Dilema Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Karantina Pertanian

7. Royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian

8. Denda administratif sektor pertanian.

Selanjutnya, sebagai Kementerian Negara, Kementan sebenarnya juga tidak hanya dituntut untuk memperoleh penerimaan negara. Namun, di sisi lain, Kementan melalui Badan Karantina Pertanian misalnya, harus menjaga wilayah agar tidak tersebarnya Penyakit Hewan, Penyakit Tumbuhan dan Media pembawa penyakit lainnya, dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Bahkan dari luar negeri masuk ke dalam negeri (dalam wilayah NKRI).

Upaya ini tentu tidak mudah bagi korps karantina pertanian. Disatu sisi mereka dituntut BNPB, tapi disatu sisi mereka harus menjaga wilayah. 

Adanya penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan yang berdampak pada penutupan wilayah, terutama pelarangan pemasukan dari zona merah (daerah tertular) ke zona hijau (daerah bebas), tentu ini mengurangi PNBP. Bahkan, bisa jadi PNBP nya tidak dapat mencapai target.

Demikian juga adanya penutupan wilayah karena penyakit lainnya. Seperti:  penutupan pulau Timor provinsi Nusa Tenggara Timur dari masuk dan keluarnya Hewan Pembawa Rabies (HPR) juga tentu saja menghambat penerimaan negara bukan pajak.

Akan tetapi, kita sangat percaya, bahwa menjaga wilayah dari ancaman penyakit, terutama zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia), jauh lebih penting ketimbang mengejar target PNBP. 

Tapi masalahnya, kalau PNBP tidak tercapai, Tunjangan Kinerja (Tukin) para ASN terkait akan di pangkas. Benarkah? Jika ini terjadi, Ini yang dilema.