Bahasa Indonesia sebagai soft power geopolitik Indonesia dalam prakteknya dapat berkelindan dengan politik kebudayaan. Modal pengguna Bahasa dengan jumlah lebih dari 300 juta orang ini seharusnya dapat dioptimalkan dalam berbagai kebijakan geopolitik RI.
 Upaya menciptakan mata uang bersama ASEAN juga layak untuk kembali dibicarakan dan dikonkretkan. Selain itu persoalan GTCI atau Global Talent Competitiveness Index negara-negara ASEAN juga wajib dibahas. Posisi SDM Indonesia yang masih dibawah rata-rata negara ASEAN lain wajib dicarikan solusinya.
Dalam keorganisasian internasional maka Presiden RI 2024-2029 harus mampu melibatkan diri dalam posisi negara-negara yang diistilahkan berupaya untuk menciptakan lingkungan internasional yang bersifat damai dan ikut mempromosikan demokrasi serta kesetaraan dalam dunia internasional. Salah satu organisasi potensial melaksanakan hal tersebut adalah BRICS. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang upaya kesetaraan dalam lingkup masyarakat dunia.
Yang wajib untuk dipersoalkan oleh para calon presiden Indonesia 2024 dalam debat capres ketiga adalah persoalan Palestina. Selain aktual, posisi Indonesia dengan kalimat saktinya : Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, wajib untuk dikemukakan.
Capres nomer 3 dapat mengambil posisi menguntungkan dalam persoalan perang di Palestina dengan mengungkit kembali dukungannya terhadap penolakan kehadiran kesebelasan Israel di ajang Piala Dunia FIFA U-20 di Indonesia beberapa waktu lalu. Sementara capres lainnya dapat memberikan solusi konkret peran apa yang dapat dilakukan  pemerintah Indonesia dalam konflik Palestina. Tentunya bukan berhenti pada bagian keikutsertaan memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Tindakan Jokowi hadir di Ukraina dan melobi presiden Putin dapat menjadi bukti bagaimana pemerintahan Jokowi mengupayakan perdamaian dunia  dapat dilanjutkan kandidat capres nomer 2.  Sementara capres nomer 1 dapat memberikan kritikan atas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina.
Pada akhirnya dalam debat capres diharapkan masyarakat dapat memahami perbedaan pemahaman dan rencana program pelaksanaan pemerintahan Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Waktu 120 menit memang pasti tidak mencukupi namun poin-poin penting yang dilontarkan di dalam debat dapat menjadi bahan persoalan yang dapat diperbincangkan masyarakat. Sehingga perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia dapat diantisipasi menuju arah kehidupan yang lebih baik.
