"Jarang sekali ASN memikirkan branding-marketing itu. Jadi, seolah-olah miliknya pengusaha. Padahal, pemerintah harus membangun ASN yang berjiwa wirausaha karena harus cari duit pemda itu. APBD-nya, kan, harus asli dari pendapatan daerah. Kalau ekonomi berputar, restoran berputar, pajak dari restoran kabupaten/kota akan masuk, [daerah] hidup, retribusinya bagus nanti," paparnya.
Pemerintah memiliki keterbatasan untuk melakukan pembangunan. Zudan tak tutup mata dengan fakta ini. Mantan Pj. Gubernur Gorontalo ini pun akan mengedepankan pendekatan kolaborasi dalam pembangunan daerah dan penyelesaian beragam masalah yang ada.Â
Dicontohkannya dengan mengajak institusi pendidikan turut tergerak mencari solusi kemiskinan ekstrem dan mencegah terjadinya perkawinan anak serta mengajak swasta turut mengucurkan beasiswa guna menekan angka putus sekolah.
Zudan mafhum bahwa perlu sinergisitas dan hubungan harmonis agar kolaborasi dengan berbagai pihak terlaksana dengan baik. Pun demikian dengan DPRD, yang baginya "satu rumah beda kamar" dengan eksekutif lantaran sama-sama unsur penyelenggaraan pemda.
"Jadi, kalau gubernurnya jelek, berarti DPRD-nya ikut jelek, berarti awasinnya ikut jelek karena ini satu paket. Dua-duanya harus berjalan bagus. Nah, maka kita harus tunduk pada rencana pembangunan daerah. Kita harus fokus di situ," ucap dosen sejumlah perguruan tinggi ini.
Komunikasi merupakan kunci agar relasi dengan pihak lain terbangun dan kuat. Zudan pun mengutamakan kegiatan informal dengan berbagai elemen agar kedekatan tersebut tercipta. "Metodenya? Kita harus ngopi bareng, duduk bareng."
Ia juga tak segan-segan mengadopsi hal baik yang ada di daerah bahkan negara lain. Ia tergiur dengan apiknya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kultur bekerja di Jepang, termasuk semangat pantang menyerah. Ini memantiknya untuk mengoptimalkan kerja sama dengan provinsi lain di "Negeri Sakura" atau sister province yang telah terbangun.
"Kemudian, bekerja harus bisa dari mana pun (work from anywhere). Itu yang bisa harus ditiru karena kita paham Sulawesi Barat itu jalur penerbangannya sulit, harus di luar daerah beberapa hari. Maka, kita harus ubah cara bekerjanya menjadi working from anywhere, bisa kerja dari mana pun. Itu langkah yang saya dorong terus-menerus," ungkapnya.
Perkembangan teknologi yang cepat menjadi peluang untuk mengakselerasi kerja-kerja pemerintahan. Pengalaman memberlakukan tanda tangan digital (e-sign) saat mengomandoi Ditjen Dukcapil akan dibawanya ke Pemprov Sulbar. Dus, para ASN dapat bekerja dari mana saja.
"Salah satu lambatnya pelayanan ini adalah ketika PNS dinas luar, itu layanannya berhenti. Maka, saya dorong sebulan ini semua harus bisa e-sign. Kalau dengan tanda tangan digital atau digital signature itu ritme kerja akan tambah cepat. Ini yang kita dorong," ujarnya.
Tak butuh waktu lama, 10 hari Zudan di Sulbar, ASN Pemprov mulai menerapkan digitalisasi dengan tandatangan elektronik.
