Membegal Peredaran Obat Hewan Ilegal

Di tengah derasnya perkembangan teknologi dan informasi, terdapat persoalan yang masih membutuhkan perhatian dan komitmen kita semua. Salahsatunya adalah semakin maraknya penjualan obat hewan berlabel obat keras dan obat hewan ilegal melalui Market Place (toko daring).

Buktinya, ketika kita mencari obat hewan jenis apa saja, di market place, kita tinggal ketik, klik, bayar, tidak perlu resep dokter dan barang dikirim. Begitu sederhana dan sangat mudah. 

Padahal, obat hewan layaknya juga obat pada manusia, merupakan sediaan yang harus dikendalikan peredaraannya. Apalagi, sejatinya kandungan antara obat hewan dan obat manusia juga tidak memiliki perbedaan.

Baca juga: Kesadaran pada Hewan dan Dokter Hewan Abal-Abal

Buktinya, profesi apoteker juga tidak dibedakan. Apoteker memiliki kewenangan absolut, baik pada obat manusia maupun pada obat hewan. Tidak ada profesi apoteker khusus untuk obat hewan.

Peraturan Peredaran Obat Hewan 

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2017, Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan Biologik, Farmasetik, Premiks, dan sediaan Obat Alami.  

Selanjutnya, Obat Hewan berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, diklasifikasikan menjadi tiga, yakni Obat Keras; Obat Bebas Terbatas; dan Obat Bebas. 

Baca juga: Sudahkah Hewan Kita Sejahtera?

Sementara itu, Obat Keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter Hewan. Tidak boleh dijual belikan secara bebas. Baik secara offline (langsung) maupun secara online (melalui market place).

Bahkan, Pemakaian Obat Keras wajib dilakukan oleh dokter Hewan atau tenaga kesehatan Hewan di bawah pengawasan dokter Hewan. Tidak boleh diaplikasikan sembarangan. Termasuk Obat Hewan yang diberikan secara parenteral (disuntikkan) diklasifikasikan sebagai Obat Keras. 

Baca juga: Penyakit Hewan dan Keberpihakan pada Hewan Kesayangan

Kemudian, bahan diagnostik diklasifikasikan sebagai Obat Keras, jika mengandung bahan yang termasuk klasifikasi Obat Keras; dan/atau bentuk sediaan dan cara penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai Obat Keras. 

Obat Hewan Kategori Obat Keras

Adapun yang termasuk obat keras dan tidak diperkenankan dijual tanpa resep dokter hewan diantaranya adalah obat hewan yang mengandung zat aktif pada Antibiotika, Antiparasit, Antiprotozoa, Anthelmentik, analgesik dan antipiretik, antiinflamasi, antihistamin, Depresansia susunan saraf pusat, Stimulansia, Diuretik, Antikoagulan, Semua vaksin penyakit bakteri, virus, Hewan yang disebabkan oleh mikoplasma, parasit, atau kombinasinya, yang keberadaan penyakitnya sudah ada di Indonesia dan serum kebal/ antisera.

Partisipasi Masyarakat

Untuk memutus rantai penjualan obat hewan berkategori obat keras tanpa resep dokter hewan di market place, diperlukan partisipasi semua pihak, termasuk mencegah peredaran obat hewan ilegal.

Obat hewan ilegal merupakan Obat hewan yang tidak terdaftar (tidak memiliki nomor registrasi) ataupun sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi tetapi masa berlakunya telah habis. Registrasi obat hewan diterbitkan oleh Kementerian Pertanian RI.

Mengingat peliknya persoalan obat hewan, rasanya tidak berlebihan jika urusan obat hewan pengawasan dan pendaftarannya disatukan saja melalui BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Apalagi, potensi pelanggaran obat hewan sejatinya juga cukup besar, sama besarnya juga dengan potensi pelanggaran pada obat manusia.

Sebut saja, adanya kasus penyalahgunaan Kasus 'narkoba zombie' menjadi ancaman paling mematikan di Amerika Serikat belum lama ini. Para penggunanya menggabungkan obat penenang hewan yang disebut xylazine, atau dikenal dengan nama seperti tranq, tranq dope, dan obat zombie, dengan obat-obatan terlarang seperti fentanyl dan heroin. 

Artinya, pengawasan obat, baik untuk manusia maupun obat untuk hewan, harus komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong. Apalagi, harus tersekat karena batasan birokrasi. 

Sekali lagi, karena rumpun antara obat hewan dan obat manusia sama, sebaiknya dijadikan satu saja melalui BPOM. Semoga lebih komprehensif sehingga upaya membegal peredaran obat hewan ilegal menjadi lebih massif dan lebih optimal.