Debat Capres Ketiga dan Poin-Poin Penting yang Seharusnya Mengemuka

Hari Minggu 7 Januari lalu masyarakat Indonesia sudah menyaksikan tiga calon presiden Republik Indonesia bertemu langsung di panggung debat calon presiden 2024.  Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo  beradu gagasan mengemukakan program kerja terbaik mereka.

Selama 120 menit ketiga capres membahas tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional (subtema globalisasi), geopolitik (subtema politik luar negeri). Topik ini menarik mengingat dunia yang semakin saling saling memengaruhi dan posisi Indonesia yang menurut pembukaan UUD 1945 punya andil  "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

Tema pertahanan adalah topik menarik jika mengaitkan dengan bagaimana praktek Indonesia mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman dan gangguan dengan menerapkan sistem pertahanan semesta. Ini artinya pertahanan negara bukanlah kewajiban semata Tentara Nasional Indonesia alias TNI, melainkan juga  hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia.

Undang-undang Nomer 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Keamanan Negara menyebut istilah komponen cadangan dan komponen pendukung. Undang-undang tersebut juga menyebutkan pelatihan dasar kemiliteran bagi calon komponen cadangan. Persoalan ini sempat menjadi isu publik karena penafsiran pelatihan dasar kemiliteran awalnya disamakan dengan wajib militer. Sayangnya ketiga capres tidak membahas isu ini .

Persoalan alutsista atau alat utama sistem senjata akan sangat menarik dibahas dalam debat capres kali ini. Posisi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan  di satu sisi menguntungkan karena  sebagai subjek pelaksana kebijakan pemerintah selama lima tahun terakhir. Namun di sisi lain posisi ini juga sangat rentan dengan kritikan oleh Anies Baswedan yang memposisikan sebagai oposisi. 

Sementara Ganjar Pranowo sebagai capres No.3 sebetulnya dalam posisi yang lebih sulit karena Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dalam praktek adalah Menteri Koordinator bidang Politik , hukum dan Keamanan. Atau jelasnya adalah Menteri yang mengoordinir kementerian pertahanan yang pejabatnya maju sebagai calon presiden. 

Artinya kritik terhadap praktek kebijakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga adalah kritik terhadap Menkopolhukam yang dipimpin calon wakil presidennya.

Di bidang keamanan lembaga kepolisian seharusnya menjadi isu penting yang dibahas para kandidat capres 2024. Menurut Satjipto Rahardjo polisi adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Artinya polisi lah yang pada akhirnya bertugas menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Surbakti, 2020).

Rencana ketiga capres mengorganisir lembaga kepolisian selama lima tahun ke depan agar mampu menjaga kemanan, ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat layak ditunggu. Tentunya bukan berhenti pada perbaikan dan peningkatan kesejahteraan (kenaikan gaji) namun seharusnya lebih pada pokok persoalan yang lebih penting misalnya perekrutan dan proses pendidikan calon polisi dan pengawasan.

Bercermin dari kepolisan terbaik dunia yaitu Scotland Yard di Inggris maka kita akan mengenal istilah  Polisi adalah rakyatnya dan rakyatnya adalah Polisi. Artinya polisi memiliki standar transparansi dan akuntabilitas dalam bekerja. Polisi diawasi Komisi Pengaduan Polisi  dengan menerima pengaduan dan menyelidiki jika diperlukan. Dalam konteks Indonesia pengawasan terhadap institusi kepolisian dalam bekerja wajib diperkuat baik melalui peraturan maupun praktek pelaksanaannya.

Topik hubungan internasional dengan posisi geopolitik Indonesia juga tak kalah menarik untuk dibahas. Posisi Indonesia di ASEAN perlu dimutakhirkan mengingat perkembangan geopolitik terbaru. Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa resmi lembaga UNESCO seharusnya menjadi soft power mutakhir Indonesia. Inilah bentuk pengakuan resmi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa internasional. Artinya  dalam kegiatan-kegiatan yang dilabeli kegiatan internasional maka penggunaan Bahasa Indonesia tetap dihitung sebagai Bahasa internasional.

Bahasa Indonesia sebagai soft power geopolitik Indonesia dalam prakteknya dapat berkelindan dengan politik kebudayaan. Modal pengguna Bahasa dengan jumlah lebih dari 300 juta orang ini seharusnya dapat dioptimalkan dalam berbagai kebijakan geopolitik RI.

 Upaya menciptakan mata uang bersama ASEAN juga layak untuk kembali dibicarakan dan dikonkretkan. Selain itu persoalan GTCI atau Global Talent Competitiveness Index negara-negara ASEAN juga wajib dibahas. Posisi SDM Indonesia yang masih dibawah rata-rata negara ASEAN lain wajib dicarikan solusinya.

Dalam keorganisasian internasional maka Presiden RI 2024-2029 harus mampu melibatkan diri dalam posisi negara-negara yang diistilahkan berupaya untuk menciptakan lingkungan internasional yang bersifat damai dan ikut mempromosikan demokrasi serta kesetaraan dalam dunia internasional. Salah satu organisasi potensial melaksanakan hal tersebut adalah BRICS. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang upaya kesetaraan dalam lingkup masyarakat dunia.

Yang wajib untuk dipersoalkan oleh para calon presiden Indonesia 2024 dalam debat capres ketiga adalah persoalan Palestina. Selain aktual, posisi Indonesia dengan kalimat saktinya : Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, wajib untuk dikemukakan.

Capres nomer 3 dapat mengambil posisi menguntungkan dalam persoalan perang di Palestina dengan mengungkit kembali dukungannya terhadap penolakan kehadiran kesebelasan Israel di ajang Piala Dunia FIFA U-20 di Indonesia beberapa waktu lalu. Sementara capres lainnya dapat memberikan solusi konkret peran apa yang dapat dilakukan  pemerintah Indonesia dalam konflik Palestina. Tentunya bukan berhenti pada bagian keikutsertaan memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Tindakan Jokowi hadir di Ukraina dan melobi presiden Putin dapat menjadi bukti bagaimana pemerintahan Jokowi mengupayakan perdamaian dunia  dapat dilanjutkan kandidat capres nomer 2.   Sementara capres nomer 1 dapat memberikan kritikan atas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina.

Pada akhirnya dalam debat capres diharapkan masyarakat dapat memahami perbedaan pemahaman dan rencana program pelaksanaan pemerintahan Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Waktu 120 menit memang pasti tidak mencukupi namun poin-poin penting yang dilontarkan di dalam debat dapat menjadi bahan persoalan yang dapat diperbincangkan masyarakat. Sehingga perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia dapat diantisipasi menuju arah kehidupan yang lebih baik.