Analisis Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Vietnam: Apa yang Perlu Dibenahi di Indonesia?

Globalisasi dan perubahan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa terpisahkan. Pada satu sisi, perubahan dan perkembangan dalam bidang teknologi menjadi instrumen yang mendorong adanya globalisasi. Sedangkan globalisasi mendorong kemajuan diberbagai bidang pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. 

Banyak perdebatan mengenai dampak positif dan negatif globalisasi dalam ruang diskusi yang mengiringi kemajuan globalisasi. Beberapa orang berpandangan bahwa globalisasi hanya memberi dampak negatif, dengan menggerus nilai-nilai kemanusiaan, dan menciptakan ketimpangan yang tinggi antara masyarakat proletariat dengan golongan elit. 

Demikian pula dalam kaitannya dengan konteks politik, globalisasi dianggap sebagai instrumen bagi negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dengan menciptakan sistem yang menguntungkan bagi mereka, dan berupaya mempertahankan eksistensi sistem semacam ini. Namun, terlepas dari hal tersebut globalisasi memberikan manfaat yang begitu besar dalam perkembangan zaman. Vietnam dapat menjadi salah satu contoh negara berkembang yang dapat memanfaatkan pengaruh globalisasi (Rijal & Maharani, 2022). 

Pada periode tahun 1980-an, Vietnam dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Sistem ekonomi yang diterapkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Inflasi yang terjadi bahkan mencapai angka 400 %, dan pemadaman listrik merupakan hal yang biasa terjadi di kota-kota Vietnam (Fund, 2018). Namun, berbeda dengan kondisi saat ini transisi Vietnam tidak diragukan lagi dan menjadi salah satu keberhasilan.

Berdasarkan data diatas menunjukkan tren positif pada pertumbuhan ekonomi di Vietnam Walaupun selama 2 tahun pertumbuhan ekonomi Vietnam begitu terdampak pandemi dan konflik Rusia Ukraina sektor perekonomian Vietnam kembali tumbuh setelahnya sehingga tidak mengherankan Vietnam menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Asia Tenggara, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.7 persen pada tahun 2021. 

Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang mulai membuka diri bagi potensi kerja sama dari pihak-pihak eksternal, sehingga berbagai sektor dalam negeri dapat dikembangkan dengan memanfaatkan aliran dana maupun transfer ide yang menguntungkan. Pendapatan meningkat, kemiskinan menurun,dan keuntungan yang didapatkan oleh petani menjadi bukti percepatan ekonomi yang didapatkan dari strategi pemerintah dalam mentransformasi kebijakan ekonomi.

Sektor Unggulan Perekonomian Vietnam

Perekonomian di Vietnam mengalami beberapa periode. Sebelum masa perlawanan sektor pertanian menjadi sektor yang menopang perekonomian di Vietnam. Pemerintah Vietnam melakukan berbagai cara dalam mendorong kegiatan produksi. Selain itu, bantuan khusus dari Pemerintah, badan-badan dan unit militer, pertanian selama masa perlawanan dijamin stabil dan menyediakan makanan yang cukup selama masa perlawanan. 

Di daerah-daerah yang dibebaskan, produksi pertanian berkembang, hasil pangan pada tahun 1954 mencapai hampir 3 juta ton, meningkat 13,7% dibandingkan tahun 1946. Pertanian telah memenuhi misinya sebagai landasan perekonomian perlawanan dengan kontribusi yang besar dalam mengatasi kelaparan yang terjadi pada saat itu yang diakibatkan oleh peperangan. 

Selanjutnya pada masa pasca perlawanan yang dimenangkan oleh Vietnam Utara. Mulai dibentuklah kebijakan rencana pembangunan sosio-ekonomi 5 tahun pertama (1961-1965) yang mengedepankan industrialisasi dengan basis material dan teknis sosialisme. Produksi industri secara bertahap dipulihkan dan dikembangkan seiring dengan arah industrialisasi, banyak fasilitas produksi industri dipulihkan dan dibangun (Huong, 2020). 

