Nomor Kontrol Veteriner dan Unit Usaha Produk Hewan

18. Usaha pengolahan produk hewan nonpangan; dan 

19. Usaha pengolahan sarang burung walet. 

Adanya penerbitan NKV merupakan sebuah jaminan bukti kehadiran pemerintah kepada masyarakat, bahwa Unit Usaha Produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan secara terus menerus. Oleh sebab itu, membeli produk pangan asal hewan selain logo halal, juga logo NKV perlu diperhatikan. 

Logo halal tentu untuk memberikan kepastian kehalalan bagi umat muslim, sedangkan NKV merupakan bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk Hewan.

Cara Mendapatkan NKV

Untuk mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner, akan diberikan dalam bentuk sertifikat oleh pejabat Otoritas Veteriner Provinsi setempat. Caranya adalah Setiap Orang yang mempunyai Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada gubernur melalui Dinas Daerah Provinsi secara daring dan NKV tersebut akan berlaku selama 5 (lima) tahun. 

Dalam mengajukan permohonan, terdapat dua persyaratan, yakni persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Adapun Persyaratan administrasi meliputi: fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik Unit Usaha Produk Hewan; surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan oleh orang lain; surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Unit Usaha Produk Hewan; fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha; surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat.

Kemudian, perjanjian pengelolaan usaha jika kegiatan di tempat usaha milik orang lain dan surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Sedangkan Persyaratan teknis yang wajib dipenuhi oleh pemohon meliputi: prasarana dan sarana memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan; mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan; dan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang Higiene dan Sanitasi atau kesejahteraan hewan bagi yang dipersyaratkan. 

Setelah itu, Dinas Daerah Provinsi akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dimaksud paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Dalam hal persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring. Lalu dalam hal persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.