Ada juga pemerhati museum dari Surabaya yang mempertanyakan apakah yang reservasi jujur waktu pesan tempat bahwa akan dipakai untuk deklarasi politik?
Pemerhati museum dari Jakarta menyayangkan kalau koleksi museum itu diduduki. "Mungkin kita yang tidak mampu berkomunikasi kepada tokoh-tokoh tersebut bahwa yang mereka duduki adalah koleksi museum dan beliau-beliau tidak boleh duduk di situ.
Selain pengunjung, penataan pameran pun cukup terganggu. Ini mengingat pembukaan pameran berlangsung pada 14 Agustus 2023. Saya sendiri hadir dalam pembukaan pameran dan sempat bertanya kepada tim pameran.
Museum pemerintah
Saat pembukaan pameran saya sedikit bertanya kepada teman-teman yang saya kenal. Loh kok mereka menghubungi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harusnya kan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Repotnya memang Munasprok merupakan museum milik pemerintah pusat. Kepala museum mungkin wewenangnya kecil karena sekarang disebut Kepala Unit. Di atasnya ada Kepala Museum dan Cagar Budaya.
Kejadian yang mengganggu kenyamanan di Munasprok, tentu saja harus menjadi perhatian kita semua. Kini yang masih mengkhawatirkan adalah Museum Joang 45 di Jalan Menteng Raya. Museum ini milik Pemprov DKI Jakarta. Di belakang museum ada Gedung Dewan Harian Nasional 45. Bagaimana kalau di halaman muka diselenggarakan kegiatan politik?
Jadi pengelola museum harus tegas untuk membuat syarat dan ketentuan berlaku dengan tanda tangan dari penyelenggara acara untuk tidak melakukan politik praktis termasuk menggunakan simbol, atribut, warna, dan yel-yel partai. Â
Semoga museum, milik siapa pun: pemerintah, swasta, ataupun pribadi, tetap mematuhi PP tentang museum itu. Jadikan museum sebagai sarana pendidikan dan pariwisata, bukan tempat politik praktis.***
Â