Pada tahun 1975, nilai total hasil industri mencapai 4.175,4 miliar VND, 13,8 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 1955; Rata-rata kenaikan tahunan pada periode 1956 -- 1975 meningkat sebesar 14%/tahun. Pada masa ini dikenal dengan perencanaan periode pusat yang bersubsidi/ periode subsidi. Dengan adanya program subsidi dari pemerintah Vietnam memberikan banyak manfaat dengan memusatnya kegiatan ekonomi yang ada pada negara ini. Selain itu, dalam industrialisasi mampu mengikuti tren industrialisasi yang berfokus pada pengembangan industri berat. 

Namun, disisi lain dengan adanya program ini juga memberikan dampak negatif pada Vietnam. Dengan adanya program perekonomian yang terencana dan subsidi dari pemerintah mengakibatkan hilangnya persaingan yang ada di pasar. Pertumbuhan ekonomi menjadi lambat yang diakibatkan adanya ketidakseimbangan antara sisi supply dan demand yang ada di pasar (lack of supply).  Selain itu, adanya program subsidi dan perekonomian yang terencana menghilangkan persaingan di pasar, ketergantungan sehingga menghilangkan motivasi ekonomi pekerja, tidak terangsang dinamisme dan kreativitas pada unit unit produksi, bisnis, dan perdagangan. Hal ini yang menyebabkan perekonomian vietnam terjerumus dalam stagnasi dan krisis lokal.  

Menyadari kekurangan mekanisme perekonomian yang ada saat ini, Negara mulai melakukan beberapa perubahan dalam kebijakan pengelolaan perekonomian. Selama periode ini, negara Vietnam menerapkan jalur inovasi, bertransformasi dari perekonomian yang terencana dan bersubsidi secara terpusat menjadi perekonomian komoditas multisektor, yang beroperasi berdasarkan mekanisme pasar, dengan prinsip-prinsip negara dan orientasi sosialis.

Pada tahun 1986, salah satu kebijakan yang dijalankan Vietnam yang berpedoman pada sosialis dan demokrasi adalah kebijakan doi moi. "Doi Moi" merupakan bentuk dari reformasi ekonomi yang membawa Vietnam  pada keterbukaan  ekonomi  dunia  untuk  ikut  serta  dalam  pasar  bebas. 

Sejak itu Vietnam telah berhasil mengembangkan sektor-sektor baru yakni, pariwisata, manufaktur,  dan ekspor komoditas seperti pangan dan pakaian. Vietnam juga telah berusaha untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global dengan menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara. 

Salah satu pencapaian pada kebijakan doi moi adalah pengembangan produksi pertanian dengan pengakuan petani sebagai unit ekonomi otonom di pedesaan serta dibukanya periode inovasi di bidang pertanian dan pedesaan. Pada periode ini telah menyelesaikan masalah pangan di Vietnam yang telah mengubah Vietnam dari negara kekurangan pangan menjadi eksportir beras terbesar kedua dunia. 

Strategi Vietnam dalam Menarik Penanaman Modal

Perubahan ekonomi dan politik secara drastis mulai dialami Vietnam ketika reformasi yang dilakukan dengan mengadopsi kebijakan Doi Moi adanya reformasi ekonomi telah membuktikan bahwa Vietnam mampu bersaing dengan negara lain. 

Sejak 1986 Vietnam untuk pertama kalinya membuat peraturan Undang-Undang tentang penanaman modal asing yang memberikan peluang untuk perusahaan asing masuk datang ke Vietnam. Hingga kini peraturan undang-undang  tersebut telah mengalami revisi beberapa kali terutama melakukan pendekatan yang semakin menguntungkan bagi investor dengan mengurangi birokrasi administrasi dan memfasilitasi para investor asing ke Vietnam (Baker & McKenzie, 2016). Berdasarkan World Economic Forum (WEF) menyimpulkan adanya tiga faktor bahwa Vietnam bisa sebagai target untuk para investor. 

