3 Tahun Jokowi-JK dalam Angka

Kita ketahui bersama bahwa tahun 2017 Indonesia melaksanakan pilkada serentak tahap I, setidaknya ada 7 provinsi dengan melibatkan 76 kabupaten dan 18 kota. Jokwi-JK sukses melaksanakan pilkada tahap pertama tersebut, walaupun sempat terjadi tensi politik yang tinggi namun secara umum pilkada berjalan damai. 

sumber foto:KOMPAS

Aksi jutaan umat Islam yang sempat mewarnai pilkada DKI Jakarta juga mampu diredam Jokowi-JK, umat Islam masih percaya pada kedua pemimpin mereka. Penanganan aksi damai yang berakhir damai membuktikan Jokowi-JK mampu seirama dengan rakyat. Setidaknya hal itu dengan kehadiran Jokowi ditengah massa umat islam

sumber foto: KOMPAS/ Suasana shalat Jumat Presiden Joko Widodo di Silang Monas, Jakarta, Jumat (2/12/2016)

Bidang Lain

lalu bagaimana dengan bidang lainnya? secara umum selama 3 tahun ini Jokowi-JK dapat menstabilkan kondisi walaupun tentu saja ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan keduanya. Misalnya terkait hutang luar negeri dan angka kemiskinan serta pengangguran. Menurut data BPS pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Itu sebabnya Presiden Joko Widodo meminta anggaran untuk pengentasan kemiskinan pada tahun depan diperbesar nilainya.

Sumber foto: sinarrakyat

Angka pengangguran menurut BPS mengalami menurunan akan tetapi angkanya masih tinggi dan cukup merisaukan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2017 sebesar 5,33 persen, mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin dibanding Agustus 2016 dan turun sebesar 0,17 persen poin dibanding Februari 2016 (data BPS ). Penurunan belum mencapai 1 persen sehingga masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi-JK dan kabinet mereka.

Selain dua persoalan klasik diatas, Jokowi-JK memiliki dua agenda politik yang harus dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019. Dua agenda yang menyedot energi, baik materiil maupun psikis rakyat Indonesia. Pilkada serentak (2018) dan pemilu (2019). Sehebat apapun mereka tanpa dukungan rakyat dan parlemen, mereka bakal gagal memimpin disisa pemerintahan.