Jakarta - Forum Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) telah menolak permintaan Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat (ULMWP) pimpinan Benny Wenda memjadi anggota tetap asosiasi.
Diketahui, Forum MSG berlangsung di Port Vila, Vanuatu, 23-24 Agustus lalu. Dalam MSG, Benny Wenda diberikan kesempatan berpidato menyampaikan pandangannya terkait Papua Barat.
Namun delegasi perwakilan Indonesia yang hadir memutuskan keluar ruang forum MSG (walk out) sebab menilai apa yang dikemukakan Benny Wenda sudah pasti tidak benar dan lebih berat menyudutkan sepihak.
Menurut pemerhati isu strategis dan global Prof Dubes Imron Cotan, saat ini telah terjadi pergeseran pandangan negara lain melihat Papua.
Imron menjelaskan, hal ini disebabkan  bangsa lain menyadari bahwa Indonesia adalah negara besar yang diakui di regional serta global. Kemudian juga bila berkonfontasi dengan Indonesia ternyata tidak mengubah status Papua yang tetap bagian integral NKRI.
"Selanjuthya kesalahan pemikiran Vanuatu yang selama ini merasa Papua adalah nenek moyang mereka sehingga perlu diberikan kebebasan. Lainnya adalah akibat pandemi muncul pandangan harus bekerjasama antar-negara berbasis aturan. Terakhir, MSG tidak menerima UMLWP karena bukan entitas berdaulat berdasarkan Montivideo Convention," ujar Imron.
Imron pun mengungkapkan, berdasarkan kajiah ilmiah dan pemantauan yang dilakukan oleh kampus UGM justru ditemukan banyak pelanggaan HAM Â di Papua dilakukan dari para kelompok separatis.
"Oleh sebab itu Benny Wenda sebaiknya sudah mengevaluasi pergerakannya yang selama ini sia-sia dan sudah banyak gagal di forum internasional, antara lain MSG," ucap Imron.
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Prof Teuku Rezasyah menuturkan, pemerintah harus menunjukkan bahwa pembangunan di Papua dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
Hal ini, lanjut Rezasyah, sekaligus juga akan melemahkan amunisi Benny Wenda Cs di forum internasional yang kerap bersuara negatif terkait sikap Indonesia ke rakyat Papua.
Dalam catatan Rezasyah, ada beberapa aspek yang perlu serius ditangani pemerintah Indonesia terhadap Papua sehingga menghilangkan pandangan buruk negara-negara dunia.
"Dari hal-hal seperti pemerataan ekonomi, pelibatan sumber daya manusia, pendidikan, menguatkan sektor IPTEK, meritokrasi, konsepsi mpemuliaan hukum, dan tegas terhadap pihak luar," imbuh Rezasyah.
Rezasyah mengimbau supaya siapa saja pemimpin Indonesia selanjutnya agar tidak menyepelekan masalah kedaulatan negara. Dengan begitu juga membuktikan bahwa provokasi Benny Wenda adalah salah.
Politisi reformasi Mahfudz Siddiq menyampaikan bahwa sikap Indonesia yang walk out dari MSG sudah benar sehingga mempengaruhi keputusan forum itu mengenai keinginan Benny Wenda Cs.
Mahfudz beranggapan, ULMWP, maupun golongan serupa lain di Papua merupakan kelompok kecil yang terus mengembangkan isu separatisme dan ide bermanuver di kancah internasional agar didukung.
Menurut Mahfudz, menyangkut isu Papua  dapat diklasterisasi menjadi tiga bagian yaitu pertama MSG dan Pasicif Island Forum, lalu kedua lembaga multilateral, serta terakhir negara yang mempunyai hubungan dgn Indonesia tapi ada kepentingan dengan isu domestik.
Mahfudz mengatakan, masalah Papua yang telah masuk international affair harus diselesaikan secara kuat melalui penguatan hubungan bilateral negara MSG dan pendekatan budaya.
Sedangkan Ketua Badan Musyawarah Papua Willem Frans Ansanai mengemukakan keyakinannya bahwa kedaulatan NKRI pasti tetap utuh meski muncul isu separatisme Papua.Â
"Benny Wenda akan kesulitan mewujudkan keinginannya sebab
Otonomi baru yang diberikan pemerintah saat iniembuat masyarakat Papua merespon dinamika politik dan pembangunan baru secara baik," papar Willem.
Willem menyebut, penyelesaian Papua sudah selesai dari sisi histori, pengakuan internasional, maupun visi pembangunan. Willem menegaskan, bila keinginan Benny Wenda Cs bukanlah mewakili aspirasi seluruh rakyat Papua dan tujuh suku besar di sana.
Direktur Moya Institute Hery Sucipto mengatakan, diplomasi yang intensif dengan negara lain penting dilakukan pemerintah Indonesia guna meredam isu disampaikan Benny Wenda Cs. Pemerintah, pungkas Hery, perlu menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan di Papua ke negara internasional.(*)