Pertama, Vietnam sangat berkomitmen dengan globalisasi ekonomi. Kedua, penyederhanaan regulasi secara besar-besaran dan menurunkan biaya bagi pelaku bisnis. Ketiga, Penanaman Modal di Sumber Daya Manusia (SDM). Terkait dengan penyederhanaan regulasi di Vietnam, sejak tahun 1986 Vietnam untuk pertama kalinya membuat Undang-Undang tentang penanaman modal asing yang memberikan peluang untuk perusahaan asing masuk datang ke Vietnam. 

Sejak itu, Baker & McKenzie menunjukkan dalam laporannya pada tahun 2016, undang-undang penanaman modal di Vietnam telah direvisi beberapa kali, terutama mengadopsi pendekatan yang lebih menguntungan bagi investor dengan mengurangi birokrasi administrasi dan memfasilitasi para investor asing ke Vietnam. Keberhasilan kebijakan yang diterapkan oleh Vietnam ini mampu mendorong Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Vietnam selama paruh pertama 2019 mencapai US$16,74 miliar atau tumbuh 69,1 persen secara tahunan.

Perbandingan Pelaksanaan Penanaman Modal Indonesia dengan Vietnam

Berdasarkan ideologi pancasila yang digunakan di indonesia maka sistem perekonomian di Indonesia berlandaskan pada pancasila. Dengan melihat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) yang berbunyi:

1.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; 2.Cabang-cabang  produksi  yang  penting  untuk  negara  serta  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; 

3.Bumi  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal tersebut perekonomian negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan tidak menguntungkan individu tertentu. Pada pasal tersebut juga muncul asas ekonomi yakni asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yakni asas sosial yang berlawanan  dengan  individualisme  ataupun  sosialisme "kolektivisme" radikal. Asas kekeluargaan dapat dilihat sebagai jalan tengah di mana tidak mementingkan individu-individu, namun juga bukan merupakan sistem sosialisme.

Berbeda dengan sistem perekonomian Indonesia sistem ekonomi Vietnam menggunakan sistem ekonomi sosialis, akan tetapi  Vietnam  juga  menganut  sistem  demokrasi.  Perpaduan  ekonomi  sosialis  dan sistem  demokrasi  menjadikan  campuran  antara  kolektivitas  dan  kebebasan  untuk berusaha.  Dengan  berpedoman  pada  berhasilnya  Tiongkok  dengan  kombinasi  sistem sosialis   dan   ekonomi   terbuka,   Vietnam   melihat   bahwa   metode   yang   dijalankan Tiongkok merupakan metode yang efektif untuk tetap memakai ideologi sosialis, akan tetapi masih bisa turut serta di pasar bebas dunia. Namun, kiblat sistem perekonomian Indonesia dan vietnam bukanlah faktor daya tarik investasi di kedua negara tersebut. 

Dalam hal kebijakan investasi asing di Indonesia dinilai berisiko, rumit, dan tidak kompetitif. Dalam proses perizinannya di Indonesia membutuhkan waktu 1 tahun atau bahkan lebih. Sedangkan di Vietnam cukup 2 bulan. Selain itu, dalam pengurusan SNI juga membutuhkan waktu 4,5 bulan dengan banyak tahapan yang harus dilakukan. Tingginya harga impor untuk produksi ekspor di Indonesia dan lamanya proses yang dilewati serta ketidaksesuaian antara perjanjian yang tertulis dengan pelaksanaannya menjadikan investor berpikir dua kali dalam menanamkan investasinya. Kemudahan akses dan ramahnya cuaca investasi Vietnam membuat negara ini menjadi negara tujuan investasi selain ketersediaan ketenagakerjaan yang murah dan berkapabilitas. 

Analisis Kondisi Perekonomian Vietnam di Masa Mendatang

IMF mencatat negara Vietnam mengalami pertumbuhan PDB Nominal sebesar 5 persen di tahun 2023, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dimana Vietnam berhasil menoreh pertumbuhan PDB Hingga 8.1 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 vietnam diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB nominal yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, diperkirakan pada tahun 2024 ini pertumbuhan PDB nominal di Vietnam akan berada di sekitar angka 5.8 persen, peningkatan tersebut terjadi karena banyak hal salah satunya adalah peningkatan kerjasama antara Vietnam dan Amerika Serikat.  

Pada tanggal 10 September 2023, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong dan Presiden Amerika Serikat Joseph R. Biden Jr. Kedua pemimpin bertemu dan  mengadakan  pembicaraan  di  Hanoi,  Vietnam. Mereka menegaskan  kembali  pentingnya  kerja  sama  ekonomi,  perdagangan,  dan investasi serta pertumbuhan ekonomi inklusif yang didorong oleh inovasi sebagai fondasi utama dan sumber momentum dalam hubungan bilateral. Kedua belah pihak berjanji untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan dan memfasilitasi pembukaan lebih lanjut pasar barang dan jasa masing-masing,  mendukung  kebijakan  perdagangan  dan  ekonomi,  serta  langkah-langkah regulasi untuk mencapai tujuan ini; dan untuk mengatasi permasalahan seperti hambatan akses pasar melalui Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi. 

Amerika Serikat mencatat bahwa Vietnam secara resmi meminta peninjauan kembali status ekonomi pasarnya pada tanggal 8 September 2023. Kerjasama tersebut menghasilkan penanaman modal oleh amerika yang membuat PDB Vietnam tumbuh tinggi. Melalui Investasi asing membantu dalam akumulasi modal baik modal fisik (infrastruktur, fasilitas produksi) maupun modal manusia (peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan transfer teknologi). Sebagaimana Teori Solow menjelaskan tingkat tabungan, investasi, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu (Mankiw: 2000). 

Grafik Fungsi produksi per kapita y =f(k)

Grafik tersebut adalah fungsi produksi per kapita GDP dengan variabel independennya Rasio Modal per Pekerja. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan adanya penambahan kapital terus mendorong pertumbuhan output sampai pada tingkat tertentu dimana pertumbuhan output lebih sedikit dari pada sebelumnya (The Law of Marginal Diminishing product of Capital). Hingga saat ini terdapat total 111 negara dan teritori menanamkan modal di Vietnam. Dalam konteks geopolitik dunia yang kompleks Vietnam juga terus menyerap investor asing dengan jumlah yang besar di bidang teknologi. Dengan ketersediaan teknologi ini memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Vietnam sebagaimana grafik diatas.

Strategi Pemerintah Indonesia dalam percepatan perekonomian

Dalam menghadapi risiko perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh peningkatan tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, pelemahan permintaan, kebijakan suku bunga yang tinggi, disrupsi rantai pasok, hingga perubahan iklim, Indonesia berhasil menunjukkan ketahanan ekonominya. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2024 yang mencapai 5,11% (yoy) dan tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara sejawat, yaitu sebesar 3,05% (yoy). 

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 6-7% guna mencapai target menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi, yang merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Langkah-langkah yang diambil meliputi transformasi ekonomi salah satunya melalui optimalisasi infrastruktur, menurut menteri koordinator bidang perekonomian Infrastruktur terus menjadi sebuah fokus dalam pembangunan nasional. 

Relevansi dan urgensi infrastruktur juga ada dalam RPJMN (Hartanto, 2024), Akselerasi pembangunan infrastruktur mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan di masyarakat. selanjutnya percepatan transisi energi menuju energi terbarukan, pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi, menjaga kesinambungan Ibu Kota Nusantara (IKN), inisiasi program perlindungan dan peningkatan ekonomi pantai utara Jawa, serta peningkatan kemandirian wilayah. Infrastruktur terus menjadi sebuah fokus dalam pembangunan nasional. Relevansi dan urgensi infrastruktur juga ada dalam RPJMN (Hartanto, 2024)