Mohon tunggu...
Nurfahmi Budi Prasetyo
Nurfahmi Budi Prasetyo Mohon Tunggu... Jurnalis - Menulis kalau lagi mood

Penguber kuliner, tertarik politik & penggila bola

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Branding dan Marketing Membangun Sulbar

8 Juni 2023   11:58 Diperbarui: 8 Juni 2023   12:07 216
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh - Foto: Infokom Pemprov Sulbar

"Hanya dalam 10 hari kerja para ASN Pemprov bertransformasi tata kelola bergerak dengan menggunakn tanda tangan elektronik."

Dimulai sejak 14 Mei para ASN berlatih menerapkan tanda Elektronik semua naskah dinas terutama surat menyurat internal maupun eksternal.

"Dalam 10 hari terdapat 37 OPD sudah bisa menerapkan, semua surat-surat bisa diproses dimana pun berada, karena sudah menerapkan tanda tangan elektronik, sudah dengan QR Code," ucapnya.

Dengan begitu para ASN tidak lagi menggunakan tanda tangan bolpoin dan cap stempel. Sehingga para ASN dapat mengerjakan tugas dinas dimana pun. Sehingga tidak ada alasan keterlambatan pelayanan publik karena pejabatnya sedang dinas luar, sedang rapat, sedang di Jakarta atau tidak sedang di kantor.

Di sisi lain, tahun politik menjadi tantangan bagi pemda yang APBD-nya kecil, termasuk Sulbar, karena harus mengucurkan anggaran kepada lembaga penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan. Zudan sudah menyiapkan strategi untuk mengakali tantangan ini tanpa harus mengurangi pelayanan publik, terutama pembangunan infrastruktur dasar dan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Uang ke masyarakat enggak boleh berkurang. Maka, kita harus berhemat beberapa pos. Misalnya, perjalanan dinas bagaimana kalau kita cek? Listrik bagaimana kemudian kayak rapat-rapat di hotel itu bisa enggak pindah di kantor saja? Nah, kita harus ada kesadaran bersama yang kita bangun bersama ASN," katanya.

Kemendagri pun akan digandeng Zudan agar setiap sen uang negara yang dikucurkan Pemprov Sulbar tepat sasaran dan tepat guna. Pangkalnya, kesalahan melakukan pendataan, seperti jumlah stunting dan kemiskinan ekstrem, berakibat fatal: perencanaan pembangunan tidak akurat. "Dan itu, kan, sebenarnya pengunaan dananya bisa di-tracking. Nah, cara men-tracking anggaran itu bisa melalui evaluasi APBD di Kementerian Dalam Negeri."

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun