Mohon tunggu...
Josua Sibarani
Josua Sibarani Mohon Tunggu... Konsultan - Pembelajar

Pembaca, Pembelajar, Mencoba Menulis

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Kekayaan Alam Papua: Berkah atau Kutukan?

4 Desember 2017   17:50 Diperbarui: 5 Desember 2017   11:24 2389
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

"Tanah Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak madu adalah harta harapan" - Lirik lagu Aku Papua, Edo Kondologit.

"Slow-motion genocide terhadap penduduk asli Papua" ujar Dr. Jim Elmslie. Hal ini berdasarkan studi demografi terbaru Dr. Jim Elmslie, akademisi University of Sydney, dalam The Asia-Pasific Journal. Selain itu, jumlah penduduk asli Papua semakin menurun di wilayah perkotaan.

Penulis mengetahui hasil studi tersebut ketika penulis membaca artikel "Memutihkan Orang Papua?" pada Tirto (1/12/2017). 

Karena itu, penulis tertarik untuk memotret kondisi kekinian kehidupan Papua. Proses memotret tersebut dengan cara menganalisa data-data kekinian terkait Papua dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data-data yang digunakan adalah kemiskinan, gini ratio, indeks pembangunan manusia, indeks demokrasi indonesia, dan indeks kebahagiaan.

Kemiskinan

Sumber: bps.go.id
Sumber: bps.go.id
Tren jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat cenderung meningkat dari Maret 2015 (225 ribu jiwa) hingga Maret 2017 (228 ribu jiwa). Begitu juga di Provinsi Papua. Tren jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua cenderung meningkat dari Maret 2015 (859 ribu jiwa) hingga Maret 2017 (898 ribu jiwa).  

Gini Ratio

Sumber: bps.go.id
Sumber: bps.go.id

Di sisi lain, tren gini ratio semakin membaik. Hal ini karena tren gini ratio di Provinsi Papua Barat dan Papua cenderung semakin menurun dari Maret 2015 hingga Maret 2017.

Pada Maret 2017, gini ratio di Provinsi Papua Barat lebih rendah dibanding rerata gini ratio secara nasional. Namun gini ratio di Provinsi Papua masih lebih tinggi dibanding rerata gini ratio secara nasional.

Gini ratio digunakan untuk mengukur ketimpangan dengan skala nilai antara 0-1. Semakin rendah nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan semakin rendah.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebuah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menggambarkan kemampuan masyarakat untuk mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar. Pertama, dimensi kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). AHH adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup.

Kedua, dimensi pengetahuan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS adalah lamanya (tahun) sekolah formal oleh penduduk usia 7 tahun ke atas. RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Ketiga, dimensi standar hidup layak digambarkan melalui pengeluaran per kapita.

Sumber: bps.go.id
Sumber: bps.go.id
Angka Harapan Hidup saat Lahir, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran per Kapita di Provinsi Papua Barat dan Papua masih di bawah rerata capaian nasional. Dengan demikian, capaian IPM 2016 di Provinsi Papua Barat dan Papua masih di bawah rerata capaian nasional.

Dari sisi pertumbuhan IPM 2016, Provinsi Papua Barat dan Papua mengalami kenaikan pertumbuhan IPM masing-masing sebesar 0,78 persen dan 1,4 persen. Bahkan Provinsi Papua mengalami pertumbuhan IPM di atas pertumbuhan rerata IPM secara nasional (0,91 persen).

Indeks Demokrasi Indonesia

IDI merupakan cermin dinamika demokrasi di Indonesia yang disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga indeks yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Angka IDI merupakan indeks komposit berdasarkan nilai dari 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.

Sumber: bps.go.id
Sumber: bps.go.id
Menurut tabel di atas, capaian terhadap aspek kebebasan sipil di Provinsi Papua Barat dan Papua masih di atas rerata capaian nasional. Sebaliknya. Capaian terhadap aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi masih di bawah rerata capaian nasional.  

Sumber: bps.go.id
Sumber: bps.go.id
Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Papua Barat dan Papua mengalami kenaikan pertumbuhan IDI 2016 masing-masing sebesar 0,63 persen dan 6,03 persen. Meskipun kedua provinsi tersebut capaian IDInya masih di bawah rerata IDI secara nasional.

Indeks Kebahagiaan  

Indeks Kebahagiaan Indonesia merupakan indeks komposit yang disusun oleh 3 dimensi, yaitu: Dimensi Kepuasan Hidup (meliputi Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial), Dimensi Perasaan (Affect), dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks, maka kehidupan penduduk semakin bahagia. Demikian sebaliknya. Semakin renadh nilai indeks, maka kehidupan penduduk semakin tidak bahagia.

Sumber: bps.go.id
Sumber: bps.go.id
Capaian Indeks Kebahagiaan 2017 terhadap Provinsi Papua Barat (71,73) lebih besar dibanding rerata capaian nasional (70,69). Namun Provinsi Papua (67,52) masih di bawah rerata capaian nasional. Hal tersebut sama dengan capaian terhadap Indeks Dimensi Kepuasan Hidup (Indeks Dimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial) dan Indeks Dimensi Makna Hidup.

Capaian terhadap Indeks Dimensi Perasaan, maka kedua provinsi tersebut masih lebih rendah dibanding rerata capaian nasional.   

Semoga Papua mempunyai kekuatan akselerasi meraih IPM, IDI, Indeks Kebahagian (Prov. Papua) sehingga di atas capaian rerata nasional di masa mendatang. Bahkan dapat tetap mempertahankan capaian gini ratio yang lebih rendah (Prov. Papua Barat) dibanding rerata gini ratio secara nasional.

Semoga juga Papua mempunyai daya adaptasi untuk mencegah kepunahannya...


HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun