Dalam catatan Rezasyah, ada beberapa aspek yang perlu serius ditangani pemerintah Indonesia terhadap Papua sehingga menghilangkan pandangan buruk negara-negara dunia.
"Dari hal-hal seperti pemerataan ekonomi, pelibatan sumber daya manusia, pendidikan, menguatkan sektor IPTEK, meritokrasi, konsepsi mpemuliaan hukum, dan tegas terhadap pihak luar," imbuh Rezasyah.
Rezasyah mengimbau supaya siapa saja pemimpin Indonesia selanjutnya agar tidak menyepelekan masalah kedaulatan negara. Dengan begitu juga membuktikan bahwa provokasi Benny Wenda adalah salah.
Politisi reformasi Mahfudz Siddiq menyampaikan bahwa sikap Indonesia yang walk out dari MSG sudah benar sehingga mempengaruhi keputusan forum itu mengenai keinginan Benny Wenda Cs.
Mahfudz beranggapan, ULMWP, maupun golongan serupa lain di Papua merupakan kelompok kecil yang terus mengembangkan isu separatisme dan ide bermanuver di kancah internasional agar didukung.
Menurut Mahfudz, menyangkut isu Papua  dapat diklasterisasi menjadi tiga bagian yaitu pertama MSG dan Pasicif Island Forum, lalu kedua lembaga multilateral, serta terakhir negara yang mempunyai hubungan dgn Indonesia tapi ada kepentingan dengan isu domestik.
Mahfudz mengatakan, masalah Papua yang telah masuk international affair harus diselesaikan secara kuat melalui penguatan hubungan bilateral negara MSG dan pendekatan budaya.
Sedangkan Ketua Badan Musyawarah Papua Willem Frans Ansanai mengemukakan keyakinannya bahwa kedaulatan NKRI pasti tetap utuh meski muncul isu separatisme Papua.Â
"Benny Wenda akan kesulitan mewujudkan keinginannya sebab
Otonomi baru yang diberikan pemerintah saat iniembuat masyarakat Papua merespon dinamika politik dan pembangunan baru secara baik," papar Willem.
Willem menyebut, penyelesaian Papua sudah selesai dari sisi histori, pengakuan internasional, maupun visi pembangunan. Willem menegaskan, bila keinginan Benny Wenda Cs bukanlah mewakili aspirasi seluruh rakyat Papua dan tujuh suku besar di sana.
