Kelima titik kritis tersebut adalah pengawasan dan penerapan hiegene sanitasi pada: tempat budidaya; di tempat produksi pangan asal Hewan; di rumah potong Hewan; di tempat pengumpulan dan penjualan; dan dalam pengangkutan.
Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu
Langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas yang membidangi urusan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dalam pengawasan pangan terpadu, untuk merespon maraknya peredaran daging segar bermasalah, patut kita apresiasi.
Biasanya, tim ini akan melakukan inspeksi ke pasar, mengecek kondisi daging segar yang diperdagangkan, dan memberi teguran kepada pedagang yang terbukti menjual daging segar yang tidak layak dikonsumsi.
Namun, tampaknya upaya inipun menemui jalan terjal. Pasalnya, tidak semua daerah mampu melakukannya. Hanya pemda yang memiliki urusan Kesmavet saja yang melakukannya. Hal ini sebagai dampak bahwa urusan kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner adalah urusan pilihan bagi pemda. Setiap Pemda tidak memiliki kewajiban menjalankan urusan itu.
Meski demikian, kita patut sependapat sebagaimana apa yang telah disampaikan Sudaryatmo (Yayasan Layanan Konsumen Indonesia), bahwa maraknya peredaran daging tidak layak konsumsi juga tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sudah waktunya, pedagang yang terbukti menjual daging bermasalah, tidak hanya didekati terbatas pada pelanggaran administrasi belaka, tetapi sebagai perbuatan kriminal yang bisa diancam pidana.Â
Dasarnya adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada pasal 8 ayat (1) tentang larangan pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal 2 (dua) milyar rupiah.
Mari kita bijak, karena kesehatan adalah segalanya.
