya, sebaiknya diam.

Publik sempat berharap Mahfud menjadi contoh dalam bernegara ketika ia menjadi Ketua Presidium KAHMI. Sayangnya ia terus-terusan tergelincir, mulai pernyataan soal "Islam garis keras" hingga "referendum".

Harusnya ia mendukung aspirasi daerah-daerah yang berpikiran waras dan progresif, daerah-daerah yang sudah jenuh terusan-terusan dibodohi pusat. Sebagai mantan aktivis HMI, kiranya Mahfud perlu membuka kembali NDP (Nilai Dasar Perjuangan).

Mengatakan referendum sebagai isu liar media sosial bisa dikategorikan hoaks. Berhati-hatilah, Kanda Mahfud, karier politik Anda harus masih panjang. Masih ada 2024 di mana Anda bisa saja menjadi capres.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun