Mohon tunggu...
Iwan Berri Prima
Iwan Berri Prima Mohon Tunggu... Dokter - Pejabat Otoritas Veteriner

Seorang Dokter Hewan | Pegiat Literasi | Pejabat Eselon III di Pemda

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Dilema Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Karantina Pertanian

3 Juni 2023   07:04 Diperbarui: 3 Juni 2023   07:13 170
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi apel dalam rangka Operasi Patuh Karantina. Kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Sri Bay Intan Kijang, Bintan (Sumber: Dok. Pri)

7. Royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian

8. Denda administratif sektor pertanian.

Selanjutnya, sebagai Kementerian Negara, Kementan sebenarnya juga tidak hanya dituntut untuk memperoleh penerimaan negara. Namun, di sisi lain, Kementan melalui Badan Karantina Pertanian misalnya, harus menjaga wilayah agar tidak tersebarnya Penyakit Hewan, Penyakit Tumbuhan dan Media pembawa penyakit lainnya, dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Bahkan dari luar negeri masuk ke dalam negeri (dalam wilayah NKRI).

Upaya ini tentu tidak mudah bagi korps karantina pertanian. Disatu sisi mereka dituntut BNPB, tapi disatu sisi mereka harus menjaga wilayah. 

Adanya penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan yang berdampak pada penutupan wilayah, terutama pelarangan pemasukan dari zona merah (daerah tertular) ke zona hijau (daerah bebas), tentu ini mengurangi PNBP. Bahkan, bisa jadi PNBP nya tidak dapat mencapai target.

Demikian juga adanya penutupan wilayah karena penyakit lainnya. Seperti:  penutupan pulau Timor provinsi Nusa Tenggara Timur dari masuk dan keluarnya Hewan Pembawa Rabies (HPR) juga tentu saja menghambat penerimaan negara bukan pajak.

Akan tetapi, kita sangat percaya, bahwa menjaga wilayah dari ancaman penyakit, terutama zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia), jauh lebih penting ketimbang mengejar target PNBP. 

Tapi masalahnya, kalau PNBP tidak tercapai, Tunjangan Kinerja (Tukin) para ASN terkait akan di pangkas. Benarkah? Jika ini terjadi, Ini yang dilema.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun