Dari tahun 2019 hingga 2023, total realisasi PMDN menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Pada triwulan I tahun 2019, PMDN mencapai Rp 386,5 milyar, meningkat menjadi Rp 405,5 milyar pada semester I tahun yang sama. Selama periode ini, realisasi PMDN terus mengalami peningkatan, dengan total investasi PMDN pada akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 680,8 milyar. Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak untuk menarik lebih banyak investasi domestik. Ini termasuk pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Kestabilan politik dan ekonomi selama pemerintahan Jokowi dianggap sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.Â
4. Perspektif Pemerintah dan Evaluasi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan kontinuasi kebijakan yang telah sukses di era sebelumnya, tetapi juga harus menyadari bahwa setiap era memiliki dinamikanya sendiri. Kontinuitas politik dan stabilitas ekonomi sangat penting karena kedua hal tersebut memainkan peran sentral dalam menarik investasi dan meningkatkan keyakinan investor. Meskipun era lampau telah mencapai beberapa pencapaian yang signifikan, ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Misalnya,
Ketergantungan pada Sektor-Sektor Tradisional: Selama pemerintahan Jokowi, Indonesia masih sangat bergantung pada sektor-sektor tradisional seperti minyak sawit dan batubara. Ketergantungan ini membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan permintaan internasional. Meskipun ada upaya untuk mendiversifikasi ekonomi, langkah-langkah tersebut belum cukup kuat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan ini.
Keterbatasan Infrastruktur, Meskipun terdapat kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, banyak proyek masih tertunda atau tidak selesai tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk birokrasi yang rumit, masalah pendanaan, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat konektivitas dan efisiensi ekonomi, serta mengurangi daya saing Indonesia di pasar global
Masalah Birokrasi: Reformasi birokrasi yang dilakukan selama era Jokowi belum sepenuhnya berhasil. Meskipun ada beberapa inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, banyak proses birokrasi masih lambat dan kompleks. Hal ini sering kali menjadi penghalang bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, karena mereka harus menghadapi banyak regulasi dan prosedur yang tidak efisien.
Rekomendasi Strategi
Meskipun dinilai masih terlalu ambisius dan mustahil untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia  8%, dalam konteks tantangan yang dihadapi, serta evaluasi dari pencapaian ekonomi masa pemerintahan sebelumnya, berikut adalah rekomendasi strategi yang dapat diterapkan untuk setidaknya menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk periode pemerintahan yang baru.
Optimasi Infrastruktur
Fokus pada proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proyek transportasi massal, penyediaan energi terbarukan, dan akses air bersih harus menjadi prioritas utama. Ini sejalan dengan kebutuhan mendasar untuk memperkuat konektivitas antar wilayah dan meningkatkan efisiensi logistik. Penerapan teknologi modern dalam pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Misalnya, penggunaan sistem manajemen berbasis IoT (Internet of Things) untuk pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur secara real-time. Terlepas dari semua itu, Pemerintah harus memastikan bahwa proyek infrastruktur tidak hanya terfokus pada daerah perkotaan tetapi juga menjangkau daerah terpencil. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah dan meningkatkan peluang ekonomi lokal.
